Ringkasan Berita:
- Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi masih melanjutkan kegiatan safari politik yang dimulai di Provinsi Lampung pada 26-28 Juni 2026, dan akan dilanjutkan ke NTT, Jawa Barat, serta Jawa Tengah.
- Ahli politik Ray Rangkuti menyoroti pentingnya safari politik tersebut.
- Menurut Ray, Jokowi sebenarnya tidak memiliki pilihan untuk menjadi seorang negarawan, sehingga harus menjadi seorang politisi harian yang hanya mengikuti alur politik agar menjaga elektabilitas anak-anaknya.
NEWS.COM - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti urgensi safari politik yang dilakukan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai informasi, agenda Jokowi keliling sejumlah daerah di Indonesia sudah dimulai di Provinsi Lampung pada 26-28 Juni 2026, dan nantinya akan dilanjutkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Barat (Jabar).
Namun, belum diketahui pasti kapan tanggal blusukan Jokowi ke dua provinsi tersebut.
Selain itu, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini dilaporkan akan melakukanroadshow alias berkeliling Jawa Tengah (Jateng), dimulai dari kota asalnya, Solo.
Meski begitu, kapan jadwal dan daerah mana saja di Jawa Tengah yang akan dikunjungi Jokowi juga belum terkonfirmasi.
Selama tiga hari berada di Lampung, Jokowi memiliki beberapa kegiatan utama, termasuk mengadakan konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bertemu dengan tokoh adat, berkomunikasi dengan masyarakat setempat, serta melakukan kunjungan ke pondok pesantren.
Tidak Ada Pilihan untuk Menjadi Negarawan
Ray Rangkuti, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), menganggap bahwa Jokowi memang perlu melakukan safari politik karena tidak memiliki pilihan lain untuk menjadi seorang negarawan yang mampu memberikan nasihat terkait kebangsaan.
Ini diungkapkan Ray saat menjadi pembicara dalampodcastSiaran Ruang Dialektika yang tayang di kanal YouTubeKanal SA pada Senin (6/7/2026).
"Setelah beliau lengser, itu kan pilihannya ada dua; menjadi politisi negarawan atau politisi harian," kata Ray, dikutip news redaksi Solo, Selasa (7/7/2026).
"Istilah saya, politisi negarawan itu ya lengser keprabon, artinya hanya memberikan nasihat-nasihat mengenai nasionalisme secara makro. Bukan terkait dengan partai, tetapi mengenai isu kebangsaan."
Itu berarti politik nasional atau politik negarawan. Namun, beliau tidak memiliki pilihan itu.
Menurut Ray, Jokowi tidak memiliki pilihan untuk menjadi seorang negarawan, dan hanya bisa menjadi politisi harian karena telah menjabat sebagai presiden selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), serta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, lolos sebagai Wakil Presiden RI meskipun ada kontroversi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Ray juga menilai, Jokowi menjadi politisi harian karena merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan karier politik anak dan menantunya; Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI, serta Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatra Utara.
"Maka, meskipun presiden-presiden lain memiliki kebebasan untuk berkata, 'Saya ingin menjadi negarawan saja', beliau tidak memiliki pilihan selain menjadi seorang politisi harian, seperti hari ini, yang mengikuti ritme politik. Mengapa? Karena beliau memiliki tanggung jawab untuk memastikan karier-karier anak-anaknya tidak terhenti," tegas Ray.
Ray mengatakan, anak-anak Jokowi sangat mempercayai ayah mereka.
Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang dimiliki Jokowi adalah berusaha terlibat dalam arus politik saat ini agar dapat mempertahankan popularitas nama anak-anaknya.
"Anak-anaknya semua bergantung kepadanya. Elektabilitas dan popularitas anaknya, termasuk menantunya, bergantung pada dirinya. Jadi, [jika] turun, popularitas anaknya terkena, [jika] naik, popularitas anaknya juga terkena," jelas lulusan Fakultas Ushuluddin program studi Aqidah Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Itu yang membuat beliau tidak memiliki pilihan. Satu-satunya jalan adalah terlibat. Jika tidak, maka akan jatuh ke bawah, dan akhirnya berakhir. Berakhir karena masih ada di sini, yaitu wakil presiden, ketua partai, dan seorang gubernur yang tentu diharapkan bisa bangkit kembali.
Ray berpendapat, anak-anak Jokowi tidak mampu meningkatkan popularitas atau elektabilitas masing-masing.
Ia juga menyoroti beberapa kesalahan yang dialami Gibran hingga membuatnya menjadi topik pembicaraan publik.
Maka, kata Ray, Jokowi harus turun tangan meskipun tidak ingin, demi menjaga karier politik anak-anaknya.
"Nah, jadi harus melakukan sesuatu yang saya sebut tadi, itu tidak memiliki pilihan. Pilihan beliau harus terlibat dalam politik sehari-hari ini karena anaknya tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan popularitasnya," kata Ray.
Kemarin, ada seorang mahasiswa yang mengakui menerima sesuatu sebelum bertemu dengan Gibran. Selanjutnya, terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beliau; ketika bertemu dengan petani, terjadi percakapan, ternyata percakapan tersebut juga dianggap lucu oleh orang-orang, membuat mereka tertawa dan seterusnya.
Maka harus pergi kepada beliau [Jokowi], begitu.
Maka dari itu, [Jokowi] perlu turun sejak awal untuk memastikan elektabilitas Gibran tetap terjaga, elektabilitas PSI tetap terjaga, dan elektabilitas menantunya juga tetap terjaga.
Gerakan Jokowi Tidak Hanya Meningkatkan Kekuatan Negosiasi Gibran
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menganggap semakin giatnya Jokowi melakukan perjalanan ke berbagai wilayah sebagai salah satu perkembangan politik yang layak diperhatikan menjelang Pilpres 2029.
Selain itu, setelah batas ambang pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus, setiap tokoh yang memiliki pengaruh elektoral akan semakin dianggap penting dalam perhitungan politik partai-partai.
"Pergerakan Jokowi akan dianggap sebagai kode politik oleh seluruh elit. Meskipun tidak diketahui apa tujuannya, pengaruh politik Jokowi tetap menjadi faktor penting dalam perhitungan menuju 2029," ujar Arifki dalam pesan yang diterima news, Rabu (1/7/2026).
Arifki menambahkan, jika pengaruh politik Jokowi tetap terjaga, maka posisi tawar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai kemungkinan skenario Pemilihan Presiden 2029 juga memiliki peluang untuk meningkat.
Keadaan ini, lanjut Arifki, mendorong tokoh-tokoh nasional lain untuk segera membangun momentum politik dari awal.
AYH, Cak Imin, Zulhas, serta tokoh nasional lainnya sebaiknya mulai memanfaatkan kesempatan.
"Di dunia politik, mereka yang bertindak lebih dulu biasanya memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk pandangan masyarakat," katanya.
Selanjutnya, semakin meningkatnya intensitas aktivitas politik Jokowi juga berpeluang memengaruhi perhitungan koalisi menjelang Pemilu 2029.
Oleh karena itu, Arifki menganggap, kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa setiap partai politik memperhatikan langkah-langkah politik mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Gerakan Jokowi tidak hanya memperkuat posisi tawar Gibran, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan politik. Oleh karena itu, setiap partai akan memperhatikan situasi ini secara sungguh-sungguh," katanya.
(news.com/Rizki A., Reza Deni)