Oleh: Azizah, Mahasiswa dan Pengamat Masalah Transisi Energi serta Lingkungan di Sulawesi Tengah
PALU.COM- Dunia sedang mengalami peralihan energi terbesar dalam sejarah modern.
Di tengah ancaman perubahan iklim, berbagai negara berlomba untuk beralih dari sumber energi fosil.
Namun, di balik cerita energi bersih, terjadi persaingan geopolitik yang baru.
Peristiwa ini disebut sebagai geopolitik hijau, yaitu persaingan kekuasaan di balik isu lingkungan.
Dari segi fisika, perubahan iklim disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sistem energi Bumi.
Meningkatnya gas rumah kaca memerangkap panas dan memicu cuaca ekstrem.
Organisasi Meteorologi Dunia melaporkan peningkatan suhu global yang semakin memprihatinkan.
Untuk mengendalikannya, Badan Energi Internasional memprediksi peningkatan signifikan dalam kapasitas energi terbarukan.
Namun, peralihan energi membutuhkan bahan mineral penting seperti nikel, lithium, dan kobalt.
Di sinilah peran ilmu fisika material menjadi sangat penting.
Riset fisika menentukan efisiensi baterai, panel surya, hingga teknologi hidrogen hijau.
Penguasaan teknologi masa depan sangat ditentukan oleh inovasi berbasis sains.
Namun, peralihan energi hijau mengandung paradoks yang jelas.
Teknologi ramah lingkungan memang mengurangi emisi, namun proses pembuatannya bergantung pada penggalian besar-besaran.
Ekstraksi mineral kritis menguras air, energi, dan berpotensi merusak lingkungan.
Oleh karena itu, keberhasilan peralihan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan pengurangan emisi.
Dunia perlu mengadopsi pendekatan Penilaian Siklus Hidup untuk mengevaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh.
Pendekatan ini kini telah menjadi standar yang sangat penting dalam penerapan prinsip ESG di tingkat industri global.
Indonesia di Tengah Dinamika Geopolitik Hijau
Di tengah perubahan ini, Indonesia berada dalam posisi yang sangat penting.
Sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran kunci dalam rantai pasok energi hijau global.
Pemerintah telah mengadopsi kebijakan hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak tahun 2020 merupakan langkah strategis untuk mendorong pengembangan smelter, industri baterai, hingga manufaktur kendaraan listrik.
Namun, pengolahan lebih lanjut tidak boleh dianggap hanya sebagai peningkatan investasi atau ekspor.
Pengembangan teknologi nasional yang sebenarnya merupakan usaha untuk menciptakan kemandirian dalam bidang tersebut.
Jika Indonesia hanya berperan sebagai tempat pengolahan mineral tanpa menguasai teknologi baterai, energi terbarukan, dan sektor industri masa depan, maka keuntungan terbesar akan tetap diraih oleh negara lain.
Tantangan terbesar negara ini bukan hanya memproses nikel, tetapi mengubah kelimpahan sumber daya menjadi kekuatan teknologi.
Di sinilah otonomi sumber daya harus berjalan seiring dengan otonomi teknologi.
Indonesia tidak boleh berhenti menjadi pemasok bahan baku dan barang setengah jadi, tetapi harus mampu berkembang menjadi produsen teknologi yang memiliki kemampuan bersaing di tingkat dunia.
Morowali: Wajah Asli Geopolitik Hijau di Sulawesi Tengah
Dinamika geopolitik hijau tersebut dapat dilihat secara nyata di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Dalam sepuluh tahun terakhir, Morowali berkembang menjadi salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di dunia berkat kehadiran perusahaan-perusahaan besar.
Wilayah ini berperan sebagai titik penting dalam rantai pasok global untuk produksi baja tahan karat, bahan baku baterai kendaraan listrik, serta berbagai komponen energi bersih.
Pemerintah menjadikan Morowali sebagai salah satu penggerak utama strategi hilirisasi nasional.
Di sisi lain, perkembangan sektor nikel di Morowali telah memberikan dampak ekonomi yang besar.
Kedatangan investasi yang besar menghasilkan peluang kerja, meningkatkan kegiatan ekonomi setempat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral penting global.
Bahkan kawasan industri ini telah berkembang menjadi salah satu pusat industri berbasis nikel yang paling besar di Asia Tenggara.
