bengkalispos.com- CIREBON – Di beberapa wilayah, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)PPPK) lebih banyak dibanding Pegawai Negeri Sipil.
Contohnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Jumlah pegawai negeri sipil di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini melebihi 9.000 orang.
Adapun jumlah PPPK lebih dari 10.000 orang.
Pemerintah Kabupaten Cirebon menghadapi kendala terkait persentase pengeluaran untuk pegawai dalam APBD 2026.
Namun, pemerintah daerah setempat memastikan pengalokasian dana untuk pembangunan dan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam APBD Anggaran 2026 meskipun besarnya anggaran pegawai tercatat cukup signifikan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati dalam pernyataannya menyebutkan bahwa komposisi pengeluaran pegawai sebesar 47,1 persen atau senilai Rp2,04 triliun tidak mengurangi dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
Menurutnya, tingginya persentase tersebut disebabkan oleh adanya komponen dana transfer pusat yang terdapat dalam pos belanja pegawai, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil).
"Belanja pegawai sebesar 47,1 persen atau senilai Rp2,04 triliun pada tahun 2026 disebabkan oleh adanya rekening TPG dan pengeluaran Tamsil yang berasal dari dana DAK Nonfisik APBN," katanya di Cirebon, Kamis (16/4).
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, penghitungan persentase pengeluaran pegawai dilakukan setelah mengeluarkan komponen TPG dan Tamsil.
Berdasarkan perhitungan tersebut, menurutnya, total pengeluaran pegawai di luar tunjangan guru tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau setara dengan 38,8 persen dari keseluruhan APBD Kabupaten Cirebon yang mencapai Rp4,34 triliun.
Ia menjelaskan, TPG mencapai Rp361,97 miliar dan Tamsil sebesar Rp201 juta, sehingga keseluruhan bantuan bagi guru mencapai Rp362,17 miliar.
Sementara itu, pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi komponen terbesar dalam belanja karyawan dengan besaran sekitar Rp1,29 triliun.
Sri mengatakan peningkatan pengeluaran untuk pegawai juga dipengaruhi oleh penambahan tenaga aparatur pada tahun 2025, yaitu sebanyak 60 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 2.040 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dengan penambahan ini, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon kini melebihi 9.000 orang dan PPPK lebih dari 10.000 orang, sementara jumlah pensiun berkisar antara 500 hingga 600 orang setiap tahun," ujarnya.
Mengenai pembangunan infrastruktur, ia menegaskan bahwa penyusunan APBD tetap berpedoman pada aturan pemerintah pusat, termasuk kewajiban dalam memenuhi pengeluaran wajib (mandatory spending).
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memenuhi beberapa alokasi pengeluaran, antara lain pengeluaran untuk pegawai maksimal 30 persen hingga tahun 2027, pengeluaran infrastruktur minimal 40 persen, pengeluaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen, serta pengeluaran wajib lainnya.
"Pemerintah daerah juga perlu menyisihkan anggaran khusus seperti pemenuhan standar pelayanan minimum, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, serta program prioritas nasional," ujarnya.(antara/jpnn)