Perang Iran Hancurkan Harga Minyak: Biodiesel dan Bioetanol Jadi Solusi Energi Mandiri? -->

Perang Iran Hancurkan Harga Minyak: Biodiesel dan Bioetanol Jadi Solusi Energi Mandiri?

17 Apr 2026, Jumat, April 17, 2026
Perang Iran Hancurkan Harga Minyak: Biodiesel dan Bioetanol Jadi Solusi Energi Mandiri?

● Akibat perang Iran, harga minyak global tetap berada di ambang batas atas.

● Jika berlangsung terus-menerus, beban impor bahan bakar minyak dan kenaikan harga barang tidak akan bisa dihindari.

● Pemerintah sedang mempercepat pengembangan biodiesel dan bioetanol guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meskipun terdapat risiko yang perlu diperhatikan.

Pada saat banyak negara khawatir akibat kenaikan harga minyak global, Indonesia hingga saat ini masih mampu bertahan tanpa menaikkan harga bahan bakar minyak dan menjaga pasokan dalam negeri.

Banyak negara di berbagai belahan dunia, termasuk beberapa negara Asia dan tetangga kita seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, dan Bangladesh, telah mengumumkan keadaan darurat energi. Singapura bahkan harus meningkatkan harga bahan bakar minyak agar sesuai dengan harga minyak global.

Di tengah krisis ini, The Economistmengangkat Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki ketahanan energi yang baik karena kekayaan sumber daya alam dan berbagai sumber energi terbarukan.

Namun dari berbagai pilihan yang ada, sumber energi alternatif yang secara aktif dikembangkan di dalam negeri adalahbiodieseldari kelapa sawit. Mulai Juli 2026, Indonesia akan menaikkan wajib biodiesel menjadiB50terdiri dari 50% solar dan 50% minyak kelapa sawit.

Pertanyaannya adalah apakah biodiesel dapat menjadi jawaban tepat untuk mencapai kemandirian energi di Indonesia di tengah perubahan harga minyak global?

Sampai sejauh mana kemajuan biodiesel di dalam negeri?

Program pengembangan biodiesel bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang diimpor serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Produksi biodiesel di Indonesia terus meningkat dari 3 juta ton pada tahun 2017 menjadi sekitar 10,5 juta ton pada 2023. Dengan kebijakan B40 yang berlaku saat ini, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengurangi impor solar hingga Rp404,32 triliun.

Penggunaan biodiesel di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor transportasi, tetapi juga mencakup berbagai mesin diesel seperti alat dan mesin pertanian, kereta api, kapal laut, serta peralatan dan mesin tambang.

Dari segi biaya, biaya produksi biodiesel dari minyak kelapa sawit sebenarnyalebih mahal dibandingkan solar dari minyak bumiNamun perbedaan biaya produksi selama ini tidak langsung dibebankan kepada masyarakat, sebagian besar ditanggung oleh pemerintah melalui insentif yang dibiayai dari dana pungutan ekspor kelapa sawit (BPDPKS).

Insentif yang diikuti dengan aturan wajib penggunaan ini menyebabkan penggunaan biodiesel dalam 15 tahun terakhir meningkat hampir 10 kali lipat dari 190 ribu kilo liter menjadi15,6 juta liter per tahun pada 2025.

Realisasi ini secara perlahan mendekati angka konsumsi bahan bakar minyak nasional setiap tahun yang berkisar 288,85 juta barel atau setara dengan itu.46 juta kilo liter.

Tetap perlu menghadapi perubahan harga CPO

Pemerintah terus memperkuat penggunaan campuran biodiesel hingga mencapai 50% (B50) guna menurunkan ketergantungan terhadap minyak fosil. Namun, semakin tinggi proporsi biodiesel, semakin besar pula kebutuhan akan kelapa sawit.

Akibatnya, permintaan terhadap minyak kelapa sawit akan meningkat, sehingga harga bisa mengalami kenaikan. Pada titik ini, pemerintah harus menanggung perbedaan biaya produksi yang semakin besar.

Kebijakan biodiesel pada dasarnya menawarkan risiko yang signifikan, karena selalu "ada harga yang harus dibayar" (trade off). Dalam kasus ini, pengembangan biodiesel bisa berpengaruh luas pada ketahanan pangan, mengingat kelapa sawit juga dipakai untuk bahan baku minyak goreng.

Melansir Index Mundi, harga minyak sawit mentah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi mirip dengan harga minyak bumi. Dalam satu dekade terakhir, harganya meningkat tajam dari 2.300 hingga pernah mencapai level tertinggi sebesar 5.000 ringgit atau setara dengan Rp8,5-18,5 juta per ton.

Peningkatan harga ini terjadi akibat meningkatnya penggunaan biodiesel dan juga konsumsinyaproduk turunan minyak sawitdi masyarakat. Karena terbuat dari bahan yang sama, CPO seperti "persaingan dua dapur": satu untuk energi, satu untuk kebutuhan pangan.

Tidak mengherankan, risiko serupa dapat muncul pada bahan pangan lain seperti tebu, molase, singkong, dan aren yang digunakan sebagai bahan baku.bioetanol(bahan campuran minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar bensin)

Pengembangan sumber energi, bukan hanya biodiesel

Pemerintah saat ini sedang melakukan perubahan terhadap target campuran energi terbarukan (EBT) dalamRancangan Peraturan Pemerintah mengenai Kebijakan Energi Nasionaluntuk mencapai target bauran 17-21%. Namun pencapaian EBT dalam laporan yang dirilis pada Januari 2026 baru mencapai15,75%.

Untuk mencapainya, fokus utama pemerintah pada tahun ini adalah memperluas pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga100 Giga Watt (GW)dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN), yang mencakup biodiesel.

Selain itu, penggunaan minyak kelapa sawit juga berupaya diperluas melalui penerapan bertahap wajib E5 yangmengaduk 5% bioetanol ke dalam bensin.

Mengingat berbagai risiko yang telah disebutkan, kemandirian energi Indonesia tentu tidak dapat hanya mengandalkan satu atau dua pilihan saja. Mengingat berbagai potensi sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia, diversifikasi energi menjadi jalur yang dapat ditempuh untuk mencapai kemandirian energi.

Persyaratannya, kebijakan perlu konsisten: mulai dari pengembangan penelitian energi, penguatan sektor industri, hingga bantuan sosial yang tepat sasaran.

Sebagai negara dengan produksi sawit terbesar dunia, pemerintah tetap tidak boleh mengabaikan pasokan minyak kelapa sawit dalam negeri. Pengawasan dan jaminan pasokan terhadap perusahaan perlu diperkuat agar pemerintah tidak kaget dengan tindakan swasta yang lebih memilih mengekspor saat harga sedang tinggi.

Namun, dengan risiko potensial dari pasokan berbagai bahan pangan untuk bioetanol. Langkah pemerintah yang menetapkanharga indeks pasar(HIP) dari BBN (Bahan Bakar Nabati) berupa bioetanol perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala agar tidak menyebabkan kekurangan bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Artikel ini pertama kali diterbitkan diThe Conversation, situs berita non-profit yang menyebarkan ilmu pengetahuan akademis dan para peneliti.

  • Narrasi "pemulihan batu bara" muncul akibat dampak perang Iran, namun data menunjukkan kebenaran yang berlawanan.
  • Ketika situasi di Timur Tengah memburuk, Indonesia menghadapi ancaman krisis energi—waktunya beralih menggunakan sepeda?

Anton Agus Setyawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi apa pun yang dapat memperoleh keuntungan dari artikel ini, serta menyatakan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan selain yang telah disebut di atas.

TerPopuler