Ringkasan Berita:
- Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong pemanfaatan produk dalam negeri seperti genteng Jatiwangi dalam kegiatan bedah rumah.
- Jumlah bantuan pembangunan rumah di Jawa Barat mengalami peningkatan besar, dari 6.000 menjadi 42.000 unit.
- Kepala Daerah Sumedang mengucapkan apresiasi kepada Presiden Prabowo terkait peningkatan jumlah bantuan di wilayahnya.
- Program BSPS diintegrasikan dengan pelatihan kerja serta akses pembiayaan guna mengurangi tingkat kemiskinan.
Laporan Kontributor Kiki Andriana
PRIANGAN.COM, SUMEDANG – Menteri Perumahan dan Wilayah Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan produk bahan konstruksi dari Jawa Barat lebih diutamakan dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Maruarar saat mengunjungi pelaksanaan program BSPS di Lingkungan Burujul, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, pada hari Minggu (5/7/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Ara, penggunaan produk lokal dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas karena selain membantu penerima manfaat, juga mendorong pertumbuhan industri dan usaha masyarakat.
"Harap dimanfaatkan produk-produk lokal, seperti genteng dari Jatiwangi dan Plered," ujar Ara.
Ia menekankan bahwa Jawa Barat tidak boleh hanya berfungsi sebagai pasar untuk produk dari daerah lain, tetapi juga harus menjadi wilayah yang mampu menghasilkan dan menyediakan kebutuhan bahan konstruksi.
"Jawa Barat jangan hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi wilayah yang mampu menghasilkan. Warung-warung makan juga tetap bertahan. Ini yang kita kembangkan, yaitu pemberdayaan masyarakat sesuai petunjuk Presiden Prabowo," katanya.
Ara menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melaksanakan program perbaikan rumah terhadap sekitar 400.000 rumah di berbagai wilayah di Indonesia.
Hanya di Jawa Barat, jumlah penerima BSPS mengalami peningkatan besar, dari sekitar 6.000 unit menjadi 42.000 unit rumah.
"Ini merupakan peningkatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pengelolaannya harus tepat, baik dilakukan oleh unit kerja maupun kepala balai," ujarnya.
Ara juga menegaskan kepada seluruh anggota pelaksana program untuk menjaga kejujuran dan tidak melakukan penyimpangan.
"Jika ada staf kami yang terlibat korupsi, kita akan proses sesuai hukum. Tidak ada perlindungan hukum bagi pelaku korupsi, harus ditangani secara hukum," tegasnya.
Menurut Ara, penerapan sistem Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat menyebabkan proses pengadaan bahan lebih jelas karena dapat diawasi oleh banyak pihak.
"Jangan berlama-lama. Tendernya terbuka, jadi ada banyak yang mengawasi. Jika kita tidak korupsi, maka semuanya bisa terbuka," katanya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri PKP Maruarar Sirait terkait peningkatan kuota BSPS di Kabupaten Sumedang.
Sebelumnya, Sumedang hanya menerima sekitar 300 unit BSPS. Tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 2.060 unit. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri," ujar Dony.
Menurut Dony, program BSPS di Sumedang tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah yang tidak layak huni, tetapi juga terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Sumedang, menurut Dony, memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat yang menerima bantuan, mengajak mereka terlibat dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta membantu akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan suku bunga sekitar 3 persen setahun.
"Rumah yang ditempati menjadi layak untuk ditinggali, sementara pendapatan masyarakat diharapkan juga meningkat. Saat ini penyerapan anggaran program telah mencapai sekitar Rp8 miliar," katanya.
Baca artikel-artikel Priangan.com lainnya di Google News