bengkalispos.comBiaya tingginya persaingan politik tetap menjadi tantangan besar bagi sistem demokrasi di Indonesia. Sistem pemilihan umum yang mahal berpotensi kuat menyebabkan tindakan korupsi pada level kepala daerah, karena kandidat cenderung mencari balik modal kampanye setelah menjabat.
Kepala Eksekutif Lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menekankan bahwa sistem demokrasi saat ini perlu diubah agar lebih sesuai dengan nilai dan budaya bangsa.
"Demokrasi kita memang masih menghabiskan banyak biaya. Sistem ini perlu disusun ulang sesuai dengan karakter budaya Indonesia agar tidak terus-menerus menghasilkan masalah yang sama," tegas Ujang yang dikutip dari RRI.co.id pada hari Senin, 10 Agustus 2026.
Proses pemilihan hingga kemenangan seorang kepala daerah memerlukan pengeluaran dana yang sangat besar. Jumlah modal yang harus disediakan oleh para calon pemimpin meliputi biaya untuk memperoleh dukungan partai politik dalam tahap awal pencalonan.
Selain itu, terdapat beberapa biaya politik lainnya seperti pengeluaran operasional tim sukses, pembuatan atribut kampanye, iklan di media, hingga kegiatan penguatan basis massa, biaya pengamanan dan pengawasan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta tindakan transaksional ilegal untuk membeli suara pemilih.
Baca selengkapnya