Maritim Khusus China Diadakan di Timur Taiwan Mengakibatkan Kekesalan Perundingan Jepang-Filipina
Ringkasan Berita:
- Tiongkok menggelar operasi penegakan hukum laut di sebelah timur Taiwan sebagai tanggapan terhadap rencana pembahasan batas laut antara Jepang dan Filipina.
- Beijing menganggap negosiasi tersebut melanggar kedaulatannya karena berkaitan dengan wilayah yang dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif Tiongkok.
- Kapal penjaga pantai Taiwan dikerahkan untuk mengawasi perkembangan situasi, sementara Jepang menegaskan bahwa hasil pembicaraan tersebut tidak memiliki kewajiban bagi pihak ketiga.
NEWS.COM- Tiongkok menunjukkan kemarahan dengan mengadakan operasi penegakan hukum laut khusus di perairan sebelah timur Taiwan sebagai tanggapan terhadap rencana pembahasan batas laut antara Jepang dan Filipina.
Beijing menganggap diskusi tersebut berkaitan dengan wilayah yang berada di bawah klaim kekuasaan Tiongkok.
Menurut laporan kantor berita Xinhua, operasi tersebut dimulai pada Sabtu (7/6) dan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Tiongkok bersama pihak berwenang setempat.
Pemerintah Tiongkok mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk melaksanakan wewenang penegakan hukum maritim secara menyeluruh serta menjaga hak dan kepentingan nasional.
Tensi ini muncul setelah pertemuan puncak di Tokyo pada 28 Mei lalu, di mana Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan dimulainya pembicaraan mengenai batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen antara kedua negara.
Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengkritik rencana tersebut.
Menurutnya, area laut yang akan menjadi fokus pembicaraan berada di sebelah timur Taiwan dan termasuk dalam zona ekonomi eksklusif yang diklaim oleh Beijing.
Mao menekankan bahwa setiap pembicaraan terkait penentuan batas laut di wilayah tersebut harus melibatkan Tiongkok.
Ia juga menyalahkan Jepang dan Filipina yang mengabaikan Beijing dalam proses tersebut serta menyebut tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional.
Taiwan turut menyampaikan keberatannya.
Pemerintah di Taipei meminta Jepang dan Filipina untuk berdiskusi dengan Taiwan karena wilayah yang akan dibahas dianggap tumpang tindih dengan area laut yang juga diklaim memiliki hak dan kepentingan oleh pulau tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang nantinya dibuat oleh Jepang dan Filipina tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak ketiga.
Badan pengawas pantai Taiwan mengumumkan telah mengirimkan paling sedikit lima kapal untuk mengawasi dan menanggapi kegiatan maritim Tiongkok.
Taiwan juga melaporkan empat kapal pemerintah Tiongkok yang berlayar dari Pelabuhan Xiamen menuju wilayah operasi.
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, dan Presiden Xi Jinping sering menyatakan bahwa kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai persatuan tidak dikecualikan.
Hubungan antara Tiongkok dan Jepang mengenai isu Taiwan terus memburuk sejak akhir tahun 2025.
Pada masa itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan bahwa usaha Tiongkok memperoleh kendali atas Taiwan bisa menjadi alasan bagi Jepang untuk turun tangan secara militer.
Pernyataan itu memicu protes kuat dari Beijing, yang menganggap narasi tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap kebijakan militer Jepang di masa lalu.