bengkalispos.com– Daerah Maluku Utara masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan beras dari hasil produksi lokal.
Pemerintah menargetkan kawasan transmigrasi untuk memperluas areal persawahan dan meningkatkan produksi pangan, setelah target pencetakan sawah baru sebesar 10.000 hektare hanya mampu tercapai sekitar 1.900 hektare.
"Kini kita juga menghadapi masalah (cetak sawah.red)," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara Samsuddin A. Kadir dalam rapat koordinasi program pembangunan kawasan transmigrasi di Maluku Utara, Jumat (21/8).
Berdasarkan pendapat Samsuddin, perbedaan tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan yang besar untuk memperluas areal pertanian di Maluku Utara. Selain itu, pemerintah setempat juga menghadapi tantangan dalam hal tenaga kerja pertanian.
Samsuddin menyatakan bahwa sebagian dari tenaga kerja di kawasan transmigrasi beralih menjadi pegawai perusahaan, sehingga jumlah tenaga kerja yang mengelola sawah semakin berkurang. "Oleh karena itu, mungkin yang ingin kami sampaikan adalah bahwa di kawasan transmigrasi perlu adanya mekanisasi," ujarnya Samsuddin.
Di sisi lain, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) menyatakan bahwa kawasan transmigrasi memang bisa menjadi salah satu kesempatan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pemerintah daerah selanjutnya dapat mengusulkan lahan di kawasan transmigrasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi persawahan baru.
"Kami akan melihat kondisi lahan terlebih dahulu, jika memang layak maka usulan dari pemerintah daerah akan kami koordinasikan dengan Kementerian Pertanian," ujar Viva.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki perjanjian kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat transmigran yang bekerja sebagai petani.
Termasuk pula proses meningkatkan intensitas dan luas lahan pertanian, termasuk penggunaan mesin dalam pertanian, sehingga masyarakat menjadi lebih semangat dan yakin bahwa akan tercapai peningkatan produktivitas di kawasan transmigrasi," katanya.
Viva menambahkan, pemerintah juga akan berupaya memberikan bantuan berupa pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan hasil produksi di kawasan transmigrasi.
Seperti yang diketahui, kebutuhan pangan di Maluku Utara semakin mendesak karena produksi beras lokal belum mampu memenuhi kebutuhan. Padahal, permintaan pangan di Maluku Utara kini semakin meningkat seiring perkembangan wilayah industri.
Samsuddin mengatakan sekitar 90 persen pasokan kebutuhan pokok di Kota Ternate berasal dari luar provinsi. "Ini berarti bahwa pasokan dari kabupaten/kota hanya mampu mencukupi sebesar 10 persen di Kota Ternate, namun kita menganggap Kota Ternate tidak memiliki produksi," ujarnya.