KALTIM.CO- Kelompok Palestina, Hamas, mengumumkan pembubaran lembaga yang selama hampir dua puluh tahun terakhir memimpin jalannya pemerintahan di Jalur Gaza.
Pengumuman ini dilakukan pada hari Senin (6/7/2026) waktu setempat, dengan sengaja diambil agar komite teknokrat independen dapat mengambil alih seluruh fungsi administrasi sipil di wilayah yang sedang berkonflik.
Langkah mundur ini menjadi awal baru dalam peta geopolitik Timur Tengah sejak Hamas menguasai pemerintahan Gaza setelah mengambil alih wilayah dari faksi Fatah pada tahun 2007.
Tanda-tanda kesiapan Hamas untuk melepaskan kekuasaan di Gaza sebenarnya telah sering disampaikan sejak perjanjian gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025.
Proses peralihan birokrasi ini selanjutnya akan diserahkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian di bawah perantaraan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Namun, peralihan ini diperkirakan tidak akan berjalan lancar karena komite tersebut hingga saat ini masih terjebak di Kairo, Mesir.
Meskipun lembaga pemerintahan yang terdiri dari 15 anggota secara resmi dibubarkan, sejumlah analis menganggap tindakan strategis Hamas ini masih bersifat simbolis saja.
Titik jenuh yang sangat penting berada pada pasal perundingan tahap kedua, yaitu permintaan penghapusan senjata militer Hamas yang hingga saat ini ditolak keras oleh kelompok tersebut.
Di sisi lain, ketegangan di lapangan tetap meningkat karena pasukan militer Israel justru dilaporkan terus memperluas cakupan operasi mereka dan kini telah menguasai sebagian besar wilayah administratif Jalur Gaza.
Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, menyampaikan bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah mengajukan surat pengunduran diri guna memudahkan proses alih fungsi pemerintahan kepada NCAG yang dipimpin oleh Ali Shaath.
Tindakan ini diperkuat oleh Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, yang menyebut keputusan tersebut sebagai upaya diplomasi agar dunia internasional memahami bahwa tanggung jawab pengelolaan wilayah kini tidak lagi menjadi beban mereka.
"Hamas telah mengambil langkah terbaru dengan tidak lagi mengakui tanggung jawab atas Jalur Gaza, guna menghilangkan alasan apa pun bagi pendudukan yang terus melakukan agresi dan perang penghancuran," ujar Qassem kepada AFP.
Hamas juga mengungkapkan bahwa keputusan pembubaran ini telah disampaikan secara langsung kepada berbagai faksi politik Palestina dalam pertemuan konsolidasi di Kairo, di mana tindakan tersebut diapresiasi sebagai wujud keseriusan dalam memberi ruang bagi NCAG.
Meskipun sistem birokrasi sipil telah ditinggalkan oleh Hamas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala persetujuan politik internasional.
NCAG dilaporkan masih belum mampu memasuki Gaza karena adanya surat protes yang diajukan oleh pemerintah Israel.
Ahli politik dari Gaza, Mkhaimar Abusada, menganggap inti dari konflik belum tersentuh.
"Hamas belum menyetujui penghapusan senjata dan ini masih menjadi kendala," katanya kepada AFP.
Hambatan utama dalam negosiasi pasca-perang ini terdiri dari beberapa aspek penting:
- Hamas menginginkan pembentukan pemerintahan persatuan Palestina yang sah terlebih dahulu sebelum mereka mempertimbangkan kemungkinan menyerahkan sebagian kekayaan senjata militer mereka.
- Tel Aviv secara tegas menolak kembalinya faksi Hamas memegang kendali di Gaza, tetapi pada saat yang sama juga menolak memberikan otoritas langsung kepada Otoritas Palestina (Palestinian Authority) yang berada di Ramallah.
- Di tengah kebuntuan meja negosiasi, militer Israel terus melanjutkan serangannya dan kini dilaporkan telah menguasai sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza.
Sebuah sumber diplomatik mengungkapkan bahwa pengumuman mundurnya Hamas kemarin Senin adalah strategi politik untuk memindahkan perhatian publik global terhadap apa yang mereka anggap sebagai kegagalan Israel dalam menepati syarat gencatan senjata.
Jika tahap pertama yang melibatkan pertukaran tawanan dan tahanan berhasil dilaksanakan, maka proses peralihan menuju tahap kedua yang mencakup pengunduran pasukan Israel secara bertahap kini telah mengalami kebuntuan total selama beberapa bulan.
Kondisi gencatan senjata yang tidak stabil ini juga diiringi dengan saling menyalahkan terkait pelanggaran perjanjian di lapangan.
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza, kekerasan yang masih berlangsung terus-menerus telah menyebabkan banyak korban jiwa.
Setidaknya 1.072 penduduk Palestina dilaporkan meninggal dunia sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku.
Di sisi lain, dari pihak lawan, komando militer Israel mengungkapkan bahwa mereka kehilangan lima prajurit aktif dan satu petugas kontraktor pertahanan selama jangka waktu yang sama.(*)