• Perayaan kemerdekaan berlangsung meriah, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi musibah.
• Kepedulian negara perlu terwujud dalam prioritas kebijakan, bukan hanya ekspresi dari pemimpin.
• Ketidaktahuan bisa menyebabkan penentuan prioritas yang salah, kegagalan dalam pengambilan kebijakan, serta krisis keabsahan.
Pengingat Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2026 beberapa waktu lalu menunjukkan perbedaan yang mengkhawatirkan.
Di Istana Negara, upacara resmi dihadiri oleh8.900 peserta, dilanjutkan dengan karnavalyang ramai setelah upacara pengibaran bendera.
Dan di tengah maraknya kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah, Presiden masih menyisihkan waktumenghadiri pernikahankepala sekretaris pribadinya, meskipun menerimakritik tajam dari publik.
Pada saat yang bersamaan, penduduk di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mengalami dampak dari gempa bumi denganmagnitudo 7yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus lalu.
Gempa itu menyebabkan ratusan korban jiwa,merusak rumah dan fasilitas umum, serta memutus akses ke sejumlah wilayah.
Di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahantelah menyebar. Pemerintah melaporkan hampir 95 ribu hektar lahan yang terbakar hanya selama Juli 2026, sementara luas area yang terbakar sepanjang tahun mencapai sekitar 285 ribu hektar berdasarkan data yang dirujuk oleh media internasional.
Masalahnya bukanlah apakah sebuah negara diperbolehkan merayakan kemerdekaannya. Sebuah negara jelas memerlukan upacara dan tradisi nasional untuk menciptakan identitas serta memperkuat rasa persatuan.
Pertanyaannya adalah: ketika sebagian masyarakat sedang kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman, apakah cara pemerintah merayakan kemerdekaan menunjukkan bahwa penderitaan mereka juga mendapat perhatian dari negara?
Ketika seremoni mengalahkan sensitivitas
Kemampuan untuk merasakan empati dalam pemerintahan bukan hanya terkait dengan bagaimana seorang pemimpin tampak ramah, sedih, atau tersenyum.
Dalam kajian administrasi publikempati bisa diartikan sebagai nilai masyarakat: kemampuan lembaga dalam memahami kepekaan warga dan menjadikannya dasar dalam penentuan kebijakanpelayanan, komunikasi saat krisis, serta pengambilan keputusan.
Studi terbarubahkan secara langsung menyatakan bahwa empati merupakanpublic value dalam pemerintahan. Kajian lainmenunjukkan bahwa kepemimpinan politik yang penuh empati, inisiatif, dan transformasional berkaitan dengan keberhasilan tata kelola negara dalam menghadapi tantangan krisis.
Dengan pengertian ini, empati bukan sekadar sifat pribadi seorang pejabat. Empati harus terlihat dalam apa yang diprioritaskan negara, ke mana sumber daya diarahkan, dan bagaimana pemerintah hadir ketika warga berada dalam kondisi paling rentan.
Oleh karena itu, perbedaan antara kegembiraan upacara dan penderitaan para korban bencana menjadi penting secara politik—bukan sekadar ekspresi wajah pejabat, melainkan pilihan yang diambil oleh institusi: ketika krisis terjadi, apa yang dianggap paling utama?
Bencana merupakan ujian bagi sebuah negara
Bencana memperlihatkan dengan jelas bagaimana negara menentukan prioritas.
Korban tidak hanya membutuhkan bantuan logistik. Mereka membutuhkan akses, tempat tinggal, layanan kesehatan, informasi, rasa aman, dan kepastian bahwa pemerintah tidak meninggalkan mereka.
Pada situasi semacam ini, kemampuan sebuah negara tidak diukur dari seberapa besar kemampuannya dalam menyelenggarakan acara, melainkan dari seberapa cepat dan tanggap negara mengenali kebutuhan rakyatnya serta mewujudkannya dalam tindakan nyata.
