ADA PEMANDANGANyang menarik adalah ketika seorang mantan presiden, yang kini tidak lagi memiliki kekuasaan resmi, masih aktif berkunjung ke berbagai daerah dengan memakai kemeja bertanda partai politik tertentu.
Berikut adalah beberapa variasi dari kalimat tersebut: 1. Inilah yang terjadi ketika Joko Widodo mengunjungi Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari rangkaian perjalanan politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 2. Demikian adanya ketika Joko Widodo berkunjung ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 3. Itu terjadi saat Joko Widodo melakukan kunjungan ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari aktivitas safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 4. Beginilah situasi yang terjadi ketika Joko Widodo mengunjungi Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangkaian kegiatan safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 5. Inilah hasilnya ketika Joko Widodo menghadiri Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pertanyaannya sederhana tetapi penting: apakah ini murni kegiatan silaturahmi nasional, ataukah bagian dari perhitungan politik yang lebih luas menuju Pemilu 2029?
Menganalisis pola kunjungan Jokowi, sulit untuk tidak melihat adanya strategi politik di baliknya.
Lampung dan NTT tidak dipilih secara sembarangan.
Kedua wilayah tersebut selama dua masa kepemimpinan presiden memberikan dukungan pemilih yang cukup besar.
Ini bukan hanya sekadar kenangan, tetapi sebuah investasi politik yang logis: menargetkan basis massa yang secara historis memiliki ikatan emosional terhadapnya.
Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat popularitas seorang mantan presiden dan kemampuannya dalam mengubah popularitas tersebut menjadi dukungan nyata bagi partai politik yang didukungnya.
Di sinilah sebenarnya inti masalah mendasar yang dihadapi Jokowi dan PSI, yang membutuhkan penelitian serta analisis yang lebih mendalam.
Karisma yang Sedang Diuji
Perilaku Jokowi yang berkeliling dengan membawa "restu" politik bagi PSI sebenarnya meniru pola lama: memanfaatkan figur yang populer untuk meningkatkan partai yang masih mengalami kesulitan secara elektoral.
Dalam kerangka Max Weber, kekuatan elektoral Jokowi selama ini merupakan contoh klasik dari otoritas karismatik—di mana legitimasi berasal bukan dari posisi resmi atau tradisi, melainkan dari pesona pribadi yang dipandang secara spesifik—dibangun dan diubah kembali berulang kali melalui berbagai forum dan mimbar oleh para pendukungnya.
Weber sendiri memperingatkan bahwa jenis karisma ini memiliki kelemahan intrinsik: ia cenderung mengalami apa yang disebutnya routinization of charisma—yaitu proses penurunan daya tarik pribadi ketika tokoh tersebut terlepas dari struktur kekuasaan yang selama ini mendukungnya.
Saat seorang presiden masih menjabat, wibawa bersatu dengan otoritas yang sah dan rasional dari posisinya; setelah meninggalkan jabatan tersebut, yang tersisa hanyalah wibawa murni, yang jauh lebih mudah diuji oleh berlalunya waktu.
PSI, sejak awal berdirinya, selalu dikaitkan dengan wajah generasi muda dan strategi kampanye berbasis digital, namun belum pernah benar-benar mampu melewati ambang batas parlemen secara signifikan. Kehadiran Jokowi, serta putranya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum, diharapkan menjadi dorongan elektoral yang penting.
Namun, harapan sering kali tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi dalam dunia politik.
Nusa Tenggara Timur, misalnya, bukanlah daerah yang kosong secara politik. Provinsi ini justru terkenal sebagai salah satu basis utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang sebelumnya menjadi wadah politik Jokowi sebelum keduanya berpisah.
Ironi ini menjadi peringatan penting: Jokowi kini justru "bersaing" di wilayah yang dulu subur bagi partai yang membesarkannya.
Peristiwa ini memperkuat prinsip dasar dalam diskursus politik pemilu: hubungan emosional terhadap seseorang tidak secara otomatis berubah menjadi kesetiaan terhadap partai politik yang didukung oleh tokoh tersebut.
