bengkalispos.comBeberapa kelompok mahasiswa baru-baru ini melakukan demonstrasi di berbagai wilayah, sebagai bentuk respons terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap menimbulkan kontroversi. Ketidakpuasan masyarakat semakin terlihat setelah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan mampu menunjukkan sikap yang penuh empati dalam menjaga setiap hak warga negara, khususnya dalam menjaga ketertiban masyarakat saat jumlah aksi protes meningkat pada pertengahan Juni 2026.
"Sikap kemanusiaan dari aparat keamanan sangat diperlukan dalam situasi sosial-politik yang sedang memanas," ujar analis politik Boni Hargens kepada wartawan, Selasa (16/6).
Ia menilai, pendekatan yang lebih manusiawi dan demokratis dari lembaga kepolisian menjadi faktor penting dalam memastikan aksi demonstrasi tetap aman tanpa terjadi peningkatan kekerasan yang signifikan. Hal ini tentu didukung oleh kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Karena itu, langkah yang diambil oleh Polri dalam mengawasi demonstrasi menunjukkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Di negara demokratis, kedua hal tersebut seharusnya dapat berjalan bersamaan.
Ia menekankan bahwa ruang untuk kritik dan protes masyarakat harus tetap dijaga sebagai bagian dari proses demokrasi. Aspirasi masyarakat menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah nasional.
Namun, ia juga menegaskan perlunya melihat situasi secara seimbang di tengah tantangan yang sedang dihadapi pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, dunia global saat ini sedang menghadapi ketidakpastian akibat berbagai peristiwa konflik bersenjata.
"Kondisi dunia yang penuh ketidakpastian memaksa berbagai negara untuk menyesuaikan kebijakan guna mempertahankan stabilitas ekonomi dalam negeri," katanya.
Namun demikian, ia berpendapat bahwa pemerintah tetap perlu bersikap terbuka terhadap berbagai bentuk kritik yang diajukan oleh masyarakat.
"Pemerintah perlu lebih tanggap terhadap berbagai bentuk kritik yang datang dari masyarakat guna menunjukkan penghargaan terhadap aspirasi dan proses diskusi publik," tutupnya.