Itu sebabnya tanggapan terhadap bencana juga menjadi isu etika dan politik. Ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat, merekaberharap negara bertindak adil, dapat diandalkan, dan tanggap.
Maka, ketika Presiden Prabowo sebelumnyamengingatkanKementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebaiknya tidak membuang-buang anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial atau penyelenggaraan perayaan besar di tengah berbagai bencana, hal ini secara wajar menimbulkan keraguan terhadap konsistensi prioritas pemerintah.
Bukan berarti semua aktivitas perayaan kemerdekaan harus dibatalkan. Namun, dalam kondisi darurat, pemerintah seharusnya mampu menunjukkan bahwa rasa empati terhadap para korban bencana lebih penting dibandingkan kegembiraan acara formal.
Selain itu, proses penanggulangan bencana—terutama di NTT, masihbelum optimalContohnya, pasokan air minum, logistik, dan ketersediaan listrik yang belum sepenuhnya bisa didapatkan oleh para korban.
Dari ketidakpekaan ke ‘policy fiasco’
Ketidaktahuan bisa menyebabkan pemerintah tidak mampu memahami kesulitan rakyat.Kesalahan membacakebutuhan selanjutnya bisa memengaruhi penentuan prioritas, pembagian sumber daya, serta pengambilan keputusan kebijakan.
Dalam kajian kebijakan publik, (policy fiascoes) terjadi ketika negara gagal membaca kebutuhan publik, tidak selalu berarti pemerintah melakukan kesalahan teknis.
Dengan kata lain, masalah tersebut bisa membentuk suatu rangkaian: tidak memahami penderitaan, kemudian menetapkan prioritas yang salah, lalu munculnya tanggapan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, kepercayaan masyarakat bisa menurun.
Hal yang sama berlaku dalam komunikasi seorang pemimpin kepada kelompok yang rentan. Kejadian saat Presiden Prabowo yang memberikanrespons dengan bercanda mengenai waktu pacaranseorang anak yatim berusia 10 tahun yang berprestasi—meskipun ibunya memiliki disabilitas—menggambarkan kurangnya empati sebagai kemampuan strategis negara.
Pernyataan tersebut bisa menunjukkan sejauh mana kekuasaan mampu memahami posisi seseorang yang berada di depannya.
Apa arti kemerdekaan?
Indonesia tidak memerlukan sebuah negara yang hanya mahir berbicara tentang persatuan dalam pidatonya. Yang diperlukan adalah lembaga yang mampu mengenali siapa yang paling membutuhkan perhatian, kemudian mengubah pengenalan tersebut menjadi tindakan nyata.
Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan oleh para peserta yang berada di tengah acara perayaan, tetapi juga oleh warga yang sedang tertidur di tempat pengungsian, orang-orang yang kehilangan rumah akibat gempa bumi, atau masyarakat yang terpaksa menghirup udara yang tercemar oleh asap kebakaran.
Negara yang kuat bukanlah negara yang paling megah dalam merayakan dirinya sendiri, melainkan yang memahami kapan harus bersuka cita, kapan harus mengendalikan diri, dan—yang paling penting—kapan harushadirbagi mereka yang sedang mengalami penderitaan.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, fokus kita seharusnya bukan pada seberapa megah perayaannya, melainkan lebih kritis lagi: apakah negara masih mampu merasakan kesulitan rakyat yang kemerdekaannya sedang diperingati?
Artikel ini pertama kali diterbitkan diThe Conversation, situs berita independen yang menyebarkan ilmu pengetahuan akademis dan para peneliti.- Kebakaran hutan di Kalimantan merupakan suatu peristiwa yang terus berulang disebabkan oleh kegagalan kita dalam menjaga lingkungan lahan.
- Ketika gempa bumi terjadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita?
Febby R. Widjayanto tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau lembaga apa pun yang akan memperoleh keuntungan dari artikel ini, serta telah menyatakan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan selain yang telah disebut di atas.