JATENG.COM, BATANG– Pemerintah Pusat melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
Akibatnya, tantangan terbesar bukan terletak pada pembangunan atau pengajaran, melainkan pada proses perekrutan siswa, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD).
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa tujuan utama Sekolah Rakyat adalah menghentikan penyebaran kemiskinan antar generasi melalui jalur pendidikan.
Oleh karena itu, tindakan perlu dilakukan sejak usia muda.
"Pak Presiden menginginkan penghentian penyebaran kemiskinan dilakukan sedini mungkin, mulai dari tingkat SD," ujar Agus kepadajateng, Senin (3/8/2026).
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah menemukan masih banyak orang tua yang enggan mengizinkan anak usia SD tinggal di asrama.
Menurut Agus, keadaan ini merupakan salah satu catatan penting dalam penilaian penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Rekrutmen untuk jenjang SD memang cukup sulit. Oleh karena itu, kami meminta tim rekrutmen untuk memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa meskipun sekolah asrama, mereka tetap dapat mengunjungi anaknya kapan saja," katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh siswa tetap berasal dari wilayah tempat Sekolah Rakyat berada, sehingga jarak dengan keluarga tidak terlalu jauh.
"Jika di Batang, siswanya pasti orang Batang. Jadi jika orang tua ingin mengunjungi tidak terlalu jauh," jelasnya.
Selain meninjau proses perekrutan, pemerintah terus memperbaiki sistem pendidikan di Sekolah Rakyat.
Pendekatan pembelajaran disusun tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi akademis, tetapi juga mengembangkan kepribadian, keterampilan, serta rasa percaya diri siswa.
Pendidikan terbagi menjadi dua metode, yaitu proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan oleh guru serta pengembangan di luar kelas yang dipimpin oleh pembimbing, yang diperkuat melalui kolaborasi antar kementerian dan instansi.
Agus memberikan contoh bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk penyediaan pendidikan terkait kesehatan, perkembangan diri, serta keterampilan hidup yang diperlukan anak-anak.
Sementara itu, proses perekrutan siswa tetap dilakukan dengan sangat teliti berdasarkan data keluarga miskin di desil 1 dan 2.
Data tersebut dikonfirmasi langsung melalui kunjungan lapangan oleh tim bersama yang terdiri dari Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Dinas Sosial, BPS, hingga tokoh masyarakat agar memastikan bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada anak yang membutuhkan.
Pemerintah berharap hasil evaluasi yang diperoleh menjadi dasar untuk menyempurnakan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Tahap III, sehingga program yang menjadi salah satu prioritas Presiden ini mampu mencapai lebih banyak anak dari keluarga miskin dan memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas. (ito)