bengkalispos.com.CO, TANJUNG REDEB– Dinas Pendidikan (Disdik) Berau sedang mempersiapkan tindakan pencegahan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa lokasi di kabupaten ini.
Salah satu pilihan yang tersedia adalah melaksanakan pembelajaran dari rumah (BDR) terhadap siswa jika situasi dianggap telah memengaruhi proses belajar mengajar.
Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menyatakan bahwa keputusan tersebut dibahas dalam rapat persiapan menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Saat ini, surat edaran mengenai penerapan pembelajaran jarak jauh masih dalam tahap penyusunan.
"Berdasarkan hasil rapat kesiapan menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan, sementara ini sekolah melaksanakan pembelajaran dari rumah (BDR). Sedangkan proses penyusunan surat edarannya sedang berlangsung, dengan koordinatornya adalah Dinas Kesehatan," katanya, Jumat (21/8/2026).
Dinas Pendidikan Berau sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/2978/Umpeg-disdik mengenai penggunaan masker selama penyelenggaraan pembelajaran pada cuaca ekstrem El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Surat pernyataan tersebut tetap berlaku hingga dikeluarkannya surat pernyataan yang baru. Penerapannya akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan dan dapat diperbaharui secara berkala.
Masa berlaku kebijakan akan ditinjau setiap lima hari.
Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan kondisi cuaca serta situasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Berau.
Dalam surat pernyataan tersebut, seluruh siswa, guru, kepala sekolah, dan staf pendidikan diwajibkan memakai masker saat berada di area sekolah, baik di dalam maupun di luar ruang kelas.
Selain itu, sekolah diharapkan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar ruang kelas. "Siswa juga diminta untuk meningkatkan konsumsi air putih dengan membawa botol minum yang berisi air minum selama mengikuti kegiatan di sekolah," jelasnya.
Kebijakan tersebut merupakan tindakan sementara yang diambil oleh Disdik guna meminimalkan risiko paparan kondisi udara yang tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan.
Namun, apabila situasi semakin sulit untuk melaksanakan pembelajaran langsung, BDR menjadi pilihan yang telah disiapkan.
Ditegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut bersifat sementara. Penilaian akan dilakukan mengacu pada perkembangan situasi di lapangan.
Surat keputusan yang berlaku saat ini akan disesuaikan jika nanti dikeluarkan surat keputusan baru terkait BDR.
"Cuaca ekstrem dan kemungkinan terpapar asap menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran," katanya.
Oleh karena itu, Disdik mengharapkan satuan pendidikan mematuhi aturan yang telah diberikan sambil menantikan kebijakan selanjutnya.
Menggunakan masker serta pembatasan aktivitas di luar ruangan merupakan tindakan yang saat ini dilakukan.
Oleh karena itu, sekolah diharapkan mengikuti perkembangan informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
"Durasi akan diperbarui setiap lima hari, tergantung pada situasi. Atau tunggu hingga surat edarannya dirilis," katanya.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, telah mengajukan permohonan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan pengelolaan cuaca dan operasi penyemprotan air sebagai upaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa lokasi.
Surat permohonan dukungan tersebut sudah ditandatangani dan dikirimkan kepada BNPB serta disampaikan kepada berbagai pihak yang relevan.
"Saya telah mengirim surat langsung ke BNPB terkait rekayasa cuaca dan water bombing. Surat tersebut sudah saya tanda tangani dan telah diterima oleh kementerian yang bersangkutan," katanya, Kamis (20/8/2026).
Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan perhatian terhadap situasi kebakaran hutan dan lahan di Berau, khususnya BNPB serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Saat ini, BMKG masih melakukan pengawasan terhadap kondisi cuaca guna mengevaluasi kemungkinan pelaksanaan rekayasa cuaca.
Dukungan juga diharapkan dalam pemanfaatan water bombing serta peningkatan operasional unit pemadam kebakaran (damkar) di lapangan. Pemerintah Kabupaten Berau saat ini memiliki 52 unit damkar yang bisa dikerahkan untuk menangani kebakaran.
Ia menyebutkan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan operasional di lapangan juga menjadi fokus perhatian.
Sebelumnya, Pemkab Berau telah mengajak perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak serta alat kesehatan seperti ambulans.
Namun, ia mengakui bahwa belum bisa memastikan kapan operasi pengendalian cuaca atau water bombing tersebut akan dilakukan. Saat ini masih menunggu jawaban dari BNPB terkait permohonan bantuan yang telah diajukan.
"Saya belum mampu memperoleh jawaban. Jelasnya, saya telah berkomunikasi dengan Gubernur, karena salinan surat tersebut disampaikan kepada TNI, Polri, kementerian terkait, dan juga kepada Gubernur Kalimantan Timur," katanya. (aja)