Jakarta, IDN Times- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sedang mempersiapkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, serta balita yang tidak mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (non-PAUD) atau MBG 3B. Langkah ini dilakukan melaluiexecutive meetingbersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta beberapa kementerian/lembaga di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan, program ini merupakan bagian dari usaha untuk menurunkan angkastuntingmelalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan anak.
Mengapa MBG 3B itu penting? Salah satu alasanstuntingadalah kekurangan asupan gizi. Inilah bentuk kehadiran negara melalui program MBG 3B untuk mengatasi penyebabnyastuntingyang berkaitan dengan kebutuhan gizi. Oleh karena itu, fokusnya adalah ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, dan anak balita yang belum mengikuti PAUD. Secara teknis, pelaksanaannya akan terus diintegrasikan antara Kementerian Kesejahteraan Rakyat/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional," kata Wihaji, dikutip Jumat (3/7/2026).
1. Harap perhatikan area 3T
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program MBG 3B tergantung pada kerja sama antar kementerian dan lembaga, khususnya dalam menyelaraskan data penerima manfaat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Wihaji juga menekankan pentingnya pelaksanaan program yang memperhatikan kondisi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk pemberian insentif serta perlindungan jaminan sosial bagi para kader pendamping.
2. Pentingnya data referensi yang dapat dimanfaatkan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan kepentingan penggunaan data yang sama antar lembaga sebagai dasar pelaksanaan program.
"Secara teknis mohon diambil tindakan lebih lanjut, khususnya oleh Kapusdatin kami. Sumber data dipelajari, cara mendapatkannya juga dipelajari agar nantinya kita memiliki data yang sama-sama mendekati valid dan menjadi acuan bersama, baik di Kemendukbangga/BKKBN maupun di BGN," ujarnya.
3. Terdapat penambahan dalam proses finalisasi pedoman distribusi makanan serta pengawasan terhadap bahan pangan
Pada pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas penyelesaian pedoman distribusi makanan bergizi, penguatan pendidikan gizi dan keamanan pangan, peningkatan peran kader pendamping, serta pengawasan terhadap keamanan pangan. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPOM, dan Bappenas.
Kolonel Budi Bersama Lodewyk Lakukan Pembelian Motor BGN Senilai Rp1 Triliun Kejaksaan Agung: Kolonel TNI Aktif Budi Utomo Terlibat Dalam Korupsi Pembelian Motor BGN