Ringkasan Berita:
- Penggunaan teknologi informasi menjadi kunci dalam memastikan perencanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
- Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun program peningkatan kemampuan aparatur yang lebih efisien, tepat arah, dan berkelanjutan.
- Kerja sama antarinstansi diharapkan mampu mempercepat terbentuknya sumber daya manusia pegawai yang kompeten.
NEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono secara resmi memperkenalkan Sistem Informasi Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SIMBA-PDN) dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) BBPK APDN II Jatinangor di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (23/6/2026).
Peluncuran sistem ini merupakan tindakan yang diambil oleh BPSDM Kemendagri untuk memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai pemerintah daerah yang lebih terintegrasi, responsif, serta berbasis data.
Pada pidatonya, Sugeng Hariyono menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam memastikan perencanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
"SIMBA-PDN hadir sebagai alat bantu yang mendukung pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara lebih terstruktur, sehingga program yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi serta arah pembangunan nasional dan daerah," katanya.
Sistem ini merupakan pengembangan inovasi oleh BBPK APDN II Jatinangor di BPSDM Kemendagri.
Sistem ini dibuat untuk membantu penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data yang terhubung secara terpadu.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah mampu menyusun program peningkatan kemampuan pegawai yang lebih efisien, tepat arah, dan berkelanjutan.
Dukungan terhadap inovasi ini juga datang dari Sekretaris Utama LAN, Dr. Andi Taufik. Ia menganggap sistem tersebut sebagai tindakan nyata dalam memperkuat pelaksanaan sistem merit sambil mendorong transformasi digital dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
Menurut Andi Taufik, penggabungan antara perencanaan pengembangan kompetensi, pengelolaan bakat, dan Corporate University ASN menjadi dasar yang penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional, tanggap, dan berfokus pada hasil kerja.
"Pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil perlu dikaitkan dengan sistem manajemen bakat dan kebutuhan organisasi agar mampu menciptakan birokrasi yang unggul dan tanggap terhadap tantangan pembangunan," ujar Andi.
Acara Musrenbangkom dihadiri oleh para narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga penting, antara lain Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, serta Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Kehadiran para narasumber tersebut dianggap semakin memperkuat keterlibatan lintas sektor dalam mendukung integrasi perencanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan agenda pembangunan nasional dan daerah.
Dengan penerapan sistem tersebut, BPSDM Kemendagri berharap pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai pemerintahan dalam negeri dapat berjalan lebih terpadu, terstruktur, responsif, dan berlandaskan data.
BBPK APDN II Jatinangor memberikan tanggapan positif terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan sistem tersebut.
Kerja sama antarlembaga yang telah terjalin diharapkan mampu mempercepat terbentuknya sumber daya manusia pegawai yang berkualitas serta birokrasi yang semakin profesional, canggih, dan kompetitif untuk mendukung pembangunan Indonesia.