Ringkasan Berita:
- Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, mengkritik pemerintah RI yang tidak mengirimkan perwakilan resmi dalam rangkaian upacara pemakaman Mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
- Hanya Duta Besar RI (Dubes) untuk Iran dan Turkmenistan, Rolliansyah Soemirat, yang mewakili Indonesia.
- Tanpa adanya delegasi resmi, Dino meragukan apakah kebijakan luar negeri bebas aktif telah melemah, serta khawatir jika Indonesia dianggap mengabaikan pihak Teheran.
NEWS.COM - Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI (masa jabatan 2014), mengkritik tindakan pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan perwakilan sah dalam rangkaian upacara pemakaman Mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Sebagai informasi, rangkaian acara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang gugur di Teheran akibat serangan bersama Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Jumat (28/2/2026) lalu dilaksanakan pada 3 hingga 9 Juli 2026 di berbagai kota di Iran.
Jenazah ulama Syiah Iran yang meninggal dunia pada usia 86 tahun akan dikebumikan di kota tempat ia lahir, Mashhad, pada hari Kamis (9/7/2026) mendatang.
Selain itu, Indonesia hanya diwakili oleh Duta Besar RI (Dubes) untuk Iran dan Turkmenistan, Rolliansyah Soemirat, yang hadir memberikan penghormatan terakhir pada hari Sabtu (4/7/2026) pagi kemarin di Grand Mosalla, Teheran, sebagaimana dilaporkanKompas.com.
Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif Sudah Tidak Berlaku Lagi?
Mengenai pihak Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran dalam upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, Dino Patti Djalal memberikan kritik.
Melalui unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (5/7/2026), Dino membagikan infografis yang berisi Daftar Negara yang Mengirimkan Delegasi Resmi ke Upacara Penghormatan Terakhir Mendiang Ayatollah Ali Khamenei, yaitu:
Rusia, Tiongkok, Pakistan, India, Turki, Turkmenistan, Tajikistan, Irak, Georgia, Armenia, Afganistan, Oman, Qatar, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Bangladesh, Mesir, Kazakhstan, Ghana, Nikaragua, Republik Demokratik Kongo, Serbia, Tunisia, Libanon, Namibia, Malaysia, Kuba, Sri Lanka, Myanmar, Gambia, dan Thailand.
Nama Indonesia tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Lalu, Dino mengajukan pertanyaan tentang kebijakan luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia; "Apakah kebijakan luar negeri tersebut sudah tidak lagi relevan?"
Selanjutnya, politik luar negeri bebas aktif merupakan prinsip dasar dari diplomasi Indonesia yang berartibebas menetapkan sikap yang netral terhadap blok kekuatan dunia tertentu, sertaaktif berperan dalam menyelesaikan isu global.
Dino kemudian menyampaikan kekecewaannya, karena pemerintah RI tidak menghadiri undangan Iran untuk mengirimkan delegasi resmi dan hanya mengutus Duta Besar RI guna menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
Meskipun demikian, negara-negara lain mengirimkan delegasi resmi yang mencakup menteri hingga presiden.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pria yang menjabat sebagai Duta Besar RI untuk AS pada periode 2010-2013, Iran telah mengirimkan undangan, namun tidak direspon.
Selanjutnya, Indonesia justru menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun tidak mengirimkan delegasi resmi.
Menurut Dino, Indonesia yang hanya diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran dapat dianggap sebagai sikap yang meremehkan dari pihak Teheran.
Apakah aktif yang sudah habis?tulis Dino dalam unggahannya.
Dengan rasa hormat, saya sangat kaget mengapa pemerintah Indonesia tidak menerima undangan Iran untuk mengirimkan delegasi resmi ke upacara pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang gugur dalam serangan militer ilegal.
Yang saya dengar, berbagai usaha keras Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapatkan respons. (Mereka juga memiliki rasa hormat - tidak mungkin memohon-mohon kehadiran kita.) Akhirnya, yang datang hanya Duta Besar RI di Tehran - yang dianggap oleh Tehran sebagai sikap meremehkan undangan ini.
Di sisi lain, Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dan lainnya (lihat daftar) sama sekali tidak ragu mengirimkan delegasi resmi di tingkat Menteri, bahkan Pakistan di tingkat Presiden. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia adalah satu-satunya yang tidak mengirimkan delegasi.
Paling tidak, Dapat Mengirimkan Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta
Dino juga berspekulasi, apakah hal ini menunjukkan melemahnya politik luar negeri bebas aktif karena pemerintah Indonesia kini merasa takut atau ragu terhadap AS, yang pada saat ini masih berperang melawan Iran.
Atau, lanjut Dino, hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan sistem politik luar negeri Indonesia saat ini.
Menurut putra almarhum diplomat senior Hasjim Djalal, Indonesia setidaknya dapat mengirimkan Wakil Menteri Luar Negeri RI (Wamenlu) yang menangani agama Islam, Anis Matta, sebagai perwakilan resmi.
Apakah ini berarti kebebasan aktif kita mulai menghilang karena Indonesia takut atau ragu terhadap Amerika ? Apakah 'RASA TAKUT' telah menjadi faktor dalam kebijakan luar negeri Indonesia ?tanya Dino.
Apakah ketidaksepahaman ini lebih mencerminkan MANAJEMEN sistem politik luar negeri yang tidak baik - seperti biasanya, undangan tersangkut di berbagai meja dan tidak ada yang berani mengambil keputusan.
Setidaknya Indonesia mampu mengirim Wakil Menteri Luar Negeri yang menangani urusan dunia Islam, Anis Matta - namun beliau justru sibuk melakukan perjalanan ke Asia Tengah untuk kunjungan yang bersifat rutin.
Sepertinya Lupa Iran Teman Lama Indonesia
Dalam penilaiannya, Dino menyatakan bahwa pemerintah tampaknya telah melupakan bahwa Iran merupakan negara sahabat Indonesia yang sudah lama berada di sisi mereka.
Ia menyesali fakta bahwa Indonesia tidak mengirimkan delegasi resmi sebagai penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei.
Karena, menurutnya, pengiriman delegasi resmi dapat menjadi bukti pelaksanaan kebijakan luar negeri bebas aktif, menunjukkan persahabatan antara Iran dan Indonesia, serta memperkuat bahwa pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran selama 36,5 tahun oleh AS-Israel merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.
Kita seolah-olah melupakan bahwa Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjalin dengan hangat dan saling menghormati, serta tidak pernah terjadi konflik antara kedua negara.tulis Dino.
Kehadiran delegasi resmi Indonesia dalam acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yang sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan antara RI dan Iran sekaligus memberikan sinyal jelas dari Jakarta bahwa tindakan pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum dan norma internasional.
Dino juga menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak boleh hanya menjadi teori, melainkan pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap dalam situasi yang sensitif.
Ia menekankan bahwa politik bebas aktif tetap memiliki prinsip yang jelas, bukan hanya karena rasa takut terhadap blok atau negara tertentu.
Jangan sampai kita selalu berbicara dengan lantang tentang kebebasan aktif, tetapi ketika diminta mengambil posisi dalam situasi yang sensitif, kita malah menghilang. Mohon diingat: kebebasan aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan
(news.com/Rizki A.)