Ringkasan Berita:
- Sebelum Muktamar ke-35 NU di Jombang, berbagai tokoh seperti Gus Kikin, Gus Salam, Said Abdullah, serta pengamat Ujang Komarudin menyerukan agar NU kembali pada Khittah.
- Mereka menekankan pentingnya independensi, kemandirian, serta menjauhkan organisasi dari politik praktis demi menjaga marwah dan peran kebangsaan
NEWS.COM -Beberapa pihak memberi peringatan kepada Nahdlatul Ulama (NU) agar mempertahankan kemandirian organisasi dan tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Muktamar ke-35 NU yang direncanakan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Muktamar ke-35 adalah ajang musyawarah organisasi yang menjadi salah satu prioritas utama Nahdlatul Ulama (NU) dalam membahas arah perkembangan dan kepemimpinan organisasi pada masa mendatang.
Sebelum pelaksanaannya, isu terkait kemandirian, kebebasan finansial, serta hubungan NU dengan pemerintah menjadi perhatian sejumlah tokoh.
Pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menganggap bahwa arah NU ke depan harus berlandaskan adab, kepribadian, persaudaraan, serta profesionalitas.
Menurut Gus Kikin, posisi di lingkungan NU adalah kepercayaan dan bukan tujuan. Oleh karena itu, kepemimpinan perlu dilaksanakan dengan tanggung jawab dan kesetiaan.
"Jabatan merupakan amanat. Tidak boleh terlalu berambisi terhadap posisi tersebut," tegas Gus Kikin yang menjabat sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng.
Ia juga menilai bahwa NU perlu tetap berpegang pada Qanun Asasi sebagai pedoman organisasi serta menjadikan nilai kemanusiaan sebagai komponen penting dalam kehidupan organisasi.
Menurut Gus Kikin, Nahdlatul Ulama (NU) sebaiknya tidak terlibat dalam politik yang bersifat praktis. Namun, NU tetap memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menjaga persatuan dan menegakkan nilai kemanusiaan.
“NU tidak bisa lepas dari politik, namun agendanya politik kebangsaan dan kemanusiaan. Hal itu harus melampau segala kepentingan praktis.” Tegas Gus Kikin salah satu kandidat Caketum PBNU.
Gus Kikin juga menekankan bahwa NU harus menjadi tempat bersama bagi seluruh anggotanya. Menurutnya, penguatan organisasi tidak hanya terkait dengan lembaga dan pemikiran, tetapi juga kepribadian serta perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan.
“NU harus mempunyai hati. Kita harus memperkuat dan mengasah hati kita,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa generasi NU harus memiliki kemampuan intelektual serta adab dalam menghadapi tantangan global.
"Kita perlu memiliki kecerdasan, namun kecerdasan intelektual harus disertai dengan kesopanan," tegas Gus Kikin.
Said Abdullah Ingatkan NU Tak Terseret Politik Praktis
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, juga menegaskan kepada NU agar tidak terjebak dalam permainan politik praktis menjelang Muktamar ke-35.
Said menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki modal sosial yang besar sebagai kekuatan moral dan budaya. Oleh karena itu, menurutnya, proses pergantian kepemimpinan NU perlu dihindari dari cara yang bersifat pragmatis dan transaksional.
"Oleh karena itu, jangan sampai Nahdlatul Ulama (NU) terjebak dalam keributan politik. Termasuk jangan sampai menjadikan pergantian kepemimpinan NU seperti halnya pergantian pemimpin politik yang bersifat pragmatis-transaksional," ujar Said kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Menurut Said, kelangsungan NU selama lebih dari seratus tahun tidak bisa dipisahkan dari peran para kiai dan masyarakat pesantren. Ia menyebutkan bahwa nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, toleransi, serta kearifan lokal berkembang melalui ruang budaya tersebut.
Dalam hal kepemimpinan, Said berpendapat bahwa tradisi kearifan para kiai harus tetap dijaga.
"Para kiai merasa takut jika terkesan tidak sopan kepada para muassis, apalagi jika sampai ada kesalahan dalam memimpin NU. Inilah contoh teladan yang perlu terus dijaga oleh peserta muktamar," kata Said.
Ia berharap Muktamar ke-35 tidak hanya terpaku pada persaingan dalam memperebutkan posisi kepemimpinan. Menurutnya, NU juga seharusnya membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, pertanian, lingkungan, demokrasi, serta dampak ekonomi akibat konflik global.
Ia juga mendorong agar forum ilmiah seperti Bahtsul Masail mendapatkan perhatian dalam muktamar.
"NU perlu belajar, kemajuan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bukan berasal dari kekuatan politiknya, tetapi sebagai sumber peradaban ilmu pengetahuan. Bahkan kehancuran Islam terjadi akibat banyaknya perselisihan politik," tegas Said.
Gus Salam Mengkritik Kemandirian dan Pendanaan Muktamar
Pemimpin PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menyoroti aspek kemandirian dan kebebasan dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.
Gus Salam, yang juga calon Ketua Umum PBNU, menganggap proses muktamar harus bebas dari campur tangan siapa pun, termasuk dalam hal pendanaan.
"Muktamar perlu memiliki kemandirian dan kebebasan. Kemandirian dalam hal pendanaan, penyelenggaraan, serta tidak terpengaruh oleh campur tangan siapa pun, terutama dari luar," ujar Gus Salam saat diwawancarai di tengah kegiatan di Kota Surabaya, Rabu (3/6/2025).
