bengkalispos.comSetelah sempat menjadi perhatian masyarakat akibat ditemukannya hidangan yang dianggap tidak layak selama bulan Ramadan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang kini dipastikan akan kembali beroperasi dengan beberapa perbaikan.
Pihak pemerintah setempat menekankan bahwa program ini tetap menjadi fokus utama, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat agar kualitas layanan semakin terjaga.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang melalui kepalanya, Slamet Husnan Hariadi, menyatakan bahwa pendistribusian MBG akan kembali dilakukan secara bersamaan mulai 31 Maret 2026.
Keputusan ini diambil setelah dilakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Kota Malang.
Menurut Slamet, penyebaran program akan kembali normal dan mencakup seluruh sekolah yang menerima manfaat.
Selain itu, penerima layanan lainnya seperti perempuan hamil, menyusui, dan anak balita tetap memperoleh pelayanan sesuai aturan yang berlaku.
Dari segi menu, tidak ada perubahan yang mencolok. Bagi siswa sekolah, menu yang tersedia masih berupa makanan basah, sedangkan kelompok penerima lainnya menerima paket makanan yang telah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing.
Namun demikian, penilaian menjadi prioritas utama dalam persiapan pelaksanaan kembali program ini.
Temuan makanan yang tidak layak sebelumnya digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat guna meningkatkan mutu penyajian di masa mendatang.
Slamet menekankan bahwa perbaikan yang sedang dilakukan saat ini adalah bagian dari upaya jangka panjang, termasuk sebagai persiapan untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang agar lebih efisien dan mengurangi hambatan.
Tindakan serupa juga dilakukan olehDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
Kepala dinas, Suwarjana, menyatakan bahwa seluruh pengelola SPPG akan dihimpun sebelum program kembali beroperasi.
Sesi pertemuan ini bertujuan untuk melakukan penilaian menyeluruh serta memperkuat komitmen para pengelola dalam menjaga standar kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Meskipun belum ada laporan resmi mengenai kasus keracunan makanan, ditemukannya menu yang tidak layak tetap menjadi perhatian yang serius.
Pemerintah berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi setelah dilakukannya penilaian dan perbaikan sistem.
Dari segi kesehatan, pengawasan juga diperketat melaluiDinas Kesehatan Kota Malang.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Muhammad Zamroni, menyatakan bahwa pengawasan berkala dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan yang berada di 16 puskesmas.
Pengawasan ini meliputi berbagai hal, mulai dari kebersihan lingkungan tempat pengolahan makanan hingga kelayakan hidangan yang disajikan.
Dinas Kesehatan juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) kepada penyedia layanan makanan.
Pengeluaran SLHS dilakukan oleh instansi izin dan berlaku selama lima tahun.
Sebelum sertifikat dikeluarkan, pelaku usaha makanan harus mengikuti pelatihan dan lulus pemeriksaan kesehatan lingkungan agar memenuhi standar kebersihan.
Zamroni juga menekankan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam pengawasan.
Jika ditemukan makanan yang tidak layak dikonsumsi, laporan bisa disampaikan kepada tim MBG Kota Malang sesuai aturan yang berlaku.
Melalui berbagai langkah evaluasi dan peningkatan pengawasan, Pemerintah Kota Malang berharap Program MBG tidak hanya dapat beroperasi kembali, tetapi juga mampu memberikan manfaat terbesar kepada warga.
Kualitas makanan, keamanan dalam penggunaan, serta keyakinan masyarakat menjadi fokus utama dalam kelangsungan program ini.