SORONG.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai lembaga vertikal telah aktif menyelenggarakan layanan berbasis Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai wilayah.
Konsep layanan ini dirancang untuk menggabungkan berbagai jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu tempat, sehingga pelayanan umum menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat.
"Kementerian ATR/BPN telah aktif berpartisipasi dalam MPP karena layanan pertanahan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami memastikan pelayanan di MPP ini semakin hari semakin efisien, tentu sesuai dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (02/04/2026).
Pada webinar tersebut, Dalu Agung Darmawan memberikan penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan MPP yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
Evaluasi tersebut diperoleh melalui penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi yang mengawasi MPP.
Salah satu hal yang dinilai adalah koordinasi antarlembaga. Koordinasi ini dapat melibatkan seluruh peserta MPP, misalnya Kementerian Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah.
"Aspek lain yang berkaitan dengan kualitas tentu perlu diperhatikan. Aspek-aspek ini harus terus-menerus, secara sistematis dan terstruktur kita lakukan pemantauan. Di mana pun loket layanan ATR/BPN, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Sekjen ATR/BPN.
Dalu Agung Darmawan berharap, dengan mengadakan webinar ini, jajaran ATR/BPN dapat menyamakan pandangan dan pemahaman mengenai pelaksanaan MPP.
Ia mengharapkan seluruh unit kerja (Satker) agar senantiasa tanggap.
"Kawan-kawan para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU, rekan-rekan di Kantor Pertanahan agar lebih memastikan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik berjalan dengan baik," katanya meminta.
Pembicara dalam webinar yang diadakan oleh Kementerian PANRB, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kementerian PANRB mendorong agar MPP ini terus berkembang di masa mendatang.
"Memang dari 305 MPP ini, Kementerian ATR/BPN mengisi sebanyak 239 MPP, termasuk instansi yang memiliki kehadiran cukup tinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini kita terus mendorong untuk peningkatan pelayanan. Terlebih lagi, pembukaan MPP ini mendapat respon yang cukup positif," kata Yanuar Ahmad.
Webinar yang dihadiri sekitar 500 peserta ini, dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo.
Hadiri sebagai pembicara, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima. (*/sorong.com)