bengkalispos.com.CO.ID-JAKARTA.Posisi keuangan pemerintah sebesar Rp 513 triliun dianggap sebagai dasar fiskal yang kuat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara dalam jangka pendek meskipun menghadapi ketidakpastian global dan gejolak di pasar keuangan.
"Kas ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran prioritas, membayar kewajiban secara tepat waktu, mengurangi tekanan pembiayaan di pasar, serta menghadapi ketidakstabilan sementara tanpa perlu menerbitkan utang secara terburu-buru saat tingkat bunga sedang tinggi," kata Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, kepada bengkalispos.com, Minggu (7/6).
Menurut Josua, dalam situasi rupiah yang masih tidak stabil dan pasar keuangan yang rentan terhadap isu-isu fiskal, jumlah kas yang besar bisa menjadi tanda baik bahwa pemerintah masih memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan negara.
Namun, Josua menegaskan bahwa besarnya anggaran pemerintah tidak secara otomatis menjamin keadaan keuangan yang sepenuhnya aman. Menurutnya, efisiensi penggunaan dana tersebut merupakan faktor yang lebih penting dalam menjaga kredibilitas keuangan.
"Kas sebesar 513 triliun rupiah merupakan modal kepercayaan, bukan izin untuk mengendurkan disiplin fiskal," tegasnya.
Josua mengatakan, manfaat positif akan terjadi jika dana kas digunakan untuk menjaga kelancaran pengeluaran produktif, memenuhi kewajiban pemerintah, mengurangi tekanan pembiayaan, serta meningkatkan keyakinan pasar.
Sebaliknya, jika digunakan untuk mendanai program yang belum matang atau memperluas kewajiban baru secara tidak terpilih, cadangan fiskal bisa segera berkurang dan menimbulkan kekhawatiran dari para investor.
Selain itu, ketersediaan dana pemerintah juga perlu dipertimbangkan dalam konteks kebutuhan pendanaan hingga akhir tahun.
Pada semester kedua, realisasi pengeluaran pemerintah biasanya meningkat, sementara pemerintah tetap wajib melakukan pembayaran bunga utang serta berpotensi menghadapi kenaikan subsidi dan kompensasi energi jika harga minyak global serta nilai tukar rupiah tetap tinggi.
Di sisi lain, penerimaan negara berpotensi melambat jika aktivitas ekonomi dan harga komoditas mengalami penurunan. Kondisi ini bisa menyebabkan posisi kas yang saat ini terlihat besar mengalami pengurangan lebih cepat dari yang diperkirakan.
Josua juga mengungkap beberapa risiko utama yang perlu diwaspadai oleh pemerintah.Pertama, kenaikan harga minyak dan melemahnya rupiah yang berpotensi memperbesar beban subsidi energi, kompensasi, serta kebutuhan valuta asing pemerintah.
Kedua, tingginya tingkat bunga global yang berpotensi menyebabkan kenaikan biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pembayaran bunga utang.
Ketiga, risiko penurunan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terjadi jika pertumbuhan ekonomi melambat, sektor manufaktur menghadapi tekanan biaya produksi, serta harga komoditas tidak lagi tinggi seperti sebelumnya.
Keempat, peningkatan realisasi pengeluaran program-program besar pada semester kedua yang belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola, target penerima, dan pengukuran manfaat yang jelas.
Dari sudut pandang investor, Josua menganggap posisi kas sebesar Rp 513 triliun mampu menenangkan pasar. Namun, keuntungan tersebut hanya akan maksimal jika diiringi dengan komunikasi yang jelas dan terbuka dari pemerintah.
Investor, menurutnya, harus memperoleh kejelasan tentang jumlah uang tunai yang benar-benar bisa digunakan, bagian yang sudah ditetapkan untuk kewajiban tertentu, rencana penggunaan hingga akhir tahun, serta strategi pemerintah dalam menjaga defisit anggaran tetap dapat dipercaya.
"Keterbukaan menjadi kunci agar keuangan pemerintah dilihat sebagai dasar, bukan sebagai sumber risiko yang baru," katanya.
Oleh karena itu, Josua menyarankan pemerintah untuk menggunakan bantuan keuangan secara terbatas dengan lebih dahulu memenuhi kewajiban pembayaran, melindungi kelompok yang rentan secara tepat sasaran, menjaga biaya pembiayaan tetap stabil, serta memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan rencana penyesuaian pengeluaran jika harga minyak, kurs rupiah, atau tingkat imbal hasil SBN mengalami pergerakan yang lebih buruk dari asumsi yang digunakan dalam APBN.
"Dengan demikian, dana sebesar Rp 513 triliun bukan sekadar angka besar dalam neraca pemerintah, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketahanan fiskal, stabilitas rupiah, dan kepercayaan investor hingga akhir tahun," tutur Josua.