bengkalispos.comBaru-baru ini menjadi topik pembicaraan mengenai data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi.
Berdasarkan data yang tersedia, BPS mencatat jumlah pengangguran lulusan sarjana mencapai angka sekitar 1 juta orang.
Mengenai hal tersebut, Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Radius Setiyawan, mengemukakan perhatian terhadap fenomena privilege atau hak istimewa di Indonesia.
"Generasi muda tidak memulai perjalanan dari titik yang sama. Beberapa di antaranya sudah memiliki keuntungan berupa dukungan finansial dari keluarga, jaringan sosial, pendidikan berkualitas, kemampuan berbahasa, serta akses terhadap teknologi dan pengalaman kerja," ujar Radius dilansir dari situs resmi Umsura, Rabu (26/8/2026).
Radius berpendapat, masalah pengangguran lulusan perguruan tinggi tidak segera disalahkan kepada individu atau institusi pendidikan.
Karena, menurutnya, pengangguran yang berpendidikan juga harus dipandang sebagai masalah struktural sosial dan ekonomi.
"Jangan hanya melihat lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki pekerjaan sebagai kegagalan pribadi. Ini juga merupakan masalah struktural masyarakat. Kita harus memperhatikan siapa yang memiliki modal untuk mendapatkan pekerjaan dan siapa yang tidak, serta bagaimana sistem ekonomi menciptakan atau justru menghambat peluang tersebut," katanya.
Radius menjelaskan, ketimpangan modal menyebabkan pengalaman generasi muda dalam memasuki dunia kerja berbeda-beda dan tidak semua lulusan memulai perjalanan karier dari posisi yang sama.
Memperhatikan sisi lain, terdapat lulusan yang hanya mengandalkan gelar sebagai bekal utama untuk memasuki dunia kerja.
Sehingga kondisi tersebut, menurut Radius, menunjukkan bahwa masalah pengangguran lulusan tidak cukup ditinjau hanya dari jumlah lulusan atau tingkat kemampuannya saja.
"Sementara orang lain hanya mengandalkan ijazah sebagai bekal utama. Oleh karena itu, ketika membahas masalah pengangguran lulusan perguruan tinggi, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana ketidaksetaraan privilese menentukan siapa yang lebih mudah menerjemahkan pendidikan menjadi pekerjaan dan siapa yang tetap berada dalam antrian pengangguran," katanya.
Radius juga menyatakan, isu pengangguran ini perlu dipahami dari sudut pandang sosiolog Pierre Bourdieu.
Dalam konsep ini, istilah Radius menggambarkan bahwa ijazah merupakan bentuk modal budaya yang dimiliki seseorang, tetapi tidak selalu bisa langsung diubah menjadi modal ekonomi berupa pekerjaan dan penghasilan.
Ijazah merupakan aset budaya. Namun, aset budaya tidak secara otomatis berubah menjadi modal ekonomi. Untuk memperoleh pekerjaan, seseorang juga memerlukan modal sosial seperti jaringan, pengalaman, hubungan, bahkan bantuan finansial," katanya.
Radius menganggap isu tersebut semakin penting dalam kondisi perubahan struktur ekonomi Indonesia karena peningkatan lapangan kerja berkualitas yang tidak sejalan dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi.
Hal tersebut, menurutnya, menyebabkan pendidikan semakin sulit diubah menjadi pekerjaan dan penghasilan.
"Jika kualitas pekerjaan tidak berkembang seiring dengan jumlah tenaga kerja yang terdidik, maka modal pendidikan semakin sulit diubah menjadi modal ekonomi. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya menanyakan mengapa lulusan perguruan tinggi menganggur, tetapi juga mengapa struktur ekonomi kita belum cukup mampu menyediakan ruang untuk mengubah pendidikan menjadi pekerjaan," katanya.
Radius juga menghubungkan isu tersebut dengan proses deindustrialisasi.
Menurutnya, perkembangan sektor ekonomi yang semakin membutuhkan modal berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menghasilkan lapangan kerja yang sebanding.
"Jika investasi semakin meningkat di sektor yang membutuhkan modal besar, namun pengadaan lapangan kerja tidak sejalan, kita menghadapi masalah struktural. Semakin banyak lulusan perguruan tinggi, tetapi kesempatan untuk mengubah pendidikan menjadi penghasilan justru terbatas," ujar Radius.
