bengkalispos.com, JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memiliki peran utama dalam membangun dasar transformasi digital pemerintahan Indonesia.
Menurutnya, pengintegrasian data kependudukan menjadi kunci dalam mencapai pelayanan publik yang lebih efisien, jelas, dan menjadi alat pendukung menuju Indonesia Emas 2045.
Pernyataan itu diungkapkan Luhut saat memberikan pidato utama dengan tema "Kebijakan Nasional Infrastruktur Publik Digital (DPI) dan Percepatan Transformasi Digital Pemerintah" dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Peluncuran Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8).
Sesi ini dipandu langsung oleh Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi sebagai moderator.Di hadapan para kepala daerah, kepala dinas Dukcapil seluruh Indonesia, serta para pihak terkait, Luhut dengan tegas menyampaikan bahwa transformasi digital bukan lagi menjadi opsi, melainkan keharusan jika Indonesia ingin mencapai tujuan sebagai negara maju pada 2045.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6 persen tidak lagi memadai untuk membawa Indonesia keluar dari jerat negara berpenghasilan menengah.
Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan agar dapat memanfaatkan peluang demografi sebelum memasuki masa penuaan penduduk pada tahun 2041–2042.
Dalam konteks tersebut, kata Luhut, pengembangan Infrastruktur Publik Digital (DPI) menjadi prioritas nasional.Salah satu dasar utamanya adalah pengintegrasian data kependudukan Dukcapil yang selama ini berfungsi sebagai sumber identitas digital nasional.
"Dukcapil memiliki peran yang sangat penting dalam transformasi digital pemerintah. Seluruh layanan publik kini terkait dengan data Dukcapil," kata Luhut.
Ia mengakui telah menyampaikan rasa apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian."Saya katakan kepada Pak Tito, Dirjen Anda ini sangat luar biasa. Semua layanan publik kini terhubung dengan data Dukcapil," ujarnya merujuk pada Dirjen Teguh Setyabudi, dan langsung mendapat tepuk tangan dari peserta Rakornas.
Luhut menjelaskan bahwa data kependudukan dari Dukcapil menjadi dasar peningkatan sistem Teknologi Pemerintah (GovTech) nasional.
Dengan menggabungkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), biometrik, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah sedang mengembangkan sistem Digital Single ID yang memungkinkan setiap warga memiliki satu identitas digital yang aman, unik, dan bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik maupun swasta.
Saat ini, lanjutnya, sekitar 98 persen penduduk dewasa Indonesia telah melakukan pendaftaran biometrik, sementara 20,5 juta penduduk telah mengaktifkan IKD.
Situasi ini menjadi modal yang sangat besar bagi Indonesia dalam membangun sistem layanan digital yang dapat dipercaya dan terhubung secara menyeluruh.
Luhut juga menyoroti pemanfaatan data Dukcapil dalam perubahan sistem perlindungan sosial nasional. Pemaduan data kependudukan dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga memungkinkan proses pemeriksaan penerima bantuan dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi face recognition dan pertukaran data antar instansi.
Menurutnya, pendekatan ini akan membuat sistem distribusi bantuan sosial menjadi lebih canggih, jelas, dan tepat sasaran, sekaligus mengurangi kesalahan dalam penyaluran yang selama ini masih terjadi.
Hasil pengujian digitalisasi bantuan sosial menunjukkan dampak yang sangat besar. Lamanya proses penentuan penerima bantuan yang sebelumnya bisa mencapai 75 hingga 200 hari kini berkurang menjadi hanya satu menit. Beban biaya yang harus dibayarkan masyarakat dalam mengajukan bantuan juga mengalami penurunan drastis," ujar LBP, demikian ia biasa disapa.
LBP menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menghilangkan sikap egois antar kementerian dan lembaga.
Menurutnya, kemampuan data untuk saling terhubung adalah kunci utama agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih mudah, cepat, dan efektif.
"Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan analisis data juga dapat membantu pemerintah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah dengan mengurangi kesalahan dalam penerima bantuan, meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah, serta mencegah berbagai bentuk penyimpangan," katanya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, LBP juga yakin bahwa digitalisasi pemerintahan akan memperkuat keyakinan para investor.
Dengan sistem pemerintahan yang semakin terbuka dan berlandaskan data, pemerintah daerah dianggap memiliki kemampuan kompetitif yang lebih baik dalam menarik modal investasi.
Menutup pidatonya, LBP mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia untuk bekerja sama dalam memantau perubahan digital nasional.
"Kita bekerja sama, pasti Indonesia akan lebih baik di masa depan," katanya.
Ia yakin, dengan dukungan data kependudukan yang kuat, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, serta kerja sama seluruh pihak terkait, Indonesia memiliki kesempatan besar menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang menerapkan pemerintahan berbasis AI sekaligus merealisasikan visi Indonesia Emas 2045.(dil/jpnn)