Ringkasan Berita:
- Hendri Satrio mengajak Kabinet Bayangan segera menyusun alternatif solusi terkait kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Kabinet bayangan diharapkan mengutamakan penyediaan solusi ekonomi, hukum, dan komunikasi yang langsung memberikan manfaat kepada rakyat.
- Hendri mengingatkan Kabinet Bayangan untuk mempertahankan konsistensi, kejelasan, dan ke terbukaan agar memperoleh kepercayaan masyarakat.
NEWS.COM - Ahli politik Hendri Satrio mengajak Kabinet Bayangan segera melakukan inisiatif dengan menyusun usulan kebijakan alternatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Hendri Satrio dalam diskusi Overview yang dipandu secara online oleh news.com dari Studio Kantor Redaksi Solo, Jawa Tengah pada Rabu (5/8/2026).
Menurut Hendri, ekspektasi masyarakat terhadap Kabinet Bayangan sangat tinggi.
Oleh karena itu, mereka perlu mampu segera memberikan inisiatif dan solusi yang lebih unggul dibandingkan kabinet Prabowo.
"Menurut saya ide tersebut bagus, segera lakukan inovasi-inovasi, ini adalah momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, langsung lakukan perubahan-perubahan tersebut dan tunjukkan kepada pemerintah," kata Hensat, panggilan akrabnya.
Ia menilai beberapa kementerian dan lembaga perlu segera menerima masukan dari Kabinet Bayangan, khususnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan sektor energi.
"Saya sih senang-senang saja, bahkan saya menantikan inisiatif-inisiatif yang lebih besar. Misalnya khususnya, khususnya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, sebaiknya langsung diberi masukan, apa saja yang dilakukannya selama dua tahun ini, belum ada perubahan yang progresif misalnya," ujar Hendri.
Atau kabinet lain yang juga menarik untuk dikritik, misalnya ESDM. Nah ini apa lagi yang dilakukannya. Mengapa di Tebet, misalnya hari Kamis besok ada pemadaman bergilir, artinya memang ada sesuatu yang tidak beres, itulah alasannya.
"SoArtinya memang ada yang tidak beres dalam pengelolaan listrik PLN, khususnya mobil yang digunakan oleh kementerian-kementerian yang berkaitan dengan energi. Nah, segera saja diberikan masukan-masukan kritis agar kesannya tidak terkesan seremonial," tambahnya.
Fokus pada Solusi
Hendri menginginkan Kabinet Bayangan lebih berfokus pada penyampaian solusi terhadap masalah yang dialami masyarakat, bukan hanya memberikan kritik. Menurutnya, tiga hal utama yang harus mendapat perhatian adalah ekonomi, penegakan hukum, dan komunikasi dengan publik.
Ia juga menekankan pentingnya menyusun setiap rekomendasi dengan seimbang.
Dalam masalah tenaga kerja, contohnya, kepentingan pekerja dan pengusaha perlu mendapatkan perhatian yang sama.
"Tiga isu utama saat ini yaitu terkait ekonomi, hukum, dan komunikasi, benar. Oleh karena itu, kabinet bayangan ini setidaknya dapat memberikan solusi-solusi dalam tiga aspek tersebut, bagaimana ekonomi atau keuangan keluarga bisa lebih baik, serta penerapan hukum," jelas Hendri.
"Kita juga menginginkan ide-ide yang dekat dengan kita, tidak perlu yang terlalu jauh. Misalnya tadi bagaimana mensejahterakan pengusaha dan pekerja secara bersamaan, karena tidak semua pengusaha dalam krisis ekonomi ini dalam kondisi baik, ada yang naik turun juga. Jadi jangan hanya pekerja saja, pengusaha juga harus diperhatikan," tambahnya.
Jaga Konsistensi
Selain isi kebijakan, Hendri menganggap tantangan terbesar Kabinet Bayangan adalah mempertahankan konsistensi pergerakan. Menurutnya, jika tidak berkelanjutan, kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sosial bisa berkurang.
Ia juga menyarankan agar rapat kerja Kabinet Bayangan disiarkan secara langsung sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.
"Nah yang paling saya khawatirkan adalah ketidakberlanjutan dari kabinet bayangan ini. Nah, teman-teman harus waspada, karena apa? Jika tidak berkelanjutan, nanti ketika ada gerakan masyarakat sipil serupa, yang terjadi adalah ejekan: 'ah, yang kemarin juga begitu, ah, yang kemarin juga seperti ini'. Tapi jika ternyata bisa memberikan masukan-masukan yang kritis, menurut saya masyarakat akan sangat diuntungkan," tegas Hendri.
