KNPB Pecahkan Kedamaian DPRP Papua Tengah, Desak Berhentikan Konflik dan Minta Referendum

Ringkasan Berita:

• Ratusan anggota KNPB mendatangi Gedung DPR Papua Tengah di Nabire pada hari Sabtu (15/8/2026).
• Dalam aksinya, para peserta demonstrasi menyampaikan tuntutan otonomi dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan serta penghentian perang di Papua.
• Meskipun pembicara menyampaikan pidatonya dengan intensitas yang tinggi, aksi yang diawasi ketat oleh pasukan keamanan gabungan tersebut berlangsung secara aman dan kondusif.

Laporan Jurnalis PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Ratusan pengunjuk rasa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memasuki dan menggerebek Gedung DPRP Papua Tengah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada Sabtu (15/8/2026).

Aksi yang dimulai tepat pukul 12.29 WIT menjadi puncak pergerakan massa guna meminta penyelesaian krisis kemanusiaan di Tanah Papua.

Pengamatan -PapuaTengah.com, para demonstran tiba dengan membawa atribut organisasi berupa bendera merah yang bertuliskan KNPB.

Suasana di halaman kantor wakil rakyat Provinsi Papua Tengah tiba-tiba ramai ketika massa berkumpul membentuk barisan yang rapat.

Teriakan kalimat perjuangan terdengar bergantian dari dalam kerumunan pengunjuk rasa.

"Free Papua, Free Papua!" teriak ratusan peserta demonstrasi yang memenuhi area depan gedung parlemen.

Para pembicara secara bergantian naik ke panggung harapan untuk menyampaikan pidato politik secara terbuka.

Wakil KNPB menyoroti krisis kemanusiaan dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus terjadi di wilayah Papua.

Masyarakat meminta pemerintah pusat serta anggota legislatif daerah segera mengambil tindakan nyata guna menghentikan perang saudara.

Selain masalah kekerasan terhadap warga sipil, para demonstran kembali menegaskan tuntutan otonomi penuh (self-determination) bagi masyarakat Papua.

Personel keamanan bersama melakukan pengawasan ketat di sekitar kantor DPR Papua Tengah.

Pengawasan yang ketat dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Petugas kepolisian memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Meskipun tingkat pidato cukup besar, kondisi di tempat demonstrasi tetap terkendali dan kondusif.

Para demonstran melakukan aksi secara berkala di bawah pengawasan petugas penegak hukum di sekitar bangunan tersebut.

Polisi terus mengawasi perkembangan penyampaian pidato politik hingga massa berpisah secara tertib. (*)