bengkalispos.com.CO.ID - JAKARTA.Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025. Namun, dokumen tersebut belum muncul di situs resmi KPK karena masih dalam tahap pemeriksaan.
Kepala Biro Humas KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pelaporan LHKPN Presiden dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 31 Maret 2026.
"LHKPN Presiden telah disampaikan. Jika saat ini belum muncul di halaman publikasi, itu dikarenakan masih dalam proses verifikasi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, KPK memiliki batas waktu maksimal 60 hari kerja untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan kekayaan para pejabat negara sebelum diumumkan kepada publik.
Itulah mengapa, pegawai yang mengajukan laporan pada hari terakhir tenggat waktu tetap dianggap telah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
"Jika pelaporan dilakukan pada 31 Maret, maka saat ini masih dalam masa verifikasi oleh KPK sebelum dipublikasikan," katanya.
Mengenai laporan beberapa pejabat yang belum tercantum di halaman e-LHKPN, Budi menyatakan KPK akan melakukan pemantauan ulang terhadap data tersebut.
"Kami akan memverifikasi data tersebut," katanya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengunjungi Gedung KPK dan mengajukan permohonan informasi publik mengenai belum adanya pelaporan LHKPN Presiden serta beberapa anggota Kabinet Merah Putih di situs resmi e-LHKPN.
Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan setidaknya 38 anggota kabinet, termasuk Presiden, belum tercantum dalam halaman pengumuman LHKPN KPK hingga 4 Mei 2026.
"Harapan kami KPK dapat memberikan verifikasi yang jelas dan terang kepada masyarakat mengenai alasan nama-nama tersebut tidak tersedia dan tidak dapat diakses oleh publik," ujar Yassar.