Rekan-rekan kami hanya mengadakan rapat kabinet bayangan sekali, lalu rapat lagi. Dan kemudian akan sangat bagus jika rapat kalian yang kedua disiarkan secara langsung dan dapat diikuti oleh masyarakat, jadi jangan kalah dengan Kabinet Merah Putih," katanya dengan bercanda.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial dan Layanan Dasar Kabinet Bayangan, Nabiyla Risfa Izzati menyatakan bahwa pihaknya terus menerima masukan dari masyarakat serta memperluas keterlibatan dengan berbagai kelompok organisasi masyarakat.
Harapan terhadap kabinet bayangan ini sangat besar, dan kami sangat senang dengan banyaknya masukan yang diberikan terhadap kabinet bayangan ini karena justru menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kekhawatiran bersama yang tidak hanya dirasakan oleh 15 orang ini.
"Harapan dari kabinet bayangan ini tadi adalah kita mampu menyampaikan isu-isu yang ada di tengah masyarakat, sehingga lebih banyak orang dapat mendengar," kata Nabiyla.
Kabinet bayangan terdiri dari 15 akademisi, ilmuwan, dan aktivis yang menempati jabatan menteri sesuai dengan bidang keahliannya.
Kabinet ini dibentuk sebagai wadah pengawasan dan penyedia alternatif kebijakan yang didasarkan pada data, bukan sebagai lawan yang bertujuan merebut kekuasaan.
Berikut ini 15 'menteri' Kabinet Bayangan besertacounterpart-nya di Kabinet Merah Putih:
1. Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari:
- Mensesneg, Prasetyo Hadi;
- Kepala Staf Presiden, Dudung Abdurachman;
- Ketua Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari.
2. Sekretaris Kabinet (Seskab), Ahmad Jilul QF:
- Seskab, Teddy Indra Wijaya.
3. Menteri Kehakiman dan Keamanan Negara, Armand Suparman:
- Mendagri, Tito Karnavian;
- Menko Polkam, Djamari Chaniago;
- Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo;
- Menteri Pemberdayaan Masyarakat dan PDT, Yandri Susanto.
4. Menteri Luar Negeri, Showan Al-Banna Choiruzzad:
- Menlu, Sugiono.
5. Menteri Pertahanan, Surie Maharani:
- Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin.
6. Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal, Khoirunnisa Nur Agustyati:
- Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi;
- Menteri HAM, Natalius Pigai.
7. Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Yance Arizona:
- Menteri Hukum, Yusril Ihza Mahendra;
- Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas;
- Menteri Kependudukan dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto;
- MenPAN RB, Rini Widyantini;
- Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
8. Menteri Ekonomi, Media Wahyu Askar:
- Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto;
- Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang;
- Menteri Investasi dan Pengembangan Sumber Daya, Roslan Roeslani;
- Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono;
- Menteri UMKM, Maman Abdurrahman;
- Menteri Perdagangan, Budi Santoso;
- Menteri BUMN, Dony Oskaria;
- Menteri Kebudayaan, Widiyanti Putri Wardhana;
- Menteri Kreatif Ekonomi, Teuku Riefky.
9. Menteri Keuangan dan Pengelolaan Anggaran, Bhima Yudhistira Adhinegara:
- Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Iqbal Damanik:
- Menteri Lingkungan, Jumhur Hidayat;
- Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia;
- Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni;
- Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Iman Zanatil Haeri:
- Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti;
- Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto;
- Menteri Kebudayaan, Fadli Zon;
- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.
12. Menteri Riset, Teknologi, dan Digital, Nenden Sekar Arum:
- Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto;
- Menteri Komdigi, Meutya Hafid.
13. Menteri Kesehatan, Irma Hidayana:
- Menkes, Budi Gunadi Sadikin.
14. Menteri Sosial dan Layanan Dasar, Nabiyla Risfa Izzati:
- Menteri Sosial, Saifullah Yusuf;
- Menteri Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar;
- Menteri Kependudukan/BKKBN, Wihaji;
- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli;
- Menteri Pekerja Migran, Mukhtarudin;
- Menteri PU, Dody Hanggodo;
- Menteri Perumahan, Maruarar Sirait.
15. Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan, Isnawati Hidayah:
- Menko Pangan, Zulkifli Hasan;
- Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman;
- Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono;
- Kepala BGN, Sudaryono.
(news.com/Gilang P)