Banyak program sipil pada masa Prabowo menggunakan pelatihan dengan pendekatan militer. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya untuk membangun disiplin, tetapi apakah gaya komando cocok untuk pekerjaan sipil?
Disiplin dan semangat nasionalisme sering menjadi alasan utama yang digunakan pemerintah saat menjelaskan mengapa pelatihan dengan gaya militer diterapkan dalam berbagai program kehidupan sipil. Namun, bagaimana dampak dari metode pelatihan semacam ini terhadap kehidupan masyarakat umum?
Pemerintah sering menyampaikan alasan pelatihan dengan gaya militer, seperti pembentukan mental, karakter, kepemimpinan, hingga bela negara. Pendekatan ini juga muncul dalam berbagai program. Mulai dari program yang diperuntukkan bagi jajaran pemerintahan hingga pegawai sipil.
Di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendekatan ini tampak dalam berbagai bentuk. Kabinet Merah Putih, misalnya, memulai masa kerjanya dengan retret di Akademi Militer Magelang. Kegiatannya meliputi olahraga dan latihan baris-berbaris. Prabowo menyebut "the military way”sebagai metode untuk menyesuaikan disiplin dan kesetiaan terhadap bangsa serta negara.
Selain bagi pejabat, sejumlah program yang ditujukan untuk kebutuhan masyarakat umum juga ikut terdampak.Misalnya, pelatihan penerima beasiswa LPDPyang pernah diadakan bersama TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untukMakan Bergizi Gratisjuga mencakup pendidikan dasar militer dan pelatihan manajerial. Peserta dilatih untuk menjadi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bahkan pada tahun ini, pelatihan model semacam ini juga diterapkan kepada petugas haji di Jawa Tengah. Pada waktu yang berbeda, pemerintah menyediakan ribuan taruna Akademi Militer untuk pembinaan karakter siswa Sekolah Rakyat.
Bidang yang berbeda, namun pola yang diterapkan serupa: Peserta sipil mendapatkan pelatihan menggunakan metode yang mengandung banyak elemen militer.
Tidak semua bidang memerlukan pengarahan
Apakah program-program sipil benar-benar memerlukan pendekatan seperti itu? Pertanyaan ini semakin menjadi perhatian setelah lima peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia. Berdasarkan laporan Detik, Kementerian HAM menyatakan bahwa kejadian ini memicu permintaan untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelatihan dasar militer bagi peserta sipil.
Ahli militer ISEAS, Made Supriatma, mengamati adanya tren yang lebih luas dari semakin seringnya penerapan pola komando dalam program sipil. "Dasar dari ini, menurut saya, adalah upaya untuk militerisasi," ujar Made dalam wawancara dengan DW.
Menurut Made, sistem yang saat ini dikembangkan cenderung berupaya membuat berbagai program berjalan seperti organisasi militer. Padahal, banyak pekerjaan sipil tidak dapat diselesaikan hanya dengan perintah dari atas ke bawah (top-down). Banyak peran dalam pemerintahan memerlukan keterampilan manajerial, teknis, dan penyelesaian masalah, katanya.
"Banyak hal yang dilakukan tidak bisa diatur, karena memerlukan inovasi, keahlian teknis, serta respons cepat terhadap situasi yang tidak bisa menunggu perintah," kata Made.
Gaya kepemimpinan mulai memengaruhi cara berkomunikasi sehari-hari?
Meskipun demikian, gaya komando sering juga muncul dalam percakapan sehari-hari. Contohnya dalam bentuk komunikasi dengan ucapan seperti "mohon izin" dan "siap, laksanakan". Gaya komunikasi ini semakin terasa dekat di telinga.
Ahli linguistik Niknik M. Kuntarto menjelaskan bahwa kata-kata tersebut sebenarnya bukan istilah militer dan telah lama ada dalam bahasa Indonesia. Yang berubah adalah penggunaannya di berbagai ruang kehidupan sipil.
Jaman dulu, kita sering mendengar ucapan 'siap' atau 'siap salah', 'siap laksanakan', yang biasa digunakan di lingkungan militer. Kini, ucapan itu juga kita dengar di kantor, kampus, pemerintahan, bahkan di dalam keluarga," ujar Niknik. "Artinya, telah muncul kebiasaan baru dalam cara kita berkomunikasi.
Niknik tidak selalu memandang kebiasaan ini secara negatif. Di berbagai situasi, kata-kata tersebut dapat mencerminkan rasa hormat, disiplin, dan kesopanan. Hal yang sama juga disampaikan oleh aktivis bahasa sekaligus pendiri Narabahasa, Ivan Lanin.
Niknik juga memberikan contoh bahwa pada situasi tertentu, komunikasi yang jelas dan satu arah memang diperlukan. Misalnya dalam kondisi seperti di ruang operasi, situasi perang, atau saat operasi penyelamatan, seseorang harus bertindak cepat dan tidak selalu memiliki waktu untuk berdiskusi panjang.
"Komunikasi yang dibutuhkan adalah komunikasi yang ringkas, langsung, tegas, satu arah, berfokus pada perintah, dan sedikit negosiasi," ujar Niknik.
Harus tetap tersedia ruang untuk diskusi
Namun, baik Niknik maupun Ivan menegaskan bahwa ruang sipil memiliki kebutuhan yang berbeda. Di kampus, kantor, atau lingkungan kerja kolaboratif, bahasa tidak hanya digunakan untuk melaksanakan perintah, tetapi juga untuk bertanya, berdiskusi, dan memberikan saran.
Ivan juga mengakui kebiasaan ini dapat menghambat komunikasi yang terbuka dalam situasi tertentu. Contohnya, dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, atau atasan dan bawahan, penggunaan gaya bahasa semacam ini bisa membuat orang enggan bertanya atau memberikan umpan balik.
"Mungkin itu kemudian menyebabkan mahasiswanya tidak mampu mengajukan pertanyaan yang kritis. Atau dari bawahan ke atasan. Itu mungkin," ujar Ivan.
Warga sipil juga mampu melindungi negara
Kembali pada kejadian kematian lima peserta pelatihan calon manajer Kopdes, pemerintah mengungkapkan telah melakukan peninjauan.
Hariqo Satria, Ahli Komunikasi dari Badan Komunikasi RI, menyampaikan kepada DW Indonesia bahwa latihan militer dasar telah dihentikan oleh Komite Seleksi Nasional Koperasi Desa dan digantikan dengan pelatihan pertahanan negara serta manajemen.
"Kepentingan keselamatan peserta adalah yang utama bagi kami. Oleh karena itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus," ujar Hariqo.
Perubahan juga terjadi pada pelatihan LPDP. Salah seorang penerima beasiswa yang diwawancara DW mengatakan pelatihan di Lanud Halim tidak lagi dilanjutkan setelah adanya evaluasi dari peserta.
Mengenai keinginan untuk membela negara, pakar militer dari ISEAS, Made Supriatma, menyatakan bahwa bela negara tidak selalu berarti siap bertempur. Pada kondisi krisis, warga sipil juga dapat berkontribusi melalui berbagai cara.
"Jika terdapat ancaman terhadap negara, saya percaya setiap orang dari kita akan memberikan kontribusi tertentu, tidak harus melalui pertempuran," katanya.
Penyunting: Tezar Aditya Rahman, Arti Ekawati
ind:content_author: Rivi Satrianegara