Ringkasan Berita:
- Apdesi Kota Subulussalam mengharapkan Pemerintah Aceh dan DPRA menyediakan dana khusus dari Silpa APBA 2025 sebesar Rp 518,4 miliar, DOKA, atau APBA guna mendukung pengembangan gampong.
- Menyarankan agar setiap gampong di Aceh (total 6.497 gampong) mendapatkan bantuan berkala sekitar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per tahun.
- Dengan penguatan kebijakan fiskal yang berkelanjutan pada tahun 2027, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta ketahanan pangan.
Liputan Jurnalis Serambi Indonesia Dede Rosadi di Subulussalam
bengkalispos.com, SUBULUSSALAM -Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kota Subulussalam mengharapkan pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memperhatikan kebutuhan masyarakat gampong.
Salah satunya adalah dengan mengalokasikan dukungan anggaran bagi gampong di seluruh Aceh melalui sumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Apdesi Kota Subussalam, Wahda, menanggapi kritik dari Badan Anggaran (Banggar) DPRA terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBA tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 518.458.599.755,06.
Menurutnya, sebagai bentuk perhatian, sebaiknya Silpa dialokasikan untuk dana gampong.
"Jika memang terdapat anggaran yang tidak dapat digunakan atau masih tersisa, kami berharap bisa dipertimbangkan untuk membantu gampong. Anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Wahda, Kamis (27/8/2026).
Gampong disebut sebagai benteng pemerintahan sekaligus tempat masyarakat merasakan langsung hasil dari pembangunan.
Oleh karena itu, anggaran Aceh sebaiknya lebih fokus pada kebutuhan rakyat di tingkat bawah.
Wahda mengatakan terdapat 6.497 desa di Aceh.
Dengan besarnya Silpa tersebut, menurutnya, pemerintah Aceh memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mempercepat pembangunan dengan meningkatkan kapasitas dan pendanaan pembangunan gampong.
"Jangan sampai anggaran daerah menjadi Silpa setiap tahun, sementara di tingkat gampong masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi. Pemerintah Aceh dan DPRA perlu lebih peka terhadap usulan dari masyarakat bawah," ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Aceh bersama DPRA mampu menciptakan ruang kebijakan yang memungkinkan adanya bantuan anggaran khusus untuk gampong, baik melalui DOKA maupun APBA.
Tentu saja dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.
"Ini bukan hanya tentang penambahan dana untuk desa, tetapi bagaimana dana Aceh benar-benar hadir di tengah masyarakat. Jika gampong kuat, pembangunan Aceh juga akan semakin kokoh," ujar Wahda.
Pemerintah Aceh dan DPR Aceh mampu memberikan dukungan keuangan langsung kepada desa melalui APBA serta Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Wahda menyarankan agar setiap gampong di Aceh menerima bantuan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta setiap tahun dari Pemerintah Aceh.
"Jika ditinjau secara baik, saya kira anggaran APBA dan DOKA dapat dialokasikan. Nilainya mungkin tidak terlalu besar bagi pemerintah provinsi, tetapi bagi gampong bantuan sebesar Rp 30 hingga Rp 50 juta bisa sangat berarti dalam mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Dukungan tersebut seharusnya tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi perlu dipertimbangkan sebagai kebijakan anggaran yang berkelanjutan.
“Kami berharap pada tahun 2027, Pemerintah Aceh dan DPRA dapat melakukan evaluasi agar dana gampong memiliki sumber pendanaan dari provinsi, seperti yang telah dilakukan di daerah lain. Gampong tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan Aceh,” ujar Wahda.
Ia menekankan bahwa peningkatan anggaran gampong akan memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan ketahanan pangan di tingkat desa.
"Harapan kami sederhana, ketika masyarakat gampong memberikan dukungan dalam setiap kesempatan politik, pemerintah juga perlu hadir dan memperjuangkan kepentingan mereka setelah mendapatkan kepercayaan," tuturnya.(*)