Ringkasan Berita:
- Koalisi Pejalan Kaki mengkritik kondisi jembatan penyeberangan orang di Terminal Kampung Rambutan yang rusak parah selama tiga tahun, dianggap berbahaya dan tidak nyaman bagi kelompok yang rentan.
- Kerusakan fasilitas untuk pejalan kaki dianggap sebagai bukti kegagalan Pemprov DKI dalam memenuhi indikator "walkability city" yang menjadi syarat bagi sebuah kota global.
- Diketahui sekitar 30 titik pejalan kaki rusak parah di Jakarta; disarankan untuk direnovasi atau diganti dengan fasilitas seperti zebra cross atau pelican crossing sesuai kebutuhan wilayah.
JAKARTA.COM, CIRACAS- Kelompok Pejalan Kaki mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas.
Selama tiga tahun terakhir, keadaan JPO dalam kondisi sangat rusak akibat hampir seluruh struktur jembatan mengalami karat, lantai yang rapuh saat ditekuk, serta kerusakan pada lampu penerangan dan atap.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menyatakan bahwa ketidaktahuan tersebut menunjukkan Jakarta tidak mampu memenuhi kriteria menjadi Kota Global yang diinginkan.
"Jakarta yang dianggap sebagai kota global sebenarnya indikator kota globalnya tidak memenuhi harapan. Indikatornya itu, bukan sekadar julukan kota globalnya," ujar Alfred di Jakarta Timur, Sabtu (4/3/2026).
Sebabnya, indikator Kota Global tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga pada ketersediaan fasilitas publik yang mendukung pergerakan penduduk yang berjalan kaki serta pengguna transportasi umum.
Sehingga kondisi jembatan penyeberangan orang di Terminal Kampung Rambutan yang rusak, serta tidak nyaman bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia menjadi catatan penting.
Aliansi Pejalan Kaki membandingkan situasi trotoar di Jakarta dengan di Bangkok, karena di Bangkok pejalan kaki merasa nyaman dan aman melintas meskipun membawa barang besar seperti koper.
"Indikator pendukung kota global tidak berhasil. salah satunya Jakarta harus memenuhi aspek walkability kota, yaitu menyediakan ruang bagi pejalan kaki dengan aman dan nyaman," katanya.
Alfred menyampaikan berdasarkan data dari Koalisi Pejalan Kaki, setidaknya terdapat 30 JPO yang dalam kondisi rusak parah atau dikenal sebagai JPO aborsi, termasuk JPO di kawasan Terminal Kampung Rambutan.
JPO pengguguran adalah JPO yang perlu dihancurkan, lalu dibangun kembali dengan struktur yang lebih baik atau justru dihapus dan diganti dengan trotoar penyeberangan atau lampu lalu lintas.
Pemilihan antara merekonstruksi JPO atau menggantinya dengan penyeberangan pejalan kaki bergantung pada evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan arus lalu lintas dan kebutuhan area tersebut.
"Apakah mereka (Pemprov) tidak memiliki orang-orang hebat di Jakarta yang mampu menghasilkan konsep dan ide untuk mempermudah pergerakan manusia. Salah satunya melalui JPO ini," katanya.
Sebelumnya, kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur menjadi keluhan warga karena dalam keadaan rusak parah dan tidak terjaga.
Sebagian besar anak tangga hingga lantai JPO terlihat berkarat, dan pada beberapa bagian kondisi lantai terlihat sangat rapuh sehingga membuat pengguna jalan kaki merasa khawatir saat melewati tempat tersebut.
Sementara lampu yang terdapat di JPO Terminal Kampung Rambutan tampak sudah rusak, atau tidak lagi berfungsi memberikan penerangan bagi pengguna jalan kaki pada malam hari.
Meskipun JPO yang terletak di kawasan antar kota dalam provinsi (AKDP) Terminal Kampung Rambutan menghubungkan antara halte Transjakarta dengan area park and ride di terminal.
Dikonfirmasi mengenai kondisi JPO, pihak Terminal Kampung Rambutan menyebutkan bahwa JPO yang berada di area AKDP dan dalam kondisi rusak merupakan milik Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain menyampaikan bahwa berdasarkan informasi sementara, JPO di area AKDP rencananya akan dibongkar oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).
"Info terakhir tersebut (JPO aset) milik Bina Marga, serta ada pemberitahuan akan dibongkar oleh BPAD," ujar Revi.
Jurnalis juga telah berusaha memverifikasi Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Timur, Benhard Hutajulu, tetapi hingga berita ditulis, Benhard belum memberikan tanggapan.
BERITA TERKAIT
Akses Jakarta.com melalui Google News atau saluran WhatsApp. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.