SIAK (bengkalispos.com.CO) — Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan bahwa mengakhiri kontrak tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan merupakan opsi yang dipertimbangkan mengingat tekanan keuangan yang dialami pemerintah daerah saat ini.
Ia menjelaskan, hampir semua wilayah menghadapi situasi serupa, yaitu penurunan aliran dana dari pemerintah pusat, sementara kewajiban untuk melaksanakan program prioritas nasional tetap harus dilaksanakan. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian cepat melalui efisiensi dan penguatan disiplin keuangan.
Menurut Afni, pengeluaran untuk gaji pegawai di Kabupaten Siak saat ini berada di kisaran 36 hingga 38 persen, melebihi batas maksimum yang ditentukan pemerintah pusat sebesar 30 persen. Agar sesuai aturan, diperlukan pemangkasan anggaran antara Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
Sebagai tindakan penyesuaian, Pemkab Siak telah melakukan penyederhanaan anggaran, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Meskipun demikian, Afni menegaskan bahwa kebijakan mengizinkan PPPK bekerja dari rumah tidak akan diambil.
Ia mengakui bahwa langkah tersebut tidaklah mudah, tetapi harus dilakukan agar pemerintah daerah tidak mendapat sanksi keuangan.
Afni menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada karyawan yang kehilangan pekerjaan. Menurutnya, solusi alternatif akan terus dicari meskipun semua pihak harus menghadapi dampak penghematan anggaran.
Di sisi lain, ia juga menekankan perlunya perubahan pola pembangunan di tingkat desa. Para penghulu dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) diminta agar tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi mengalokasikan dana desa ke kegiatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia memberikan contoh beberapa program yang telah berjalan, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, serta budidaya sayuran hidroponik yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya petani dan pengusaha UMKM, untuk memanfaatkan aset daerah. Skema yang disusun bersifat lebih fleksibel, termasuk kemungkinan pembayaran sewa setelah masa panen serta pengurangan beban jika terjadi gagal panen.
Menurut Afni, aset daerah perlu dimanfaatkan sebagai alat produksi yang mendukung perekonomian masyarakat, bukan menjadi beban tambahan.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat perekonomian yang berbasis kampung sebagai tanggapan terhadap tekanan keuangan yang dialami daerah. Pemerintah kampung diharapkan mampu berubah menjadi motor utama perekonomian setempat.
Afni menambahkan, pemerintah kabupaten dan kampung saat ini menghadapi tantangan yang sama, khususnya dalam situasi keuangan yang tidak mudah.