Ringkasan Berita:
- Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan bahwa perayaan HUT ke-81 RI pada hari Senin (17/8/2026) harus menjadi kesempatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di wilayah Tanah Papua.
- Menurut Elisa, aturan Otonomi Khusus (Otsus) telah memberikan perlindungan yang kuat terhadap Penduduk Asli Papua (OAP).
- Namun, ia memperingatkan masyarakat Papua agar tidak bersikap pasif menunggu bantuan, tetapi terus meningkatkan kemampuan diri guna mengisi ruang-ruang pembangunan daerah secara maksimal.
SORONG.COM, SORONG -Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi kesempatan untuk meninjau kembali perjalanan bangsa, termasuk proses pembangunan di Tanah Papua.
Hal ini diungkapkan oleh Elisa Kambu setelah menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua Barat Daya di kawasan Sorong Modern City, Kota Sorong, Senin (17/8/2026).
Menurut Elisa, 81 tahun kemerdekaan adalah kesempatan yang layak dirayakan karena bangsa Indonesia mampu hidup bersama dalam keragaman suku dan budaya mulai dari Sabang hingga Merauke.
"Pertama, sebagai sebuah bangsa kita bersyukur bahwa kita telah merdeka selama 81 tahun. Kemerdekaan ini saat ini ada, sehingga kita bisa hidup berdampingan, semua suku bangsa hadir di wilayah Nusantara ini, mulai dari Sabang hingga Merauke, kita hidup bersama-sama," ujar Elisa.
Ia menyampaikan, peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia juga menjadi kesempatan untuk meninjau kembali perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Menurutnya, semangat tersebut terus diupayakan secara bertahap. Namun, berbagai perubahan dan tantangan dalam pembangunan menyebabkan tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.
"Tujuan mulia untuk merdeka adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan bahagia. Keinginan itu telah diwujudkan secara bertahap hingga saat ini," katanya.
Perjalanan Pembangunan Papua
Di tengah konteks Papua, Elisa menganggap proses pembangunan menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia dalam terus mempercepat pembangunan di wilayah Tanah Papua.
Ia menyebutkan perkembangan sistem pemerintahan di Papua yang telah berubah dari satu provinsi dan enam kabupaten menjadi enam provinsi saat ini.
"Memang belum selesai, tetapi usaha menuju ke arah itu ada," katanya.
Menurut Elisa, pembagian wilayah bukanlah satu-satunya bentuk komitmen dari pemerintah. Kebijakan ini juga diiringi dengan pemberian otonomi khusus bagi Papua yang mencakup berbagai aturan tentang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua.
Ia memberikan contoh keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang ditujukan bagi Orang Asli Papua, serta perwakilan Orang Asli Papua melalui jalur pengangkatan di lembaga legislatif.
Selain itu, menurut Elisa, terdapat aturan yang memberi kesempatan bagi Orang Asli Papua untuk berada dalam posisi kepemimpinan daerah, termasuk jabatan gubernur dan wakil gubernur, serta berbagai kebijakan afirmatif dalam perekrutan pegawai negeri sipil.
"Perlindungan bagi orang Papua tersedia, hak-hak dasar orang Papua ada. Namun memang pelaksanaannya belum sepenuhnya kita lakukan," katanya.
Elisa juga menekankan perlunya memberikan ruang yang pantas bagi perempuan Papua di berbagai bidang pembangunan dan pemerintahan sebagai bagian dari pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua.
Pelaksanaan yang bergantung pada kesepakatan bersama
Meskipun berbagai aturan dan kebijakan afirmasi sudah tersedia, Elisa mengakui bahwa penerapannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Menurutnya, kehadiran peraturan harus diiringi dengan komitmen bersama agar ruang yang telah diberikan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Implementasi bergantung pada komitmen dari seluruh pihak. Terutama masyarakat Papua, bagaimana memanfaatkan kesempatan ini, mempersiapkan diri agar dapat menjalankannya dengan baik," tegasnya.
Ia memperingatkan masyarakat Papua agar tidak hanya menantikan fasilitas dan bantuan dari pemerintah. Orang Papua, katanya, juga perlu mempersiapkan diri agar dapat memainkan peran dalam berbagai bidang yang telah tersedia melalui kebijakan pemerintah.
"Kita tidak hanya bisa menunggu dari atas, fasilitas, dan dukungan terus-menerus," tambah Elisa.
Momen 81 tahun kemerdekaan, bagi Elisa, bukan sekadar mengenang perjalanan bangsa selama lebih dari delapan puluh tahun, tetapi juga bertujuan menjaga semangat kemerdekaan terus diwujudkan dalam pembangunan yang mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan peluang yang lebih luas bagi seluruh rakyat, termasuk suku asli Papua..(sorong.com/ismail saleh)