bengkalispos.com.CO.ID - JAKARTA.DPR RI menginginkan, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya kasus hukum yang menimpa beberapa pejabat lembaga tersebut.
Penilaian dilakukan karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memiliki anggaran yang sangat besar.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa DPR akan memperkuat peran pengawasan terhadap BGN, mulai dari tahap perencanaan, anggaran, hingga pelaksanaan program.
Menurutnya, kejadian yang terjadi saat ini perlu dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan tata kelola program agar penggunaan dana negara berjalan lebih bertanggung jawab, terbuka, dan tepat arah.
"DPR pasti akan terus memperkuat pengawasan terhadap audit tata kelola BGN, mulai dari tahap perencanaan, proses anggaran hingga pelaksanaan audit," ujar Cucun, Minggu (7/6/2026).
Ia menegaskan bahwa DPR menghargai proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara kepada pihak penegak hukum.
Namun, di sisi lain, peran pengawasan terhadap tata kelola program perlu diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Pernyataan itu muncul setelah BGN memutuskan untuk mengalihkan fokus pelaksanaan Program MBG tahun 2026.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya mengatakan pemerintah tidak lagi mengejar target 82,9 juta penerima manfaat, tetapi lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan dan operasional dapur yang sudah berjalan.
Perubahan strategi ini juga selaras dengan penyesuaian anggaran Program MBG yang berkurang menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menganggap perubahan kepemimpinan di BGN harus menjadi awal dari perbaikan tata kelola program secara menyeluruh.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu segera diperbaiki agar program MBG dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
Ia mengatakan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran merupakan tantangan utama yang perlu diperbaiki.
Selain itu, keakuratan data penerima manfaat serta efisiensi rantai pasok dari pusat hingga tingkat daerah juga harus mendapat perhatian yang serius.
"Perbaikan pengelolaan anggaran dan operasional merupakan inti penting yang harus diperbaiki. Akurasi data penerima manfaat serta efisiensi rantai pasok perlu dijaga agar tidak terjadi kebocoran," kata Yahya.
Selain pengelolaan anggaran, DPR juga menekankan kepentingan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program MBG.
Pengawasan terhadap kualitas bahan baku serta kebersihan makanan dianggap penting untuk diperkuat setelah beberapa kasus keracunan makanan muncul selama pelaksanaan program.
Yahya menekankan bahwa target nol insiden harus menjadi prioritas utama, mengingat program tersebut ditujukan kepada jutaan anak sekolah di berbagai wilayah.
Selain itu, koordinasi antara BGN dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga dianggap perlu ditingkatkan.
DPR menganggap keterlibatan lintas sektor sebagai hal yang penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program skala nasional tersebut.
Di masa depan, DPR berkomitmen memberikan perhatian khusus terhadap hasil audit dan evaluasi tata kelola BGN, termasuk dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027.
"Yang paling utama saat ini adalah memperkuat tata kelola, memperkuat pengawasan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar," ujar Cucun.