Banyak literatur menegaskan bahwa perilaku politik tentang coattail effect (efek ekor jas) menunjukkan bahwa kekuatan efek ini sangat bergantung pada derajat party identification pemilih—semakin kuat identifikasi seorang pemilih terhadap partainya, seperti yang terjadi pada basis PDI-P di NTT, semakin lemah pula pengaruh endorsement dari figur luar partai tersebut, sekuat apa pun popularitas personalnya.
Pemilih Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang sudah memiliki struktur politik mapan seperti NTT, cenderung memiliki pertimbangan yang lebih kompleks—mulai dari mesin partai di akar rumput, jaringan patronase lokal, hingga isu-isu spesifik kedaerahan yang tidak serta-merta bisa diselesaikan oleh kunjungan simbolik seorang mantan presiden.
Ini kompatibel dengan teori patron-klien yang dirumuskan James Scott bahwa di banyak masyarakat berkembang, loyalitas elektoral jauh lebih ditentukan oleh jaringan resiprositas material dan struktural jangka panjang antara elite lokal dan warganya, ketimbang sekadar afeksi terhadap figur nasional yang jauh dari keseharian mereka.
Trust yang Terus Menyusut
Faktor lain yang tidak boleh dianggap remeh adalah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi setelah ia mundur dari jabatan presiden.
Banyak survei nasional dalam setahun terakhir menunjukkan tren penurunan tingkat kepercayaan, khususnya setelah munculnya berbagai kontroversi terkait dinasti politik, mulai dari pengajuan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden hingga isu-isu mengenai keterlibatan keluarganya dalam berbagai permainan politik nasional.
Penurunan kepercayaan ini bukan hal kecil yang dapat dianggap remeh terhadap efektivitas safari politik semacam ini. Ketika seorang presiden masih menjabat, setiap kunjungannya memiliki bobot kekuasaan struktural: akses terhadap anggaran, program pemerintah, hingga jaringan birokrasi yang bisa dimobilisasi.
Setelah status tersebut hilang, yang tersisa hanyalah modal simbolik dan perasaan pribadi—dua hal yang jauh lebih rentan dan mudah tergerus oleh waktu serta perubahan pandangan masyarakat. Inilah proses rutinisasi karisma menurut Weber yang sebelumnya disebutkan—di mana kekuasaan struktural yang dahulu melindungi karisma Jokowi kini telah menghilang, meninggalkan karisma dalam bentuk paling sederhana dan paling rentan.
Dengan kata lain, "mitos" mengenai kekuatan elektoral Jokowi sedang diuji dalam situasi yang sangat berbeda dibandingkan masa kejayaannya.
Dahulu, dukungan Jokowi terhadap calon kepala daerah atau partai tertentu sering dianggap sebagai jaminan kemenangan. Kini, dalam situasi penurunan kepercayaan masyarakat dan kurangnya kekuasaan resmi, dampak yang dimilikinya dianggap jauh lebih terbatas.
Politisasi Simbol Adat
Di sisi lain, menarik untuk melihat bagaimana safari ini dihiasi dengan upacara budaya—pemberian gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" di Lampung, atau penghormatan dari sembilan kerajaan di Pulau Timor.
Praktik semacam ini bukan hal yang asing dalam dunia politik Indonesia. Gelar kehormatan adat sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat pengakuan sosial terhadap seorang tokoh di mata masyarakat setempat, membentuk hubungan yang lebih personal dan budaya dibanding hanya sekadar tindakan politik biasa.
Dalam kerangka Pierre Bourdieu, yang sedang dilakukan oleh PSI dalam memanfaatkan Jokowi adalah konversi modal simbolik—yaitu pengakuan, martabat, dan kehormatan yang diperoleh dari otoritas tradisional.
Namun jangan lupa bahwa dalam tesisnya, Bourdieu menekankan satu syarat penting: yaitu modal simbolik hanya efektif jika diakui dalam "lapangan" (field) yang sesuai.
