bengkalispos.comDulu Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang dianggap tidak merespons undangan sah dari Iran untuk menghadiri upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Ia menilai ketidakhadiran perwakilan resmi Indonesia menimbulkan keraguan terkait konsistensi arah diplomasi luar negeri yang menganut prinsip bebas aktif.
"Dengan rasa hormat, saya benar-benar kaget mengapa Pemerintah Indonesia tidak menerima undangan Iran untuk mengirimkan delegasi resmi ke upacara pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang gugur dalam serangan militer ilegal," ujar Dino Patti Djalal, Minggu (5/7).
Ia mengakui mendapatkan informasi bahwa pemerintah Iran telah berusaha mengundang Indonesia melalui berbagai saluran. Namun, usaha tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia.
"Yang saya dengar, berbagai usaha keras Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapatkan respons. (Mereka juga memiliki rasa hormat, jadi tidak mungkin memohon kehadiran kita)," kata Dino.
Dino mengatakan, hanya Duta Besar Republik Indonesia di Teheran yang hadir dalam proses tersebut. Menurutnya, kehadiran tersebut dinilai oleh pihak Iran belum mewakili perwakilan resmi pemerintah Indonesia.
Dino juga membandingkan pendirian Indonesia dengan beberapa negara lain yang mengirimkan delegasi resmi. Ia menyebutkan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, dan Bangladesh yang mengirimkan utusan di tingkat menteri, sedangkan Pakistan diwakili oleh presiden.
Ia juga menilai, ketidakhadiran delegasi resmi Indonesia menjadi perhatian mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ia menekankan, keadaan ini menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan diplomatik Indonesia.
"Apakah ini berarti kemerdekaan 'aktif' kita mulai menghilang karena Indonesia takut atau ragu terhadap Amerika?" kata Dino.
Ia selanjutnya menanyakan apakah unsur rasa takut telah memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.
"Apakah 'KETAKUTAN' telah menjadi faktor dalam kebijakan luar negeri Indonesia? Atau apakah ketidaksepahaman ini lebih mencerminkan pengelolaan sistem politik luar negeri yang bermasalah - sebagaimana biasanya, surat undangan tersangkut di berbagai meja dan tidak ada yang berani mengambil keputusan," katanya.
Dino juga menyebut bahwa pemerintah seharusnya mengirimkan Wamenlu Anis Matta sebagai wakil resmi. Namun, justru sibuk berkunjung ke berbagai negara.
"Setidaknya Indonesia dapat mengirim Wakil Menteri Luar Negeri yang menangani masalah dunia Islam, Anis Matta - tapi beliau justru sibuk berkeliling Asia Tengah untuk kunjungan yang bersifat rutin," kata Dino.
Selain itu, ia menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Iran selama ini berjalan dengan baik dan penuh saling menghormati. Menurutnya, hubungan persahabatan kedua negara seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan sikap diplomatik pada kesempatan tersebut.
Ia menekankan bahwa kehadiran delegasi resmi Indonesia seharusnya menjadi simbol persahabatan serta mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Ia beranggapan bahwa momen ini memiliki makna penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran.
"Momen persahabatan antara Indonesia dan Iran sekaligus menjadi pernyataan tegas dari Jakarta bahwa tindakan pembunuhan Ayatollah Khamenei merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum dan norma internasional," ujar Dino.
Selanjutnya, Dino menekankan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak boleh hanya menjadi ucapan belaka, tetapi harus diwujudkan melalui sikap yang konsisten dalam menghadapi situasi internasional yang rentan.
"Jangan sampai kita selalu berbicara dengan lantang tentang kebebasan aktif, tetapi ketika diminta mengambil sikap dalam situasi yang sensitif, kita malah menghilang. Mohon diingat: kebebasan aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan," tambahnya.