OKE FLORES.COM - Tim Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pasca Bencana Sumatera mengusulkan peningkatan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat dari awalnya Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan ini dibuat agar tempat tinggal yang dibangun bagi para korban bencana tidak hanya dapat berdiri kembali, tetapi juga lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditinggali.
Peningkatan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan yang tetap bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, khususnya warga yang kehilangan tempat tinggal. Satgas PRR menganggap bahwa pembangunan perumahan untuk para korban harus dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk sekaligus mempertimbangkan kualitas bangunan secara jangka panjang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa bantuan tambahan akan ditujukan pada dua bentuk pembangunan hunian tetap atau huntap. Pertama, huntap in-situ yang dibangun kembali di tempat semula. Kedua, huntap ex-situ mandiri yang dibangun di lokasi baru yang lebih aman dari ancaman bencana.
"Jadi yang in-situ sebanyak 8.000. Ex-situ mandiri juga 8.000. Jadi kira-kira totalnya 16.000. Namun sampai saat ini yang sudah mengajukan, yang data mereka sudah masuk ke BNPB sekitar 14.500 dari daerah, berasal dari bawah atas oleh kepala daerah," ujar Suharyanto setelah menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Berdasarkan pendapat Suharyanto, usulan penyesuaian besaran bantuan menjadi Rp80 juta per unit didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, terjadinya kenaikan harga bahan bangunan. Kedua, komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi para korban sehingga rumah yang dibangun lebih siap untuk ditempati.
Penambahan dana sebesar Rp20 juta per unit direncanakan digunakan untuk meningkatkan kualitas fisik bangunan. Peningkatan ini mencakup pemasangan keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, pemasangan plafon, penyelesaian plester dinding yang lebih rata, serta penambahan teras agar hunian menjadi lebih layak dan bermanfaat bagi keluarga yang terdampak.
"Namun untuk yang sekarang seharga Rp60 juta tidak menggunakan keramik dan plester halus. Kamar mandinya belum dikeramik. Jika nanti ditambah Rp20 juta, maka seluruhnya akan menggunakan keramik. Selain itu, terdapat plafon, serta di luar diberi teras dan kamar mandi yang seluruhnya dikeramik," kata Suharyanto yang juga menjabat sebagai wakil ketua Satgas PRR.
Saat ini, BNPB terus mempercepat pembangunan rumah hunian tetap maupun sementara mandiri di tiga provinsi yang terdampak. Dari total kebutuhan sekitar 16.000 unit, sekitar 800 unit rumah hunian telah memasuki tahap pengerjaan. Suharyanto menegaskan, usulan peningkatan bantuan tersebut telah mendapatkan kesepakatan di tingkat kementerian dan lembaga, serta selanjutnya menunggu keputusan Presiden.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sepenuhnya mendukung usulan tersebut sebagai langkah solutif untuk mempercepat pemulihan tempat tinggal warga. Tito menjelaskan bahwa pembangunan hunian in-situ dan ex-situ mandiri memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena tersebar di berbagai lokasi. Oleh karena itu, Satgas PRR mengusulkan pemanfaatan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran.
"Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih rumit karena masing-masing berdiri sendiri. Ya, itu akan menggunakan mekanisme khusus yang kita usulkan yaitu mekanisme bernama Dana Siap Pakai, karena memang BNPB bersifat fleksibel," ujar Tito.