Di sisi lain, Guru Besar Fisipol UGM dan pengamat ketenagakerjaan, Prof Tadjuddin Noer Effendi menilai bahwa tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja.
Tidak sesuainya kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja juga turut menjadi faktor penyebab.
"Pendidikan memberikan banyak teori, sementara dunia kerja mencari orang yang sudah memiliki keterampilan. Secara umum, lulusan datang ke perusahaan dengan ijazah, bukan dengan keterampilan," katanya dalam keterangan resmi Humas UGM, Selasa (18/08/2026).
Perkembangan dunia industri saat ini semakin pesat dengan adanya pemanfaatan teknologi, termasuk munculnya artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, serta penggunaan robotik.
Menurut Tadjuddin, perkembangan dunia industri menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja tidak lagi hanya mengandalkan latar belakang pendidikan.
Diperlukan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Sementara keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi belum sepenuhnya dikuasai oleh mahasiswa selama menjalani pendidikan di universitas.
"Surat tanda lulus yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan jika tidak diiringi dengan kemampuan. Jadi, jika sarjana hanya membawa ijazah mencari pekerjaan, saat ini terlihat sulit," katanya.
Di sisi lain, lanjut Tadjuddin, struktur ekonomi Indonesia masih belum memadai dalam menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, khususnya di sektor industri. Industri yang biasanya menjadi pengguna tenaga kerja besar menghadapi tantangan akibat kenaikan harga bahan baku impor serta menurunnya kemampuan beli masyarakat.
Situasi ini memicu perusahaan untuk melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah karyawan. Situasi ini berdampak pada meningkatnya pengangkatan tenaga kerja (PHK).
Tadjuddin menganggap program magang pemerintah sebagai tindakan yang cukup positif dalam membantu lulusan memperoleh pengalaman serta keterampilan kerja.
Namun, kapasitas program tersebut masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penganggur yang berpendidikan.
Profesor Fisipol UGM ini mendorong pemerintah untuk memperluas pusat-pusat pelatihan kerja modern yang berfokus pada kebutuhan industri.
"Seharusnya dibutuhkan sebuah pusat pelatihan yang mampu menjadi jalur lebih cepat dalam meningkatkan kemampuan lulusan, khususnya bagi sarjana yang belum terserap oleh pasar kerja," katanya.
Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi, menurut Tadjuddin, harus memperkuat pusat-pusat pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Program ini ditujukan kepada lulusan universitas yang belum mendapat pekerjaan sehingga memiliki keterampilan nyata yang diperlukan oleh sektor industri.
Ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran yang berpendidikan.
"Jika hal tersebut dapat diwujudkan dengan baik, kemungkinan besar dalam dua hingga lima tahun bisa menghasilkan satu hingga dua juta kesempatan kerja bagi pengangguran yang terdidik," tutupnya.
Jurusan dengan jumlah lulusan yang menganggur terbanyak
Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatat beberapa lulusan program studi yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi.
Data ini diperoleh LPEM FEB UI berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang dikutip bengkalispos.com, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat lima program studi dengan lulusan yang paling banyak menganggur. Berikut daftar beserta persentasenya:
1. Manajemen: 10,3 persen
2. Hukum: 9,0 persen
3. Ekonomi: 8,7 persen
4. Pendidikan: 7,1 persen
5. Akuntansi: 5,1 persen.
Selanjutnya, lima bidang studi tersebut secara bersamaan mencakup sekitar 40 persen dari seluruh lulusan sarjana yang menganggur.
Namun demikian, LPEM FEB UI menekankan bahwa data ini menggambarkan jurusan yang paling sering ditemukan di kalangan penganggur dengan pendidikan minimal S1, bukan tingkat pengangguran per jurusan.
Bidang yang meluluskan banyak lulusan secara alami juga berpeluang memberikan jumlah penganggur yang lebih besar. Oleh karena itu, data ini belum bisa digunakan untuk menyatakan bahwa Manajemen, Hukum, Ekonomi, atau Pendidikan memiliki prospek kerja paling jelek.
LPEM FEB UI juga menjelaskan, menilai risiko pengangguran berdasarkan bidang studi, jumlah penganggur di setiap bidang harus dibandingkan dengan keseluruhan tenaga kerja lulusan bidang tersebut.