Ringkasan Berita:
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membandingkan pengalamannya dalam mendidik anak di Jakarta dan Singapura saat berbicara dalam Rakornas Dukcapil.
- Menurutnya, biaya pendidikan di Singapura lebih murah karena sekolah mendapatkan subsidi dan sistem zonasi memungkinkan anak-anak berjalan kaki ke sekolah, sehingga mengurangi pengeluaran transportasi.
- Pengalaman itu dijadikannya sebagai contoh keuntungan dari digitalisasi layanan publik serta pengintegrasian data pemerintahan.
NEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa biaya pendidikan anak di Jakarta tergolong tinggi dibandingkan dengan Singapura.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Tito berbagi cerita pengalamannya dalam mendidik ketiga anaknya.
Ia secara terbuka menyatakan bahwa beban pengeluaran untuk pendidikan di negara tetangga tersebut terasa jauh lebih ringan bagi para orang tua.
"Dan saya melihat, mohon maaf. Saya tidak bangga dengan Singapura, tapi hanya pengalaman saja. Saya merasa lebih murah mengirim anak ke sekolah di Singapura dibandingkan dengan saya di Jakarta. Jujur saja," kata Mendagri.
Ia selanjutnya menjelaskan besarnya pengeluaran ketika anak-anaknya bersekolah di salah satu sekolah terkenal di kawasan Jakarta Selatan.
Biaya yang besar tidak hanya berasal dari iuran bulanan sekolah, tetapi juga digunakan untuk komponen pendukung seperti transportasi dan uang jajan harian.
"Satu anak sebesar Rp1,6 juta. Tiga anak berarti Rp4,8 juta. Saya harus memberi makan mereka, uang saku sebesar Rp50 ribu, ya, per hari, tiga orang jadi total Rp150 ribu. Karena jauh dari rumah, dan saya tidak bisa mengantar karena saya juga membutuhkan kendaraan, jadi saya harus membeli kendaraan untuk anak saya. Tiga orang. Setelah itu, diperlukan sopir, bayar sopir. Perlu bensin. Benar kan? Jadi perhitungannya, Rp4,8 juta ditambah sopir, ditambah pembelian mobil, tambah bensin, semuanya cukup besar," katanya.
Kondisi yang sangat berbeda dirasakan ketika ia menempuh pendidikan tingkat tiga atau S3 di Singapura pada tahun 2008.
Pemerintah daerah melakukan penstandaran mutu pendidikan, sehingga mempermudah pelaksanaan sistem zonasi melalui layanan digital publik.
"Nah begitu standar yang berlaku, maka digunakan sistem zonasi. Kita hanya perlu mengirimkan email, lalu mengisi di portal layanan publik sebelumnya, tanpa perlu datang langsung ke sana, sekolah yang terdekat dari rumah akan dipilihkan untuk kita. Sementara biaya sekolahnya didanai pemerintah. Saya sangat yakin besarnya biaya adalah 100 dolar per bulan, saat itu nilai tukar masih Rp6 ribu, pada tahun 2008. Jadi hanya Rp600 ribu, sedangkan di tempat sebelumnya di Jakarta sebesar Rp1,6 juta," katanya.
Berkat sistem zonasi terpadu, anak-anaknya mendapatkan tempat duduk di sekolah yang sangat dekat dengan rumah. Hal ini dinilai secara signifikan mengurangi biaya logistik operasional keluarga.
"Lalu pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Karena hanya membutuhkan 5-7 menit. Mereka lebih sehat, tidak perlu membeli mobil, tidak perlu sopir, tidak perlu bensin. Lebih murah kan. Jadi intinya, jika mengerti tekniknya, caranya, bisa lebih hemat," tutupnya.
Cerita pribadi itu disampaikan oleh Tito sebagai contoh mengenai penerapan e-government atau digitalisasi layanan publik. Ia merasa mendapat manfaat dari proses digitalisasi layanan publik.
Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang memperkuat pemanfaatan data Dukcapil sebagai dasar utama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Tujuan dari hal ini adalah agar layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dapat diintegrasikan secara online, sehingga mengurangi biaya birokrasi dan mempermudah kehidupan masyarakat luas.