bengkalispos.com.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) memperkuat penguatan ekosistem ekonomi haji, agar dapat memaksimalkan potensi ekonomi haji dan umrah. Diperkirakan, potensi dari haji dan umrah mencapai sekitar Rp80 triliun setiap tahun.
"Pengembangan sistem ekonomi haji bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya memberikan manfaat dalam hal pelayanan ibadah, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan partisipasi produk, jasa, dan pelaku usaha lokal," ujar Direktur Jenderal PE2HU Jaenal Effendi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis guna meningkatkan kontribusi sektor haji dan umrah terhadap perkembangan ekonomi nasional.
Langkah tersebut dimulai dengan memperkuat rantai pasok, meningkatkan pemanfaatan produk lokal, hingga pengembangan investasi di bidang pendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satu tindakan yang dilakukan adalah memperluas penyebaran produk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umrah. Sampai saat ini, pemerintah telah mendorong ekspor 28 jenis bumbu Nusantara dengan volume lebih dari 300 ton serta menyediakan sekitar 3,1 juta paket makanan siap saji bagi jamaah.
Selain itu, Direktorat Jenderal PE2HU juga memperluas sektor transportasi dan pariwisata dengan memaksimalkan penerbangan kosong (empty flight) untuk mendukung kedatangan wisatawan dari kawasan Timur Tengah ke Indonesia.
Program yang dijalankan melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait telah melayani 1.723 penumpang dan akan terus dikembangkan.
Jaenal menyampaikan bahwa penguatan ekosistem ekonomi haji dilakukan dengan pendekatan investasi yang mencakup seluruh rantai, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan sistem pengadaan dan distribusi produk lokal untuk kebutuhan jamaah.
Tindakan tersebut dinilai mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk ikut serta dalam rantai nilai haji dan umrah dengan potensi mencapai sekitar 30 hingga 40 persen.
Di sisi lain, pemerintah terus memperluas Platform Ekonomi Haji sebagai alat integrasi sistem ekonomi haji secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas kesempatan bagi pelaku usaha nasional.
Menurut Jaenal, keberhasilan dalam pengembangan sistem ekonomi haji sangat tergantung pada keterlibatan bersama dari semua pihak yang terkait.
"Sistem ekonomi haji tidak bisa dibentuk oleh satu pihak saja. Keterlibatan semua pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat rantai pasok nasional, membuka kesempatan investasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi," ujarnya.