bengkalispos.comPermintaan perumahan masyarakat di Jawa Tengah hingga saat ini masih tergolong besar. Keadaan ini juga memengaruhi meningkatnya kredit pembiayaan perumahan di wilayah tersebut.
Berdasarkan data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) pada periode 1 Januari hingga 1 April 2026, Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi pertama dengan angka sekitar Rp2,3 triliun. Penyaluran terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas sebesar Rp117,4 miliar, dan Sragen sebesar Rp115,6 miliar.
Berdasarkan prestasi tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi.
"Kita perlu belajar dari Jateng dan Gubernurnya. Program Kredit Perumahan ini adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan perekonomian. Saya sangat senang bahwa Jateng berada di posisi pertama," kata Maruarar saat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Selain kredit perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan pencapaian yang baik dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi. Data dari Kementerian PKP menunjukkan bahwa Jawa Tengah berada di posisi kedua secara nasional untuk program ini. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 24.470 unit pembiayaan FLPP di Jawa Tengah.
"Jika memungkinkan, tahun ini (2026) akan mencapai 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan telah dilakukan koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga menjadi yang tertinggi dalam pendataan lahan yang bisa digunakan sebagai permukiman," jelas menteri yang akrab disapa Ara ini.
Selain dua hal tersebut, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam juga dibahas rencana percepatan program perumahan dan permukiman pada tahun 2026. Di antaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, apartemen, penataan kawasan permukiman kumuh, serta pemberdayaan UMKM genteng.
"Sentra atap di Jawa Tengah terdapat di Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, dengan menggunakan atap dari Jawa Tengah agar UMKM berkembang," katanya.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi turut didampingi oleh Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, dan Wakil Bupati Boyolali.
Ahmad Luthfi menyampaikan, penyelesaian masalah backlog perumahan di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai 274.514 unit. Sisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit, atau mengalami penurunan sekitar 20%. Penanganan ini berasal dari APBD, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, partisipasi masyarakat, serta sumber lainnya.
"Hari ini kami mengusulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, kami mengusulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga telah kami usulkan," ujar Luthfi.