/data/photo/2024/12/19/6763517b06392.jpg)
Ringkasan Berita:
- Mesir dan Palestina membicarakan pemilu yang akan datang serta perkembangan di wilayah Tepi Barat dalam pertemuan antara Hassan Rashad dan Hussein al-Sheikh.
- Kairo terus berupaya mempercepat proses rekonsiliasi Palestina, sementara Ramallah sedang menyiapkan opsi lain jika pemilu tidak bisa dilaksanakan.
- Pemilu legislatif dijadwalkan pada 28 November, yang akan menjadi pemilu legislatif Palestina pertama sejak tahun 2006.
NEWS.COM- Hassan Rashad, Kepala Badan Intelijen Umum Mesir, dan Hussein al-Sheikh, Wakil Presiden Palestina, membahas persiapan pemilu Palestina serta langkah-langkah untuk memperkuat persatuan nasional dalam pertemuan yang diadakan di Mesir pada hari Minggu (23/7/2026).
Tim Perwakilan Otoritas Palestina yang dipimpin oleh al-Sheikh juga hadir bersama Ketua Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh serta Kepala Intelijen Majed Faraj, demikian menurut stasiun televisi pemerintah Mesir Al-Qahera News.
Sesi pertemuan ini berlangsung sebagai bagian dari usaha Kairo dalam mendorong perdamaian Palestina.
Tempat pasti pertemuan tidak diungkapkan oleh media pemerintah Mesir.
Pada diskusi tersebut, kedua belah pihak membahas perkembangan kondisi di Wilayah Tepi Barat serta rencana pemilu Palestina yang akan segera berlangsung.
Mereka juga setuju untuk menyelaraskan upaya nasional dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina.
Pertemuan berlangsung satu hari setelah al-Sheikh menyatakan bahwa pemilu legislatif Palestina akan tetap dilaksanakan sesuai rencana.
Namun, ia menyatakan telah tersedia rencana cadangan jika pemungutan suara tidak dapat dilakukan.
Berbicara kepada para jurnalis Palestina di Ramallah pada Sabtu (22/8/2026), al-Sheikh menyatakan opsi tersebut bisa dilakukan jika pemilu tidak dapat dilaksanakan atau menghadapi hambatan, termasuk jika pemungutan suara tidak mungkin dilakukan di Jalur Gaza atau daerah lainnya di wilayah Palestina.
Pada situasi tersebut, menurut al-Sheikh, Majelis Nasional Palestina dapat dibentuk melalui kesepakatan nasional.
Ia juga menekankan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah wakil resmi yang sah dari rakyat Palestina.
Sebelumnya, pada 9 Juli, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan peraturan yang menentukan tanggal 28 November sebagai hari pelaksanaan pemilu legislatif di Yerusalem Timur yang dikuasai, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.
Jika diwujudkan, pemilu tersebut akan menjadi pemilu legislatif Palestina yang pertama sejak tahun 2006.
Pemilu legislatif dan presiden yang sebelumnya direncanakan pada 2021 dibatalkan setelah Abbas menunda pelaksanaannya.
Pada saat itu, Abbas menyatakan keputusan tersebut diambil karena Israel tidak memberikan jaminan terkait partisipasi warga Palestina di wilayah Yerusalem Timur yang dikuasai.
Di sisi lain, perpecahan politik antara Fatah dan Hamas tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya persatuan Palestina.
Kedua kelompok mengalami perselisihan sejak tahun 2007, meskipun telah dilakukan berbagai putaran dialog dan kesepakatan rekonsiliasi dengan bantuan negara-negara Arab serta pihak internasional.
(*)