Namun di sisi lain, Morowali juga menunjukkan sisi lain dari peralihan energi global. Masalah keselamatan kerja, pengelolaan limbah industri, kebutuhan energi yang sangat besar, serta dampak lingkungan menjadi tantangan yang tidak bisa dikesampingkan.
Beberapa laporan dan studi mengungkap kejadian keamanan kerja, masalah pengelolaan limbah, serta risiko sosial-ekologis yang terkait dengan percepatan perkembangan industri nikel di wilayah ini.
Keadaan ini menunjukkan bahwa energi hijau tidak boleh hanya diukur dari hasil akhirnya berupa kendaraan listrik atau baterai yang menghasilkan emisi rendah.
Sebuah teknologi tidak dapat dikatakan sepenuhnya berkelanjutan jika manfaat global diperoleh dengan mengorbankan kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat di tingkat lokal.
Morowali pada akhirnya mencerminkan kenyataan paradoks peralihan energi global.
Wilayah ini mendukung agenda dekarbonisasi global dengan menyediakan nikel untuk industri kendaraan listrik, namun secara bersamaan menghadapi tantangan lingkungan dan sosial akibat percepatan industrialisasi.
Oleh karena itu, Morowali tidak boleh hanya dianggap sebagai daerah ekstraksi dan pengolahan bahan galian.
Selain itu, Morowali perlu dikembangkan menjadi pusat inovasi teknologi, penguatan penelitian fisika material, penerapan standar ESG, serta pengembangan industri hijau yang benar-benar berkelanjutan.
Pada kondisi tersebut, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki tanggung jawab intelektual dan moral yang besar.
HMI tidak boleh hanya menjadi pengamat dalam perubahan besar yang sedang terjadi.
Sebagai organisasi yang berbasis kader, HMI perlu hadir sebagai kekuatan yang mampu menyelaraskan kepentingan negara, masyarakat, serta pelestarian lingkungan.
- Pertama, anggota HMI perlu menjadi agen intelektual yang mampu menelaah isu hilirisasi, energi terbarukan, dan lingkungan secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek. Anggota HMI harus hadir dengan ide-ide, penelitian, serta solusi yang didasarkan pada data.
- Kedua, anggota HMI perlu menjadi pengawas keadilan sosial dengan memastikan bahwa manfaat dari pembangunan industri dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, para pekerja, serta generasi yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengakibatkan ketidaksetaraan baru di wilayah yang menjadi sumber daya alam.
- Ketiga, anggota HMI perlu bertindak sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintah, mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional sambil tetap mengawasi pelaksanaannya agar tetap memperhatikan keselamatan kerja, hak masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
- Keempat, anggota HMI harus menjadi teladan dalam penguasaan teknologi dengan memperkuat penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Indonesia tidak boleh hanya dikenal sebagai negara yang memiliki nikel, tetapi juga sebagai negara yang mampu menghasilkan teknologi baterai, energi terbarukan, serta inovasi industri masa depan.
- Kelima, anggota HMI perlu menjadi penggerak kesadaran lingkungan. Dari sudut pandang Islam, manusia dianggap sebagai khalifah fil ardh, penjaga bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, agenda industrialisasi harus selalu dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Di tengah persaingan global menuju masa depan dengan emisi karbon rendah, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk menjadi aktor utama, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku.
Namun kesempatan tersebut hanya bisa terwujud jika hilirisasi berlangsung bersamaan dengan penguasaan teknologi, penguatan penelitian, perlindungan lingkungan, serta dukungan terhadap masyarakat setempat.
Dari Morowali hingga panggung geopolitik global, pesan yang perlu diperjuangkan adalah satu: energi hijau tidak boleh hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memberikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Sebab keberhasilan peralihan energi yang sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan penyelamatan iklim, tetapi juga menjamin bahwa tidak ada wilayah maupun generasi yang menjadi korban dalam prosesnya.
Bagi anggota HMI, ini saat yang tepat untuk menunjukkan peran mereka sebagai individu akademis, kreator, serta pelayan yang berlandaskan Islam dan bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur yang disukai oleh Allah SWT.
Menjaga geopolitik hijau bukan hanya tanggung jawab intelektual, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka dalam sumber daya, mandiri dalam teknologi, adil bagi rakyat, serta terjaga untuk lingkungan.
Dari Morowali, anggota HMI perlu mampu menyampaikan bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah mineral yang kita miliki, tetapi juga oleh seberapa cerdas kita mengelolanya untuk kesejahteraan manusia dan kelangsungan peradaban.(*)