bengkalispos.com- Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa penerapan keadilan sejarah bangsa tidak boleh berhenti hanya pada keputusan politik terkait pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967.
Megawati memanggil seluruh komponen bangsa untuk berani melihat sejarah dengan jujur, termasuk mengakui penderitaan politik yang dialami Proklamator RI Soekarno (Bung Karno) selama masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Ke-2 RI Soeharto.
"Walaupun Keputusan MPRS Nomor 33 MPRS Tahun '67 mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno telah dicabut, tetapi bagi saya masalah sejarah tidak berakhir pada pencabutan sebuah keputusan. Yang lebih penting adalah bagaimana hati nurani sejarah itu," ujar Megawati di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Isu tersebut disampaikan Megawati saat tampil sebagai Inspektur Upacara dalam pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di lapangan Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin.Bu Mega menegaskan bahwa bangsa yang tidak berani menghadapi sejarahnya sendiri akan mudah terpengaruh oleh kepentingan pihak luar dan menjadi sebuah bangsa yang lemah.
Di dalam pidatinya, Megawati mengungkapkan catatan gelap perjalanan politik Bung Karno yang harus menghabiskan total waktu sekitar 18 tahun dalam pengasingan, penjara, hingga kehilangan kekuasaan.
Informasi tersebut meliputi 12 tahun di penjara dan pengasingan selama masa kolonial Belanda, dua tahun pengasingan selama revolusi fisik, serta empat tahun menjalani tahanan rumah tanpa proses peradilan pada masa Orde Baru.
"Coba kamu bayangkan, Bung Karno adalah proklamator, tiba-tiba pada masa Orde Baru, ketika masa Pak Harto, beliau ditahan karena Pak Harto ingin menjadi presiden," katanya."Saya juga tidak tahu namanya apa. Hanya ditempatkan di awal di Istana Bogor, kemudian ke Batu Tulis, setelah itu ke Wisma Yaso. Tanpa adanya proses peradilan," lanjut Bu Mega.
Megawati juga menyentuh rasa sakit keluarga yang selama beberapa dekade tidak pernah menerima dokumen atau selembar kertas resmi mengenai status hukum penahanan Bung Karno.
Namun, Megawati menyoroti perbedaan perlakuan dalam negeri dengan penghormatan internasional terhadap nama dan patung Bung Karno yang diabadikan di berbagai negara."Sebulan mendatang saya diundang ke Uzbekistan untuk meresmikan patung Bung Karno di sana. Mengapa di sini kita justru menghina beliau?" ujar Megawati.
Megawati menekankan bahwa penyampaian ini tidak dimaksudkan untuk memicu rasa benci atau mengungkit luka lama, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab hati nurani dan pendidikan sejarah bagi generasi muda.
"Saya berbicara bukan hanya karena saya putri Bung Karno. Saya berbicara sebagai warga bangsa, saya berbicara sebagai penduduk Indonesia. Mengapa? Bung Karno bukan hanya milik keluarganya, Bung Karno merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia dan dunia," ujar Megawati.Membahas perjuangan keluarga selama 57 tahun hingga akhirnya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 secara resmi dihapus,Megawatimenyampaikan pesan etika tentang ketangguhan dalam memegang kebenaran.
"Peristiwa tersebut mengajarkan saya satu hal, bahwa kebenaran bisa saja ditunda, namun kebenaran tidak akan pernah kehilangan jalannya, dan kebenaran pasti akan menang!" katanya dengan tegas.
Megawati juga mengajak generasi penerus untuk tidak mewariskan rasa benci, tetapi juga tidak boleh membiarkan ketidakjujuran sejarah terus berlangsung.
Menurut Megawati, nilai-nilai inti perjuangan Bung Karno, seperti ajaran Trisakti, Pancasila, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menjaga kemerdekaan bangsa, perlu terus dijaga agar Indonesia tetap bertahan selamanya.(Ant/JPNN)
Mari Tonton Video Ini Juga!