Jakarta, IDN Times- Memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, mahasiswa mengajukan permintaan kepada pemerintah agar memperkuat kebijakan publik yang berfokus pada hasil nyata.
Mahasiswa Universitas Jember, Algi Febriano, menganggap kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjamin masa depan yang jelas bagi kalangan pemuda.
“Menjelang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan tema 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,' harapan kami berfokus pada realisasi kebijakan publik yang berorientasi pada hasil nyata. Kesejahteraan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi saja, tetapi dari sejauh mana negara hadir memberikan jaminan kepastian masa depan bagi generasi muda,” kata Algi kepadaIDN Times, dikutip Kamis (13/8/2026).
1. Pemerintah perlu mampu memperluas kesempatan kerja
Menurut Algi, salah satu tindakan penting yang harus diperkuat oleh pemerintah adalah memperluas kesempatan kerja yang layak di berbagai sektor kunci. Pengembangan ekonomi kreatif dinilai mampu menjadi wadah bagi generasi muda, termasuk mahasiswa di daerah, untuk mengembangkan karya sambil turut berkontribusi pada perekonomian nasional.
"Kami berharap pemerintah terus memperluas kesempatan kerja yang layak di berbagai bidang penting, termasuk memperkuat lingkungan ekonomi kreatif. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif, sektor ekonomi kreatif telah menyerap lebih dari 24 juta pekerja serta menyumbang lebih dari 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional," katanya.
Di sisi lain, Algi menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan dan kejelasan anggaran. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang terbuka serta penerapan hukum yang konsisten diperlukan agar program pembangunan dapat dirasakan secara merata, khususnya dalam peningkatan fasilitas umum dan mutu pendidikan di wilayah tertentu.
"Peningkatan tata kelola dan kejelasan pengelolaan anggaran, serta masalah kebocoran dana dan praktik nepotisme menjadi faktor utama yang menghambat penyebaran fasilitas publik dan kualitas pendidikan di daerah. Stagnasi dalam skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International menjadi catatan penting bahwa penerapan hukum yang tegas dan transparan adalah syarat wajib untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan," ujarnya.
2. Perlu tercipta keseimbangan antara dunia pendidikan dan dunia industri
Selain tata kelola, penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan sektor industri juga menjadi fokus perhatian. Algi menilai, institusi pendidikan tinggi perlu mendapatkan dukungan agar lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja, disertai pemerataan fasilitas penelitian, akses pendanaan awal, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi para inovator muda.
"Pemerintah perlu mempercepat tindakan dalam mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja yang modern. Upaya ini harus disertai dengan pemerataan fasilitas penelitian, kemudahan pendanaan awal, serta efisiensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para inovator muda di daerah," katanya.
Algi berpendapat, pemerintah sebaiknya memperluas penanaman modal di sektor yang mengandalkan tenaga kerja terlatih guna meningkatkan kesempatan kerja bagi pemuda. Kondisi pasar kerja juga dinilai berpengaruh terhadap semangat mahasiswa dalam melihat masa depan.
"Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bagi kalangan pemuda berusia 15–24 tahun masih berada di kisaran 16 persen, lebih tinggi dari rata-rata TPT nasional. Hal ini sesuai dengan data BPS yang mencatat lebih dari satu juta lulusan perguruan tinggi (Diploma dan Sarjana) yang belum dapat terserap secara maksimal di pasar kerja," ujarnya.
3. Pemerintah perlu bekerja sama dengan generasi muda
Algi juga menekankan pentingnya ruang partisipasi publik yang lebih kuat bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan kebijakan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan generasi yang akan menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.
"Tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini sangat berkaitan dengan adanya kesempatan kerja yang sesuai dan berkelanjutan. Di sisi lain, tantangan psikologis dan politik yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya sikap apatis di kalangan mahasiswa. Fenomena ini timbul karena adanya persepsi bahwa harapan masyarakat sering kali tidak sepenuhnya diwujudkan dalam penyusunan kebijakan strategis," kata Algi.
Algi menyampaikan bahwa makna kemerdekaan bagi kalangan muda tidak hanya terkait dengan kebebasan politik, tetapi juga kesempatan untuk berkembang dan menciptakan masa depan yang adil. Akses terhadap pendidikan berkualitas, peluang kerja, perlindungan terhadap inovasi, serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat menjadi bagian penting dari kemerdekaan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
"Bagi generasi muda Indonesia saat ini, makna kemerdekaan telah berkembang menjadi pemahaman yang lebih nyata dan mendalam: Kemerdekaan diartikan sebagai situasi di mana setiap warga negara memiliki jaminan untuk berkembang dan bebas dari kekhawatiran mengenai masa depan. Merdeka berarti setiap anak bangsa tidak terbatasi oleh lokasi geografis maupun latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakatnya," kata dia.
"Ini mencakup jaminan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, kemudahan berkembang secara profesional tanpa tergantung pada praktik nepotisme, serta kebebasan menyampaikan ide-ide konstruktif untuk kemajuan bangsa," katanya.
SBY Mengonfirmasi Tidak Hadir dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Istana 81 Pesawat Turut Memeriahkan Langit Jakarta dalam Perayaan HUT ke-81 RI