-MEDAN.com - Periode baru dalam politik Myanmar secara resmi dimulai. Mantan pemimpin rezim militer, Jenderal Min Aung Hlaing, terpilih sebagai Presiden Myanmar melalui pemungutan suara di parlemen pada hari Jumat, 3 April 2026.
Tindakan ini menjadi tanda resmi peralihan kekuasaan militer menuju pemerintahan presiden.
Kemenangan ini diikuti oleh rangkaian pemilu yang berlangsung pada bulan Desember dan Januari lalu.
Namun, proses demokrasi tersebut mendapat kritikan keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah Barat, yang menyebutnya sebagai "pemilu palsu" untuk memperkuat kekuasaan militer yang berkelanjutan.
Jalur Lancar Menuju Kursi Presiden
Bagaimana sebenarnya cara Min Aung Hlaing mempertahankan posisi tertinggi di Myanmar?
Strategi ini dimulai dengan pengunduran dirinya dari posisi Panglima Tertinggi awal pekan ini.
Tindakan tersebut diambil agar dia dapat melangkah lebih jauh dalam pemungutan suara parlemen sebagai warga sipil.
Hasilnya sudah terduga. Partai Persatuan, Solidaritas, dan Pembangunan (USDP) yang memiliki hubungan dekat dengan militer mampu menguasai lebih dari 80 persen kursi di parlemen.
Dominasi mutlak ini membuka jalan bagi pria berusia 69 tahun itu untuk memperoleh jumlah suara yang cukup.
Pada dasarnya, Min Aung Hlaing telah menjadi pemimpin nyata Myanmar sejak kudeta yang menewaskan pada tahun 2021.
Saat itu, militer menggulingkan pemerintahan yang sah dipimpin Aung San Suu Kyi, yang kini sedang menjalani hukuman 27 tahun penjara, sebuah proses hukum yang dikritik oleh aktivis hak asasi manusia.
Sebagai bagian dari proses peralihan ini, Min Aung Hlaing telah menyerahkan kepemimpinan militer kepada sekutu dekatnya, Ye Win Oo, yang selama ini dikenal sebagai "mata dan telinga" jenderal tersebut.
Siapa Sebenarnya Min Aung Hlaing?
Tokoh yang mendominasi panggung politik Myanmar dalam beberapa tahun terakhir ini datang dari komunitas etnis Dawei.
Karier militer yang dimilikinya tidak diraih secara instan; ia pernah mempelajari hukum sebelum akhirnya berhasil masuk ke sekolah pelatihan perwira pada kesempatan ketiganya.
Nama mulai menyebar setelah memimpin operasi melawan pemberontak etnis.
Namun, reputasinya di tingkat internasional mencapai titik terendah pada tahun 2017 karena perannya dalam tindakan keras militer terhadap minoritas Rohingya, yang menyebabkan sekitar 750.000 orang melarikan diri ke Bangladesh.
Meskipun kini menjabat sebagai presiden secara resmi, para ahli menganggap perubahan ini hanya merupakan pergeseran teknis.
Secara esensial, pengendalian kekuasaan tetap berada di tangan lingkaran militer yang sama.
Proses peralihan ini berlangsung ketika Myanmar masih terjebak dalam konflik internal yang rumit sejak kudeta tahun 2021.
Data mengungkapkan bahwa konflik tersebut telah menyebabkan kematian hingga 93.000 orang dan memaksa lebih dari 3,6 juta jiwa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.
(ase/ -medan.com)
Baca berita MEDAN lainnya di Google News
Ikuti pula informasi lainnya di Facebook, Instagram, Twitter, dan WA Channel
Berita terkini lainnya di Medan