PR Jabar –Isu politik yang melibatkan pegawai negeri sipil sedang menjadi topik perbincangan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Hal ini terjadi karena dua orang pejabat dari Pemkab Cirebon yang berusaha mengisi posisi jabatan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Zaenal mengatakan bahwa masuknya dua pejabat dari Cirebon dilakukan karena kondisi kabupaten Indramayu yang selalu berada di posisi terbawah, baik itu terkait tingginya angka kemiskinan maupun rendahnya pertumbuhan investasi daerah, sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan dan jaringan hingga ke luar negeri.
"Tidak ada kepentingan mas... Zaenal itu apa-apa. Yang kami lihat adalah kompetensi dan inilah yang dibutuhkan Indramayu. Jika Indramayu ingin mengejar ketertinggalannya," jelas Zaenal.
Isu bahwa Kadia PUPR Indramayu memiliki dukungan politik, diungkapkan oleh beberapa pihak yang menyatakan bahwa informasi mengenai dukungan politik dan kepentingan tertentu telah beredar di lingkungan pendopo Indramayu.
Seseorang yang enggan mengungkap identitasnya menyampaikan bahwa telah ditentukan dua nama yang akan menjabat sebagai kepala PUPR dan kepala Badan Keuangan Daerah.
"Dari mereka ini kelak akan dipersiapkan untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah," kata sumber yang dekat dengan lingkungan pendopo kepada media, Selasa (14/07/2026).
Menurut sumber, dua orang yang berasal dari Cirebon sedang diawasi hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Kepala BKSDM Kabupaten Indramayu Muhammad Zaenal Mutaqien agar dapat menempati posisi tersebut.
"Restu dari BKN ini akan menjadi modal untuk disampaikan kepada Bupati Indramayu agar keduanya dapat dilantik secara resmi," jelasnya.
Keadaan ini, menurut sumber, jelas sangat mengkhawatirkan seakan-akan kabupaten Indramayu tidak memiliki kemampuan untuk memegang posisi tersebut.
Tambahan lagi, Arya Tenggara diangkat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu menggantikan Maulana, yang digadang-gadang oleh lingkaran orang penting di pendopo.
Hal ini menunjukkan jelasnya campur tangan pihak-pihak di lingkaran pendopo yang mendukung Arya Tenggara untuk menempati posisi tersebut.
"Kami menilai Arya saat ini berada di posisi yang umum. Sementara jabatan kepala di PUPR harus diisi oleh orang yang sudah matang di lapangan dan memiliki kualifikasi di bidang PU," jelas sumber tersebut lagi.