-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Bali, pada Senin 11 Mei 2026.
Acara yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran Panduan dan Materi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat koordinasi nasional tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat pendidikan karakter sejak dini, dengan materi yang diluncurkan ditujukan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan kepentingan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelancaran harga pokok serta memperkuat persatuan bangsa.
"Kendali inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga. Di sisi lain, pendidikan anti korupsi perlu menjadi dasar dalam membentuk karakter generasi muda yang jujur dan berintegritas," katanya.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto mengungkapkan, bahwa materi pembelajaran yang diperkenalkan merupakan panduan strategis untuk menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah.
"Pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak usia muda agar nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab bisa berkembang menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari," katanya.
Setelah menghadiri rapat koordinasi, Bupati Wayan Adi Arnawa menyatakan komitmennya untuk menyeimbangkan stabilitas ekonomi dengan penguatan kepribadian masyarakat.
Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi fondasi utama dalam pembangunan wilayah.
Ia juga menekankan bahwa Pemkab Badung terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Stabilitas ekonomi wilayah perlu dipertahankan agar kemampuan beli masyarakat tetap kuat, sekaligus membentuk karakter generasi muda yang berintegritas sejak awal. Dengan keterlibatan terus-menerus bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, kami di Kabupaten Badung berkomitmen menjaga kelancaran harga kebutuhan pokok, memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, serta menyediakan layanan publik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan bagi warga," ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam rapat koordinasi, tingkat inflasi nasional pada bulan April 2026 mencapai 0,13 persen per bulan.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi fokus utama, khususnya pada komoditas seperti beras medium, minyak goreng curah, bawang merah, serta cabai rawit merah yang mengalami perubahan harga yang tidak menentu.
Pemerintah daerah diharapkan mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan guna menghadapi dampak musim kemarau terhadap produksi pangan.
Tindakan-tindakan strategis yang ditekankan mencakup penguatan penyebaran, pengaturan irigasi, pelaksanaan pasar operasional, serta percepatan masa tanam.
Ikut serta dalam kesempatan tersebut, Sekda Badung IB. Surya Suamba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan OPD yang relevan di lingkungan Pemkab Badung, serta perwakilan TNI/Polri dan BPS Kabupaten Badung. (*)
Kumpulan Artikel Badung