Menurut Gus Salam, kemandirian dalam pembiayaan penting agar proses pemilihan pimpinan berjalan secara transparan dan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan organisasi.
Ia memberikan contoh pengalaman penggalangan dana oleh warga NU di Jawa Timur menjelang Muktamar di Lampung yang menurutnya berhasil mengumpulkan sekitar Rp4 miliar dalam satu bulan.
Gus Salam juga menyebut beberapa pesantren pernah mengungkapkan siap mendukung pelaksanaan Muktamar. Namun, ia menekankan bahwa kemandirian tetap harus menjadi bagian dari proses penyelenggaraan.
"Artinya, semangat para kiai serta semangat umat dalam menjaga kemandirian dan otonomi ini sangat kuat. Momentum Muktamar ini menurut saya merupakan kesempatan yang tepat untuk membangkitkan kembali semangat tersebut," ujar Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang ini.
Ia juga menginginkan jajaran PBNU lebih memprioritaskan kepentingan organisasi dalam pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut.
"Maka, kami berharap gagasan yang mereka bawa bersifat asli dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan komunitas. Mereka akan memilih pemimpin yang benar-benar dianggap sebagai yang paling ideal dalam menghadapi tantangan dan kepentingan jam’iyah," kata Gus Salam.
Menurut Gus Salam, pihak-pihak di dalam PBNU harus mengurangi ego masing-masing agar pelaksanaan muktamar berjalan dengan baik.
"Maka harapan kami PBNU, secara pribadi, ingin lebih menempatkan kepentingan jam’iyah daripada kepentingan pribadi," tegas Gus Salam yang merupakan cucu dari salah seorang pendiri NU.
Ahli: NU Harus Menjaga Jarak dengan Kekuasaan
Ahli politik Ujang Komarudin juga menyoroti kepentingan kemandirian NU. Ia memperingatkan agar NU tidak berada di bawah pengaruh atau dimanipulasi oleh kepentingan kekuasaan politik.
Menurut Ujang, luasnya basis pengikut dan jaringan NU menjadikan posisi kemandirian organisasi sebagai hal yang penting.
"Jika NU tidak dapat dikendalikan oleh kekuasaan atau pemerintah, maka negara bisa goyah. NU merupakan salah satu kekuatan negara. Oleh karena itu, jangan sampai NU berada di bawah kendali kekuasaan," kata Ujang saat Diskusi Serial Muktamar ke-35 NU dengan tema Mencari Sosok Ideal Rais Aam PBNU di Resto Trisnoku, Jakarta, dilaporkan Selasa (25/8/2026).
Ujang menganggap Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kekuatan sosial yang mampu berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, pendidikan, serta isu keadilan sosial.
Namun, menurutnya, fungsi tersebut bisa terganggu jika NU terlalu mendekati politik kekuasaan.
"Jika hal itu terkooptasi oleh kekuasaan, maka mohon maaf, NU akan menjadi sama dengan organisasi masyarakat lainnya yang berada di bawah kendali penguasa," katanya.
Ujang selanjutnya mengemukakan gagasan "new NU", yang menurutnya mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat tanpa terlibat dalam kepentingan kekuasaan.
Ia menganggap NU masih mampu mempertahankan hubungan dengan pemerintah tanpa kehilangan kemandiriannya. Menurut Ujang, menjaga jarak dari kekuasaan bukan berarti NU harus berselisihan dengan pemerintah.
Kemandirian, menurutnya, diperlukan agar NU tetap memiliki ruang untuk menjalankan peran moral secara netral serta memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.
Di tengah Muktamar ke-35, Ujang menganggap pemilihan Rais Aam sebagai salah satu aspek penting yang akan menentukan arah organisasi. Ia berharap tokoh yang terpilih memiliki kemampuan keilmuan sekaligus mampu menjaga etika, kemandirian, dan martabat Nahdlatul Ulama.
"Muktamar ke-35 NU ini bisa menjadi kesempatan bagi NU untuk mengevaluasi kembali posisi strategisnya di tengah perubahan politik nasional," tutupnya.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) direncanakan akan diadakan pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Beberapa nama muncul sebagai kandidat Calon Ketua Umum PBNU, antara lain petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), KH M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Abdul Ghofur Maimun (Gus Ghofur), KH M. Zaim Chasbullah (Gus Zaim), KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
Dengan agenda muktamar yang mencakup pembahasan tentang arah organisasi dan kepemimpinan, isu terkait independensi, kemandirian, serta posisi NU dalam kehidupan berbangsa menjadi fokus perhatian menjelang penyelenggaraan forum tersebut.
Artikel ini telah dipublikasikan di news.com dengan judul Pakar Menganggap NU Seharusnya Jadi Kepercayaan Moral, Bukan Alat Kekuasaan
Artikel ini telah tayang di Jatim.com dengan judul Mengenai Muktamar NU, Gus Salam Berpesan agar Tidak Ada Campur Tangan Pihak Luar: Harus Mandiri
Artikel ini telah tayang di news.com dengan judul Menjelang Muktamar Ke-35 Keesokan Hari, NU Diberi Peringatan Untuk Tidak Tergoda Pragmatisme Politik