bengkalispos.com.CO, TENGGARONG – Pada saat beberapa pemerintah daerah di Indonesia mulai khawatir dengan kemampuan mereka dalam membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) akibat tekanan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan situasi ini belum terjadi di wilayahnya. Pengeluaran untuk karyawan sekitar 18 ribu PNS dan PPPK disebut masih stabil setidaknya selama dua bulan ke depan.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa masih ada beberapa pemerintah daerah yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara dan PPPK karena kapasitas keuangan yang terbatas. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat untuk mengimbau daerah agar lebih teliti dalam mengelola pengeluaran pegawai agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengeluaran untuk pegawai.
"Kami selalu berupaya memastikan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat yang mendesak, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap dapat kami pertahankan dan bayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar, Senin (13/7/2026) kemarin.
Bila ditanyakan mengenai jaminan pembayaran gaji hingga akhir tahun, Sunggono menyatakan bahwa kondisi keuangan daerah masih dalam keadaan terkendali.
"Masih aman hingga bulan ini, insyaAllah bulan depan juga aman," katanya.
Berdasarkan data dari Pemkab Kukar, jumlah pegawai negeri sipil yang terdiri dari PNS dan PPPK saat ini mencapai sekitar 18 ribu orang. Dengan angka tersebut, kebutuhan pengeluaran untuk gaji pegawai setiap tahun mencapai sekitar Rp2,7 triliun atau sekitar sepertiga dari keseluruhan APBD Kukar yang berada di kisaran Rp7 triliun.
Jumlah alokasi tersebut menjadikan pengeluaran untuk pegawai sebagai salah satu bagian terbesar dalam APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pengendalian keuangan agar kewajiban terhadap PNS tetap terpenuhi tanpa mengganggu program pelayanan masyarakat maupun pembangunan wilayah.
Sunggono menekankan bahwa pemerintah daerah tetap menjadikan pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan layanan dasar sebagai prioritas, termasuk pembayaran hak pegawai ASN yang menjadi mesin penggerak pelayanan pemerintahan. (moe)