bengkalispos.com.CO.ID - JAKARTAKomisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI) yang dianggap mampu menjaga kestabilan ekonomi nasional meskipun menghadapi tekanan global sepanjang tahun 2025.
Capaian ini terlihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia yang mencapai 109,31% atau melebihi target, serta menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa situasi ekonomi global sepanjang tahun 2025 penuh dengan tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, semakin meningkatnya perpecahan global, hingga ketegangan geopolitik yang berdampak pada stabilitas ekonomi beberapa negara.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan tanggapan kebijakan yang fleksibel, dapat dipercaya, dan terarah dari pihak otoritas moneter dan ekonomi. Dalam situasi tekanan tersebut, BI dinilai berhasil menjaga kestabilan makroekonomi dalam negeri.
"Bank Indonesia menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari pencapaian indikator kinerja utama yang mencapai 109,31%, serta semua indikator berada di atas target," ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia di Gedung Parlemen, Senin (18/5/2026).
Ia menyampaikan bahwa pencapaian tersebut terdapat dalam laporan tahunan 2025 yang telah disampaikan BI kepada Komisi XI DPR RI.
Selain itu, Misbakhun menganggap kondisi ekonomi dalam negeri masih cukup terkendali. Hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi yang tetap berada pada target, stabilitas sistem keuangan yang baik, serta nilai tukar rupiah yang mampu bertahan meskipun menghadapi tekanan dari luar.
"Stabilitas ekonomi makro tetap terjaga, dengan inflasi yang berada di bawah kendali dalam rentang target, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, kita memahami situasinya, serta ketahanan sistem keuangan yang tetap kuat dan stabil," katanya.
Ia menyampaikan, kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran perlu terus dipandu guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tindakan tersebut mencakup percepatan transformasi digital dalam sistem pembayaran serta penguatan inklusi keuangan nasional.
"Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi efektivitas kebijakan tersebut, termasuk dalam hal tata kelola, kejelasan, dan pertanggungjawaban institusi, agar memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia selalu sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional," ujarnya.
Pada rapat yang sama, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Cik Asan juga menyampaikan rasa apresiasi terhadap pencapaian Bank Indonesia tersebut.
"Saya ingin menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pencapaian hasil sebesar 109,31 persen. Ini adalah angka tertinggi dalam lima tahun terakhir," kata Marwan.
Namun, Marwan menekankan bahwa pencapaian kinerja tersebut perlu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk memperkuat pembiayaan yang inklusif sebagai bagian dari pengembangan keuangan yang berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan sektor UMKM sangat penting karena sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 135 juta tenaga kerja di Indonesia.
"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini telah membuktikan ketangguhannya dalam berbagai periode ekonomi global maupun nasional," katanya.
Namun, Marwan menyoroti bahwa sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal, mencapai sekitar 59% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, ia berharap Bank Indonesia dapat mendorong UMKM untuk berkembang lebih tinggi agar mampu menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja formal.
"Harapan kami adalah UMKM ini dapat berkembang, sehingga lapangan kerja yang sebelumnya bersifat informal secara bertahap bisa berubah menjadi formal. Tentu hal ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kita," tambah Marwan.