Ringkasan Berita:
- Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi kegigihan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyelesaikan proses reintegrasi sosial pasca konflik Sibenpopo-Banemo.
- Pemerintah diharapkan memperkuat komunikasi dan koordinasi agar tidak ada lagi kemungkinan konflik yang tersisa dan situasi masyarakat tetap aman serta kondusif.
- Pemerintah Provinsi Malut berkomitmen mempertahankan stabilitas sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan agar pembangunan di berbagai bidang dapat berlangsung dengan baik.
TERNATE.COM, SOFIFI - Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi tindakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyelesaikan reintegrasi sosial di tengah masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bisri, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial di Halmahera Tengah, di kantor Gubernur Maluku Utara, pada hari Rabu (19/8/2026).
"Pak Mendagri mengapresiasi pendekatan serius Pemprov dalam reintegrasi sosial konflik Sibenpopo-Banemo" kata Bisri.
Bisri menyampaikan, Menteri Koordinator PMK memberikan instruksi kepada saya bahwa perlu dilakukannya tindak lanjut terhadap konflik sosial ini, agar tidak lagi ada api yang tersembunyi.
Di sisi lain, Sekprov Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir berharap terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang tepat dalam menghadapi konflik sosial Sibenpopo-Banemo.
"Melalui kegiatan ini, saya berharap jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait mampu menjaga kondisi sosial kemasyarakatan serta dinamika lingkungan strategis secara menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan," tambah Sekprov.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat komunikasi dan koordinasi yang tepat, terarah, serta saling mendukung di berbagai instansi terkait agar menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Sehingga pembangunan di berbagai bidang, baik dari segi sosial-budaya, agama, masyarakat ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan dapat berlangsung sesuai yang diharapkan.
Selanjutnya, rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bisri, M.Si.
Kemudian para pimpinan OPD yang terkait dengan Lingkup Pemprov Malut, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Halteng, pimpinan OPD terkait Pemkab Halteng, tokoh Sibenpopo, dan tokoh Banemo. (*)