Ringkasan Berita:
- IKALJATIM Sorong Selatan mengkritik masalah kekurangan guru di Papua yang dianggap sebagai penyakit pendidikan.
- Ketua IKALJATIM Manase R. Momot mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat kekurangan guru.
- Organisasi menyarankan pembentukan Tim Tugas Nasional serta perekrutan guru dengan insentif khusus.
- Penggunaan teknologi digital dan beasiswa untuk putra daerah dianggap sebagai jawaban jangka panjang yang ditawarkan.
SORONG.COM, TEMINABUAN - Persatuan Alumni Jawa Timur (IKALJATIM) Sorong Selatan menganggap masalah kekurangan guru di Tanah Papua sudah memasuki tahap yang memprihatinkan.
Organisasi tersebut bahkan menyebut situasi ini sebagai "kanker pendidikan" yang merusak kualitas sumber daya manusia Papua jika tidak segera ditangani melalui kebijakan khusus.
Ketua IKALJATIM Sorong Selatan, Manase R Momot menyatakan bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah kekurangan guru di Papua dengan pendekatan birokrasi yang biasa dilakukan.
Ia menilai bahwa karakteristik wilayah Papua menghadapi tantangan geografis, akses transportasi, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang memerlukan kebijakan yang bersifat khusus atau luar biasa.
"Negara tidak boleh membiarkan anak-anak Papua kehilangan masa depan hanya karena mereka lahir di daerah yang sulit dijangkau. Hak untuk mendapatkan guru adalah hak konstitusional setiap anak Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak boleh lagi dilakukan dengan metode biasa," kata Manase kepada Sorong.com, Senin (3/8/2026).
Sebagai upaya, IKALJATIM Sorong Selatan menyarankan pemerintah pusat mengumumkan status darurat kekurangan guru di Tanah Papua agar ada kemudahan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran.
Selain itu, lembaga tersebut mendorong pembentukan Tim Khusus Nasional Penanganan Kekurangan Guru di Papua yang melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah dengan tujuan kerja yang jelas.
Selain itu, IKALJATIM menyarankan perekrutan guru secara nasional yang akan ditempatkan khusus di Papua dengan adanya gaji yang kompetitif, insentif khusus, tempat tinggal dinas, jaminan keamanan, serta kesempatan karier yang lebih baik.
Di sisi lain, Manase berpendapat pemerintah seharusnya memperkuat sumber daya manusia setempat dengan memberikan beasiswa penuh serta kewajiban kerja bagi putra-putri asli Papua agar bisa menempuh pendidikan keguruan dan kembali melayani di daerah asal mereka masing-masing.
IKALJATIM Sorong Selatan menyarankan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital yang berbasis internet satelit untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil, serta melibatkan universitas, organisasi agama, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta dalam penyediaan guru.
Selain itu, lembaga tersebut meminta pemerintah untuk melakukan audit kebutuhan guru hingga tingkat desa agar penyebaran tenaga pendidik benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Menurut Manase, perkembangan sektor pendidikan tidak boleh dinilai hanya berdasarkan banyaknya bangunan sekolah yang telah dibuat.
"Negara perlu menghentikan penghitungan jumlah gedung sekolah yang dibangun, namun mulai menghitung berapa banyak anak Papua yang setiap hari kehilangan kesempatan belajar karena tidak memiliki guru. Itulah indikator keberhasilan pembangunan pendidikan yang sebenarnya," ujarnya.
IKALJATIM Sorong Selatan berharap masalah kekurangan tenaga pengajar menjadi prioritas nasional karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Papua.
"Jika negara mampu membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara hingga ke pelosok Papua, maka negara juga harus mampu menyediakan guru di setiap sekolah. Jangan biarkan satu generasi Papua tumbuh tanpa pendidik. Menyelamatkan pendidikan Papua berarti menyelamatkan masa depan Indonesia," kata Manase.(sorong.com/ismail saleh)