Sementara bidang budaya-adat dan bidang politik-elektoral beroperasi berdasarkan logika yang berbeda, masing-masing memiliki aturan dan standar keberhasilan tersendiri.
Pada saat ini, bahwa perpindahan modal dari satu bidang ke bidang lain tidak menjamin hasil yang otomatis dan proporsional.
Oleh karena itu, legitimasi budaya semacam ini juga memiliki keterbatasan kemampuannya masing-masing. Gelar kehormatan dapat mempererat hubungan emosional, namun tidak secara langsung mengubah pilihan pemilih di bilik suara.
Masyarakat adat di Lampung maupun NTT masih memiliki pertimbangan politik yang beragam, dan penghormatan formal sering kali tidak cukup kuat untuk mengatasi faktor-faktor struktural seperti kekuatan mesin partai, tokoh lokal, atau isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Pada titik ini, konsep mitos politik karya Roland Barthes menjadi penting untuk dipertimbangkan. Menurut Barthes, mitos merupakan sistem semiologis tingkat dua—di mana dalam konteks ini sosok Jokowi dinaturalisasi dan dijadikan simbol tunggal seperti "mewakili wajah rakyat kecil" atau "presiden yang dekat dengan rakyat"—yang menyembunyikan kerumitan realitas politik di baliknya.
Dari sudut pandang Ernst Cassirer dalam buku "The Myth of the State"—bahwa mitos politik paling berpengaruh ketika terjadi krisis atau ketidakpastian, saat struktur rasional masyarakat sedang goyah.
Sebaliknya, dalam lingkungan politik yang lebih stabil dan terorganisir seperti NTT dengan basis PDI-P-nya, pengaruh mitos seperti Jokowi effect lebih mudah dikendalikan oleh mesin partai dan identitas yang sudah mapan.
Menakar Ulang Efek Jokowi
Pada akhirnya, pertanyaan utama yang perlu diajukan bukan hanya apakah kampanye politik ini akan meningkatkan suara PSI, tetapi sejauh mana Jokowi masih memiliki pengaruh sebagai kekuatan penting dalam dinamika politik yang terus berkembang.
Jika prediksi para analis benar bahwa kenaikan suara PSI—jika terjadi—tidak akan mencolok, maka hal ini menjadi indikasi penting bagi seluruh perhitungan politik Jokowi ke depan, termasuk upaya memperluas jalan politik bagi Gibran menuju 2029.
Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan pemikiran, bukan hanya untuk PSI, tetapi juga bagi siapa pun yang masih mempercayai strategi "menitipkan suara" melalui tokoh terkenal tanpa membangun dasar struktural partai yang kuat di tingkat bawah.
Popularitas individu memang merupakan aset berharga dalam politik pemilihan umum, tetapi bukan jaminan permanen. Seperti yang diajarkan Weber, karisma yang terlepas dari kekuasaan struktural pada akhirnya akan mengalami proses rutinitas.
Sementara modal simbolis dari suatu bidang tidak secara otomatis berlaku di bidang lain. Mitos politik yang paling kuat justru muncul ketika realitas sedang tidak stabil—bukan saat struktur partai lawan telah memiliki akar kuat di tanah yang ingin direbut.
Saat kekuasaan resmi berpindah dan kepercayaan masyarakat semakin menurun, mitos mengenai kemampuan elektoral mantan presiden akan segera atau lambat diuji oleh kenyataan politik: hasil perhitungan suara dalam bilik pemungutan suara.
Pada saat ini, kampanye politik mungkin penuh dengan semangat, dihiasi dengan upacara adat dan sambutan hangat dari masyarakat. Namun perlu dipahami, demokrasi elektoral tidak berjalan berdasarkan romansa masa lalu, maupun hanya karena daya tarik mitos.
Ia bekerja berdasarkan perhitungan rasional dari pemilih saat ini, didukung oleh mesin partai dan struktur sosial yang nyata—dan inilah tantangan sesungguhnya yang harus dihadapi Jokowi dan PSI, jauh melebihi sekadar upacara safari politiknya ke daerah-daerah.