bengkalispos.com.CO.ID - JAKARTA.Pemerintah masih melakukan evaluasi terkait rencana pemindahan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa opsi kebijakan tersebut telah dihitung dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, tetapi belum ada keputusan akhir.
"Masih dalam proses pembahasan. Telah dibawa, telah dihitung terus," kata Purbaya kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, hasil analisis teknis dan dampak kebijakan telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah. Presiden, menurut dia, meminta agar rencana tersebut ditinjau dengan cermat sebelum diambil keputusan.
"Saya juga sudah melaporkan kepada Presiden, ada rencana seperti ini. Namun belum ditentukan. Hanya saja beliau mengatakan, ya hitung saja, jika bagus mengapa tidak. Tapi itu hanya opsi, bisa jadi benar atau tidak," katanya.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, guna memastikan tindakan yang diambil memberikan manfaat terbaik bagi negara dan sistem keuangan.
"Kami telah menghitung bersama Pak Rosan, apa langkah terbaik untuk negara, untuk penyaluran KUR dan kredit UMKM," tambah Purbaya.
Kementerian Keuangan dilaporkan akan menempatkan PNM sebagai Badan Usaha Tugas Khusus (BUTK), mirip dengan status PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) dan PT Geo Dipa Energi.
Sebelumnya dilaporkan, Purbaya mengakui masih berkomunikasi dengan Danantara mengenai kemungkinan pengambilalihan anak perusahaan BUMN yaitu PMN.
Ini terjadi setelah adanya perhatian terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta tingkat kredit yang tidak lancar ataunon-performing loan(Yang disebut NPL) yang mencapai 10%.
“Sedang kita bahas. Tadi ada yang menyebutkan KUR dengan NPL 10%. Bagaimana bisa sebesar itu? Apakah manajemennya tidak benar? Subsidi ini kita yang bayar. Nanti kalau terjadi sesuatu, kita juga akan merasakannya,” kata Purbaya saat diwawancara setelah Konferensi Pers APBNKiTa Edisi Februari di Kantor Kemenkeu Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).