Ringkasan Berita:
- Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi (HLM) Komite Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Komite Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
- HLM menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama antara TPID dan TP2DD di wilayah Flores bagian timur.
- Pengaturan inflasi merupakan hal yang krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi wilayah serta menjaga kemampuan belanja masyarakat.
Laporan Jurnalis bengkalispos.com, Yuan Lulan
bengkalispos.com, KUPANG– Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi (HLM) Komite Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Komite Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pada hari Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan laporan yang diterima oleh bengkalispos.com, Senin (6/4/2026), Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menyatakan HLM menjadi kesempatan penting untuk memperkuat keterlibatan dan kerja sama antara TPID dan TP2DD di wilayah Flores bagian timur.
"Diharapkan adanya keterlibatan yang kuat dapat mendorong kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi wilayah, serta mempercepat transformasi digital dalam sistem pemerintahan," katanya.
Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan hal krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi wilayah serta melindungi kemampuan belanja masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat dan memperluas digitalisasi sebagai bagian dari usaha menciptakan sistem pemerintahan yang modern, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Sikka pada tahun 2025 mencapai 0,38 persen (year on year).
Pada Februari 2026, tingkat inflasi naik menjadi 3,05 persen (yoy), akibat normalisasi tarif listrik setelah adanya insentif diskon pada bulan Januari–Februari 2025.
Menurutnya, berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, tekanan inflasi biasanya muncul pada masa perayaan hari besar agama seperti Paskah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pengendalian seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilengkapi subsidi biaya pengangkutan, pemeriksaan pasar, ajakan untuk berbelanja secara bijak, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam bentuk kerja sama bisnis antar perusahaan dan pengembangan klaster komoditas pangan yang didorong oleh tokoh lokal.
Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat kenaikan penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata sepanjang tahun 2025. Namun, pemanfaatan saluran digital belanja daerah, khususnya di Flores Timur dan Lembata, masih perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu, diajukan beberapa langkah strategis seperti memperluas penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada sektor pemerintah, memaksimalkan saluran pembayaran digital seperti QRIS, menerapkan SP2D secara online, serta memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai digitalisasi secara terus-menerus.
Kegiatan HLM ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) dari tiga kabupaten, BULOG Kabupaten Sikka, KADIN Kabupaten Sikka, pimpinan bank, serta para akademisi dari Universitas Nusa Nipa.
Melalui ajang ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi NTT menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dalam menjaga kestabilan inflasi serta mempercepat proses digitalisasi wilayah demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(uan)
Ikuti perkembangan berita di bengkalispos.com yang juga tersedia di GOOGLE NEWS