bengkalispos.com- Kemandirian Bank Indonesia dianggap sebagai lapisan perlindungan yang sangat penting bagi stabilitas perekonomian ketika pengelolaan keuangan menghadapi tantangan. Tanpa kemandirian, Bank Indonesia khawatir kehilangan ruang untuk menjalankan kebijakan moneter secara mandiri, terutama saat tekanan terhadap nilai tukar dan kestabilan ekonomi meningkat.
Hal itu diungkapkan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), dalam diskusi Economic Frontline dengan tema Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi: Menilai Tren Managed Interdependence Global dan Dampaknya terhadap Bank Indonesia di Javarock Kemang, Kamis (20/8).
Nailul menganggap posisi Bank Indonesia saat ini tidak lagi sepenuhnya bebas. Ia memakai istilah shadow independence untuk menggambarkan situasi tersebut.
Pada krisis tahun 1998, rupiah mengalami penurunan yang signifikan terhadap dolar AS, mulai dari sekitar Rp2.500 hingga mencapai Rp16.000. Menurut Nailul, salah satu pelajaran utama dari masa itu adalah pentingnya kemandirian bank sentral dalam menjaga kestabilan nilai tukar mata uang.
"Yang saya khawatirkan adalah ketika hal ini tidak lagi independen, siapa yang akan menjaga saat nilai tukar Rupiah kita mengalami penurunan drastis," ujar Nailul.
Ia menganggap Bank Indonesia memiliki peran krusial saat tekanan terhadap rupiah meningkat. Pada situasi ini, otoritas moneter memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekonomi.
"Karena ketika Rupiah melemah, tugas Bank Indonesia adalah menjaga keseimbangan. Saya bisa mengatakan bahwa independensi Bank Indonesia menjadi penghalang terakhir bagi perekonomian kita ketika pengelolaan fiskal kita ini buruk," ujarnya.
Nailul juga menegaskan pentingnya menjaga kemandirian Bank Indonesia agar tidak kembali dihilangkan, sehingga bank sentral berada langsung di bawah pemerintah atau Kementerian Keuangan.
"Kita tidak mengharapkan nanti misalnya independensi dihilangkan, berada di bawah pemerintah kembali atau di bawah kementerian keuangan, karena hal itu justru akan mengembalikan ekonomi kita ke masa lalu. Kita sudah maju, sudah bebas bergerak, sudah dalam arus bebas dan sebagainya. Kita tidak boleh lagi kembali ke zaman Orde Lama di mana Bank Sentral sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah," katanya.
Menurut Nailul, kemandirian bank sentral harus tetap dijaga agar Bank Indonesia mampu menjalankan perannya sebagai otoritas moneter tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Ia berharap proses pemilihan Gubernur BI berikutnya juga menghasilkan figur yang mampu menjaga posisi tersebut.
“Kami berharap pada pemilihan Gubernur Bank Indonesia berikutnya, Ibu Destry Damayanti dapat menjadi penjaga gawang yang bebas dari tekanan pemerintah,” katanya.
Pandangan tentang relevansi independensi Bank Indonesia menjadi salah satu topik utama dalam diskusi Economic Frontline. Forum ini membahas peran bank sentral di tengah dinamika perekonomian global, termasuk hubungan antara kebijakan pemerintah dan kebijakan moneter.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi menganggap bahwa koordinasi antara pemerintah dan BI tetap penting. Menurutnya, peningkatan koordinasi tidak berarti menghilangkan kemandirian Bank Indonesia.
"Independen tidak berarti kita tinggal di rumah yang berbeda. Rumahnya sama. Memang ada koridor-koridor tertentu. Tapi ada pintu di mana kita bisa saling bekerja sama. Itu disebut independensi operasional," katanya.
Fithra menganggap kebijakan fiskal dan moneter memiliki tujuan yang berbeda, sehingga keduanya perlu berjalan sejalan. "Mereka harus seirama. Keseimbangan. Kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter," kata Fithra.